Page 15 - 10. Majalah REI Edisi Oktober 2023

K K
H
I
K K
H
S
S
U
U
I

TOPIK KHUSUS | | |

P
P
TO
TO
S
S
U
U
Dia menilai, pasokan rumah untuk ma-
syarakat berpenghasilan rendah (MBR) selama
ini tidak banyak berubah dibandingkan pada
era orde baru yakni hanya sekitar 200 ribu
hingga 250 ribu unit per tahun. Realisasi
tersebut hampir sama dengan capaian pem-
bangunan rumah di tahun jelang kejatuhan
Presiden Soeharto.
“Di zaman Pak Harto, sebelum beliau jatuh
itu realisasi pembangunan rumah mencapai
sekitar 190 ribu unit per tahun. Lalu apa beda-
nya dengan sekarang?,” sebutnya.
Itu berarti, penyelenggaraan perumahan
selama 9 tahun terakhir tidak berjalan baik.
Panangian mengaku prihatin, karena tidak ada PANANGIAN SIMANUNGKALIT MULYA AMRI
kerja nyata yang dilakukan Kementerian PUPR PAKAR PROPERTI PENGAMAT PERUMAHAN
untuk mengurangi angka backlog perumahan
nasional.
Panangian juga menyoroti realisasi kredit
pemilikan rumah (KPR) di Indonesia yang hanya ling dekat dengan Indonesia seperti Malaysia dukung kepemilikan rumah untuk MBR,
Rp662 triliun atau 3% dari produk domestik sebesar 10%. terlebih 84% dari backlog atau kekurangan ru-
bruto (PDB) nasional. Dibandingkan rasio KPR “Idealnya sih kalau bisa mendekati 10%. mah di Indonesia didominasi oleh MBR.
terhadap PDB negara lainnya, Indonesia jauh Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak ya Data Kementerian PUPR memperlihatkan
tertinggal. Panangian membandingkan dengan Rp40 triliun sampai Rp50 triliun atau tiga kali jumlah backlog kepemilikan rumah di Indone-
rasio KPR terhadap PDB Malaysia yang mencapai lipat dari posisi sekarang. Yang jelas harus ada sia mencapai 12,7 juta unit. Hal itu masih
34%, Singapura 42%, bahkan Vietnam sudah penambahan anggaran,” kata Panangian. ditambah data Badan Pusat Statistik (BPS) pada
mencapai di atas 5%. Dia menilai tidak optimalnya kinerja 2020 yang menyatakan hanya 59,5% keluarga
Kementerian PUPR di bidang perumahan menghuni rumah yang layak, sementara sisa-
Penambahan Anggaran selama ini karena kementerian itu tidak fo- nya tinggal di rumah tidak layak huni.
Untuk memacu realisasi pembangunan kus mengurusi penyediaan rumah rakyat. Menurutnya, peran vital pemerintah dan
perumahan, salah satu cara adalah dengan Pemerintah justru membuat peraturan-pera- lembaga perbankan sangat krusial untuk
menambah jumlah anggaran subsidi peru- turan yang sebenarnya tidak mereka pahami. mengatasi backlog. Dibutuhkan lembaga
mahan. Anggaran subsidi perumahan saat “Apa yang selama ini dikerjakan pemerin- perbankan yang berkomitmen menyalurkan
ini sekitar Rp20 triliun, berada jauh di bawah tah di sektor perumahan rakyat itu kosong,” kredit konstruksi dan KPR bersubsidi.
subsidi pendidikan yang mencapai Rp570 kritik Panangian. “Juga dibutuhkan adanya Penyertaan
triliun. Itu berarti, anggaran subsidi peruma- Arah senada diungkapkan Pengamat Peru- Modal Negara (PMN) dan kecukupan modal
han hanya 3% dari APBN. Bandingkan dengan mahan, Mulya Amri. Menurutnya, keberpiha- perbankan untuk mendukung cita-cita zero
negara-negara yang sudah maju atau yang pa- kan pemerintah sangat penting dalam men- backlog tersebut,” ujar Mulya Amri. (Rinaldi/Teti)
“Idealnya sih kalau bisa
mendekati 10%. Tapi kan
nggak mungkin. Paling

tidak ya Rp40 triliun
sampai Rp50 triliun atau
tiga kali lipat dari posisi
sekarang. Yang jelas

harus ada penambahan
anggaran.”

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
RealEstat Indonesia | Edisi 202, Oktober 2023 | 15