Page 35 - 1. Majalah REI Edisi FEBRUARI 2024
P. 35
TATA RUANG
Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu me-
ngakui bahwa pembahasan RUU DKJ dilaku-
kan terburu-buru dan terkesan kejar tayang.
“Draf RUU ini menurut saya seperti
diburu-buru karena Undang-Undang Ibu
Kota Negara (UU IKN) yang sudah disahkan
mengamanatkan dua tahun setelah pengesa-
han UU IKN harus terbit undang-undang ten-
tang mengatur tentang Jakarta,” kata legislator
asal daerah pemilihan DKI Jakarta itu pada
diskusi tersebut.
Masinton tidak menafikan jika RUU DKJ
memiliki banyak pekerjaan rumah terkait
koordinasi yang minim dengan daerah pe- ADHAMASKI PANGERAN MASINTON PASARIBU
nyangganya. Ditambah lagi, RUU ini sangat KETUA IAP DKI JAKARTA ANGGOTA DPR RI
kerja tayang sehingga partisipasi dari publik
sangat kurang.
“Oleh karena itu, di waktu yang sempit ini
kami berharap ada masukan dari masyarakat Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Siapkan RPJPD
termasuk dari IAP,” sebutnya. Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di tempat terpisah, Pemerintah Provinsi
Menyinggung pemilihan Gubernur dan (KPPOD) Herman N. Suparman mengatakan (Pemprov) DKI Jakarta sedang mempersiapkan
Wakil Gubernur Jakarta, Masinton Pasaribu beberapa ketentuan di RUU DKJ masih mem- dokumen Rencana Pembangunan Jangka
mengapresiasi sikap IAP DKI yang menolak butuhkan masukan dari berbagai kompo- Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta
pemilihan oleh Presiden, karena menghilang- nen masyarakat. Dia misalnya, menyoroti untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota
kan azas otonomi daerah. mengenai posisi Ketua Dewan Anglomerasi global yang kompetitif. Dokumen ini akan
“Saya setuju dengan teman-teman yang Jabodetabekpunjur yang kini diketuai oleh menjadi acuan pembangunan Kota Jakarta 20
menolak Gubernur dan Wakil Gubernur Jakar- Menteri ATR/BPN. tahun ke depan.
ta ditunjuk Presiden. Kepala daerah harus “Pak Masinton juga tadi mengakui bebe- “Khususnya untuk membawa Jakarta
dipilih langusng rakyat, karena kalau ditunjuk rapa pengaturan terkait dengan kenapa posisi menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan
akan seperti badan otorita dan hanya akan me- ketua dewan anglomerasi itu ada di wakil berbagai layanan jasa termasuk layanan jasa
lakukan tugas administratif,” tegasnya. presiden. Kemudian ketentuan-ketentuan keuangan, serta kegiatan bisnis nasional,
Dia berjanji, perubahan mengenai pemi- yang lain juga masih harus didiskusikan lebih regional, dan global,” kata Pj. Gubernur DKI
lihan kepala daerah Jakarta ini akan menjadi matang di internal DPR dan pemerintah,” je- Jakarta, Heru Budi Hartono dalam ketera-
catatan penting bagi badan legislasi saat pem- lasnya. ngannya.
bahasan berikutnya. Dia menjelaskan, RPJPD bersama
dengan dokumen Rancangan Peraturan
Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan RUU DKJ akan menjadi pijakan dalam
mempersiapkan Kota Jakarta setelah tidak
lagi menjadi Ibu Kota Negara. Heru Budi
berharap ke depan dengan adanya RPJPD ini,
Kota Jakarta memiliki panduan terutama bagi
kepala daerah di Jakarta untuk menjalankan
pemerintahan dan pembangunan.
“Sehingga, mimpi mewujudkan Jakarta
sebagai kota global bisa diupayakan secara
bertahap dan terstruktur,” tambahnya.
Sebagai informasi, dengan akan berakhir-
nya RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-
2025, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan
Kick Off Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
Di kick off tersebut, Pemprov DKI Jakarta turut
mengundang berbagai pemangku kepen-
tingan (stakeholder) untuk berdiskusi dan
FOTO-FOTO: ISTIMEWA mendapatkan masukan. (Teti/Rinaldi)
RealEstat Indonesia | Edisi 206, Februari 2024 | 35
