Page 17 - 10. Majalah REI Edisi Oktober 2023

U
U
S
U
S
S

TO
TOPIK KHUSUS | | |
S

I
I
P
TO
P
K K
U

H
K K
H
Disamping itu, masih adanya perbedaan
metodologi perhitungan backlog juga menja-
di sumber kerancuan terhadap data backlog.
Setidaknya, saat ini terdapat perbedaan
definisi mengenai backlog rumah antara
Kementerian PUPR dan Badan Pusat Statistik,
apakah merujuk pada kepemilikan atau ke-
penghunian.
Menurut Kementerian PUPR, angka
backlog mengacu pada rumah yang tidak
layak huni, sehingga kalau ada keluarga yang
tinggal di rumah sewa, hal itu tidak termasuk
backlog. Sementara backlog menurut versi BPS
mengacu kepada rumah dengan hak milik.
Saat membuka membuka Musyawarah RAYMOND ARFANDY MOEROD
Nasional (Munas) XVII REI tahun 2023 pada SEKRETARIS JENDERAL DPP REI WAKIL KETUA UMUM DPP REI
9 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo meng-
ingatkan pentingnya akurasi data backlog
perumahan. Kepala negara meminta anggota
REI berhati-hati dan tidak jor-joran dalam informal, dan backlog dari sisi kepemilikan jawab tantangan industri perumahan di
membangun rumah, tanpa melihat dulu ang- rumah sekitar 93% didominasi masyarakat ke- 2023, pemerintah bersama stakeholder akan
ka backlog yang benar. lompok informal. melakukan optimalisasi dalam mendongkrak
“Saya minta anggota REI berhati-hati Jumlah pekerja sektor informal yang cukup kapasitas pembiayaan perumahan termasuk
mengenai ini. Semuanya memang harus di- dominan itu, tentu tidak dapat diabaikan begitu untuk MBR di sektor informal.
kendalikan. Lihat dulu berapa backlog kita, saja. Karena itulah, pembiayaan perumahan Salah satunya lewat inovasi skema
jangan hanya bangun, bangun, bangun, pada- bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pembiayaan seperti rent to own (RTO) yang
hal backlog kita sudah tidak ada lagi, misalnya. sektor informal merupakan tantangan serius ba- akan dikombinasikan dengan contractual
Jadi harus dikendalikan, harus dikelola secara gi Indonesia di masa mendatang untuk benar- saving housing. Sementara untuk generasi
baik,” tegas Jokowi. benar menuntaskan angka backlog. milenial yang mayoritas bekerja di bidang
Pernyataan Presiden Jokowi itu seperti Pekerja informal adalah penduduk yang informal, akan diarahkan pada skema kredit
menyadarkan semua pihak termasuk instansi bekerja dengan status pekerjaan berusaha pemilikan rumah (KPR) bertenor panjang yang
terkait agar secepatnya melakukan langkah sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ disesuaikan dengan housing career.
konkret untuk mendata berapa sebenarnya buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja Dia menjelaskan, ke depannya pekerja
angka backlog perumahan. keluarga/tak dibayar. mandiri akan diwajibkan untuk menjadi
“Saat ini pemerintah akan fokus pada anggota BP Tapera terlebih dahulu. Dimana
Sektor Informal pembiayaan perumahan untuk MBR informal nantinya para pekerja mandiri atau komunitas-
Salah satu upaya yang perlu dilakukan melalui program saving plan,” ujar Direktur nya bisa memperoleh rumah setelah mereka
pemerintah untuk mencapai zero backlog Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kemente- menabung selama 3-6 bulan.
adalah memperkuat pembiayaan rumah bagi rian PUPR, Herry Trisaputra Zuna. Wakil Ketua Umum DPP REI, Moerod
masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk Dia mengakui, para pekerja mandiri menegaskan kelompok sektor informal ini
untuk pekerja sektor informal (non-fixed inco- di sektor informal saat ini sering terbentur memang membutuhkan intervensi langsung
me). Kementerian PUPR menyebutkan, sekitar dengan aturan perbankan karena bank me- dari negara untuk dapat memiliki rumah sen-
59,95% masyarakat Indonesia bekerja di sektor nuntut kepastian penghasilan. Untuk men- diri. Pasalnya, selama ini kelompok informal
sulit mendapatkan akses pembiayaan dari per-
bankan termasuk program KPR subsidi.
Menurutnya, dibutuhkan skim-skim pem-
biayaan perumahan khusus untuk memastikan
pekerja informal mampu membeli rumah.
“Pekerja sektor informal ini mencapai 65%
dari keseluruhan masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR), sehingga kalau mereka bisa
membeli rumah maka akan memengaruhi
berkurangnya data backlog secara signifikan,”
kata Moerod.
Selama ini, ungkapnya, penyaluran KPR
FLPP tidak sampai 10 persen yang menyasar
pekerja informal. Karena itu, REI mendukung
terobosan untuk memperluas jangkauan pem-
biayaan perumahan hingga menyentuh sektor
FOTO-FOTO: ISTIMEWA informal. (Rinaldi/Teti)
RealEstat Indonesia | Edisi 202, Oktober 2023 | 17