Page 12 - 9.Edisi September 2024

TOPIK UTAMA

SOSOK MENTERI PERUMAHAN

HARUS PUNYA KONSEP ATASI BACKLOG

HASHIM DJOJOHADIKUSUMO MENGUNGKAP RENCANA PRESIDEN TERPILIH PRABOWO SUBIANTO UNTUK MEMBENTUK KEMBALI
KEMENTERIAN PERUMAHAN TERPISAH DARI SAAT INI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN (PUPR). ADIK PRABOWO
SEKALIGUS KETUA SATGAS PERUMAHAN PRESIDEN TERPILIH ITU MENEGASKAN PEMISAHAN TERSEBUT DILAKUKAN AGAR PEMBANGUNAN
PERUMAHAN BISA LEBIH FOKUS.
embentukan Kementerian Perumahan merupakan langkah Sementara itu, Pengamat properti dari Leads Property, Martin
konkrit pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk
nasional. Namun karena persoalan perumahan sangat kompleks, haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan
Pmaka banyak pihak berharap kementerian ini nantinya dapat perumahan. Diantaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi
dikelola secara baik oleh sosok menteri yang benar-benar memahami kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan. Sedangkan yang
akar persoalan perlu mendapat perhatian adalah mereka yang kesulitan mengusahakan
“Persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipela- hunian, meski pun sudah bekerja.
jari secara cepat. Sementara persoalan backlog, pembiayaan perumahan “Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor peru-
dan daya jangkau masyarakat terutama generasi milenial harus cepat mahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu
dituntaskan dengan pendekatan yang tepat,” ujar Pengamat properti orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menanggani per-
dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat di Jakarta, Senin (9/9). soalan perumahan,” kata Associate Director Leads Property itu.
Oleh karena itu, diperlukan sosok menteri yang memahami data dan CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menegaskan
terapan kebijakan secara historis, serta mampu membawa perubahan terbentuknya kembali kementerian perumahan membawa harapan
yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk bahwa persoalan penyediaan perumahan atau papan sudah menjadi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika perlu, sosok menteri yang aspek penting yang diperhatikan pemerintah seperti halnya penyediaan
sudah siap dengan konsep untuk menanggani persoalan perumahan sandang dan pangan.
secara menyeluruh.
“Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan
mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh
lapisan masyarakat,” ujar Sari, demikian dia akrab disapa yang juga Senior
Research Advisor Knight Frank Indonesia.

12 | Edisi 213, September 202 4 | Real Estat Indonesia
12 | Edisi 213, September 2024 | RealEstat Indonesia