Page 20 - Rencana Penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TAHUN 2000 DAN USULAN SUBSTANSI RPP

USULAN SUBSTANSI RPP PEMBINAAN DAN
PP NO 30 TAHUN 2000
PARTISIPASI MASYARAKAT

a. Tanggung jawab, kewenangan, dan

Pembinaan

b. Perlu pengaturan mekanisme
koordinasi pelaksanaan tanggung

jawab yang dilakukan Menteri PUPR
Bentuk Pembinaan: Pengaturan,

Pemberdayaan, dan Pengawasan dengan Menteri terkait
c. Perlunya mekanisme pengawasan

(pihak yg diawasi, pembagian sesuai

kewenangan masing-masing)

d. Baik di dalam mengeri maupun luar
negeri (untuk bangunan perwakilan RI)

Pihak yang dibina: penyedia jasa, Pihak yang dibina: penyedia jasa,

pengguna jasa, dan masyarakat pengguna jasa, dan masyarakat

Penyelenggaraan pembinaan jasa Penyelenggaraan pembinaan jasa

konstruksi dapat didekonsentrasikan atau konstruksi yang dapat didekonsentrasikan

ditugas-pembantuankan kepada atau ditugas-pembantuankan kepada
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah