Page 13 - 1. Majalah REI Edisi FEBRUARI 2024

TOPIK UTAMA

ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Soal pajak hiburan, apakah sudah ada komunikasi antara peme-
tentang Hubungan Keuangan antara Pe- rintah dan pengusaha?
Di kepengurusan REI ada Wakil Ketua Umum bidang Pariwi-
merintah Pusat dan Pemerintah Daerah sata. Kenapa ada? Karena kami melihat sektor pariwisata ini salah
U(UU HKPD) menuai kritik banyak pihak. satu sektor yang harus didorong bertumbuh sebagai bagian dari
“Kado” berat di awal tahun bagi pelaku usaha sektor penopang pertumbuhan ekonomi termasuk menciptakan la-
pangan pekerjaan.
dan masyarakat ini berpotensi menambah beban Harus diingat bahwa saat ini sektor industri pariwisata belum
ekonomi masyarakat yang sedang dalam proses sembuh dari lukanya. Betul jumlah kunjungan wisatawan dan ting-
pemulihan pasca pandemi Covid-19. kat okupansi hotel sudah bergerak naik, tetapi beban pelaku usaha
atas bleeding selama pandemi belum mengering. Kami juga sudah
Beberapa poin penting di dalam UU HKPD berbicara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata banyak
yang membebani masyarakat dan pelaku usaha di teman-teman yang bergerak di sektor pariwisata yang masih dalam
sektor properti adalah kenaikan tarif Pajak Bumi dan proses restrukturisasi. Tapi yang terjadi justru tekanan berupa kenai-
kan pajak.
Bangunan (PBB) dan tarif pajak hiburan. Aturan ini REI sempat berdiskusi agak panjang dengan Menteri Pariwisata
pun didesak untuk ditunda terlebih dahulu hingga dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno soal kenaikan pajak hi-
buran. Beliau menyatakan bahwa memang perlu sosialisasi yang
ekonomi masyarakat benar-benar pulih. lebih baik karena keberadaan UU HKPD ini sebenarnya untuk mende-
Bagaimana sikap Realestat Indonesia (REI) ter- sentralisasi penerimaan pajak daerah dan menentukan pengelolaan
kait UU HKPD dan dampaknya terhadap pasar, be- pajak bisa memberi kontribusi langsung kepada daerah. Menteri
Sandiaga juga berjanji pemerintah akan menyiapkan juga insentif-
rikut petikan wawancara dengan Ketua Umum insentif bagi pelaku usaha pariwisata. Semoga langkah itu bisa se-
DPP REI, Joko Suranto di Jakarta, baru-baru ini. gera diterapkan.

Di tahun politik, fokus pemerintah tampaknya sudah terpecah
karena ada aktivitas kampanye dan sebagainya. Apa harapan
Tarif PBB dan pajak hiburan untuk usaha pariwisata naik signifi- pelaku usaha?
kan. Tanggapan REI? Harus diakui, kebijakan ekonomi pemerintah di 2024 masih
Kenaikan itu tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, belum jelas termasuk untuk sektor properti. Padahal, kesinambungan
kenapa dinaikkan? Kedua, kok naiknya begitu besar? Yang ketiga, program pemulihan ekonomi yang telah dicapai selama 2023 perlu
beban dan dampak apa yang ditimbulkan karena pasti ada yang terus dilanjutkan guna memenuhi proyeksi pertumbuhan ekonomi
terkoreksi akibat kenaikan biaya produksi. Keempat bagaimana tahun 2024 sekitar 5%.
dengan keberlangsungan usaha? Kami sejak awal tahun 2024 kemarin sampai saat ini belum
Yang jelas, kenaikan tarif PBB misalnya, menjadi kontradiktif mendengar pernyataan menteri-menteri di bidang perekonomian
dengan insentif yang diberikan pemerintah berupa pembebasan mengenai apa saja stimulus dan insentif yang disiapkan pemerintah
PPNDTP. Di satu sisi pemerintah memberi kemudahan untuk membeli untuk sektor properti di tahun ini. Justru disinsentif seperti kenaikan ta-
properti, namun pajak perolehan tanah dan bangunan yang harus rif PBB dan pajak hiburan yang dikeluarkan pemerintah di awal tahun.
dibayar masyarakat justru mahal. Artinya, perlu dipertimbangkan ju-
ga kepentingan masyarakat luas yang pasti terbebani (dengan pajak Imbauan Anda?
sebesar itu). Pernyataan resmi dari pemerintah mengenai stimulus dan insen-
tif untuk dunia usaha di 2024 sangat ditunggu, karena hal itu akan
Jadi sikap REI? menjadi sentimen positif untuk memacu semangat pelaku usaha
Kami berbicara atas pertimbangan kepentingan umum bahwa bergerak meskipun di tahun politik.
saat ini perekonomian masyarakat dan aktivitas di sektor pariwisata Kami berharap menteri-menteri bidang ekonomi dapat kem-
belum pulih sepenuhnya setelah pandemi lalu. Mungkin timing-nya bali fokus bekerja mengurusi ekonomi masyarakat. Keseriusan
yang kurang tepat. mereka penting untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha,
Oleh karena itu, REI meminta kenaikan tarif kedua pajak tersebut memacu investasi dan pada akhirnya nanti dapat membuka lebih
ditunda untuk selanjutnya dikaji ulang dengan melibatkan seluruh banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Salah satunya melalui sek-
stakeholder. Harus disusun juga formula insentifnya, sehingga men- tor properti yang sudah teruji sebagai backbone bagi 185 industri
jadi berimbang. lainnya. (Rinaldi)

RealEstat Indonesia | Edisi 206, Februari 2024 | 13