Page 16 - 10. Majalah REI Edisi Oktober 2023
P. 16

TOPIK  KHUSUS

































                               BERGEGAS BENAHI



            DATA BACKLOG PERUMAHAN






           ANGKA BACKLOG PERUMAHAN DIPASTIKAN TERUS             bangunan ditanggung sendiri. “Jangan sampai nanti rumah sudah di-
           MEMBENGKAK. CELAKANYA, BERAPA DATA RIIL JUMLAH       bangun, tetapi yang beli tidak ada,” ungkapnya.
                                                                   Raymond mengusulkan agar update  data  backlog  dilakukan Ke-
           BACKLOG RUMAH NASIONAL TIDAK JELAS. JADI, SIAPA      menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan be-
           BERTANGGUNGJAWAB MENG-UPDATE DATA BACKLOG            kerjasama dengan setiap pemerintah kabupaten/kota. Caranya dengan
           PERUMAHAN INI?                                       mewajibkan seluruh bupati/walikota melakukan survei dan mengisi
                                                                kuesioner tentang kebutuhan perumahan di daerahnya masing-masing
                adan Pusat Statistik (BPS) mencatat kebutuhan rumah pada   sebagai syarat untuk mendapatkan dana alokasi khusus (DAK).
                2004 sebesar 5,4 juta unit dan meningkat dua kali lipat menjadi   “Bupati atau walikota punya perangkat sampai tingkat terbawah.
                13,6 juta unit pada  2010. Tetapi 10 tahun kemudian atau pada   Mereka pasti bisa mendata kebutuhan rumah di wilayahnya masing-
          B2022, data Susenas BPS justru mencatat angka backlog rumah   masing secara akurat. Ini dijadikan syarat untuk mendapatkan DAK,”
           masih sebesar 12,7 juta unit. Lho kok?               usul Raymond.
              Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia (REI) Raymond   Data  backlog  yang berasal dari tingkatan paling bawah akan
           Arfandy mengatakan data backlog rumah nasional saat ini masih bisa   memperlihatkan data kebutuhan rumah secara riil baik data usia, peng-
           diperdebatkan, karena dasar perhitungan dan metodologinya tidak jelas.   hasilan, daya beli hingga lokasi pembeli. Selain itu, pemerintah daerah
           Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki data yang ada, sehingga   juga diuntungkan karena memiliki data masyarakatnya yang belum
           alokasi subsidi perumahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap   punya rumah, sehingga berbagai program perumahan seperti bantuan
           daerah.                                              rumah swadaya dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
              “Kebutuhan database perumahan yang mutakhir termasuk upda-  “Sedangkan untuk pengembang, data ini sangat membantu karena
           ting  data  backlog  perumahan  nasional  sangat  mendesak,  apalagi  ini   tahu dimana saja lokasi pasar perumahan yang banyak peminatnya,”
           merupakan perintah Presiden Joko Widodo agar pengembang memba-  kata pengusaha properti asal Sulawesi Selatan itu.
           ngun dengan mengguna data backlog yang benar,” tegasnya.  Secara jangka panjang, ungkap Raymond, pengentasan angka
              Menurut Raymond, sebenarnya REI disuruh membangun rumah   backlog perumahan dapat dioptimalkan jika Indonesia memiliki peta
           berapa unit saja sanggup. Tetapi pengembang perlu mengetahui dulu   jalan (roadmap) sektor perumahan, sehingga ada target jelas dan data
           berapa data kebutuhannya, lokasinya dan siapa saja sasarannya? Data   yang valid untuk dijalankan pemerintah. Menurutnya, sumber pembia-
           yang akurat  by name by address ini penting agar pengembang tidak   yaan yang terbatas juga menjadi persoalan yang membuat angka
           salah membangun. Hal itu mengingat bisnis properti adalah usaha   backlog rumah sulit dituntaskan.
           padat modal, karena membeli lahan, membeli material dan biaya pem-

           16   |  Edisi 202, Oktober 2023  |  RealEstat Indonesia
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21