Page 11 - 9.Edisi September 2024
P. 11

TOPIK UTAMA


















                    HASHIM DJOJOHADIKUSUMO               BASUKI HADIMULJONO                    JOKO SURANTO
                    KETUA SATGAS PERUMAHAN                  MENTERI PUPR                     KETUA UMUM DPP REI
                        PRESIDEN TERPILIH


              Adanya kementerian khusus diyakininya akan   Langkah ini bertujuan mendorong pengem-  “REI berada di gerbong terdepan mendo-
              membantu mengejar target 3 juta rumah.   bangan UMKM, koperasi dan BUMDes di daerah   rong pemisahan urusan perumahan rakyat
                 “Kehadiran Kementerian Perumahan juga   sekaligus menciptakan kelas menengah baru   dengan pekerjaan umum. Jejak digitalnya bisa
              dapat  memfokuskan  realisasi  program  peru-  yang dilaporkan telah berkurang 9 juta orang.   dilacak, dan kami bersyukur sekali dengan me-
              mahan ke depan,” ungkapnya kepada wartawan   Sementara untuk membangun 1 juta   nguatnya pembentukan kementerian khusus
              di Gedung DPR RI, Rabu (11/9).     apartemen di perkotaan setiap tahun, peme-  perumahan,” tegasnya.
                 Menteri Basuki menyebutkan, saat ini ada   rintah akan menggandeng pemerintah dae-  Terkait dengan rencana melibatkan
              kesenjangan angka pemilikan rumah (backlog)   rah. Hashim mencontohkan di DKI Jakarta,   UMKM, koperasi dan BUMDes dalam pemba-
              perumahan yang tercatat mencapai 9,9 juta   program pembangunan apartemen ini akan   ngunan 2 juta rumah di pedesaan, CEO Buana
              unit. Menurutnya, jika selama ini Kementerian   bekerjasama dengan Perumda Pasar Jaya   Kassiti Group itu mengaku sangat mendukung
              PUPR telah mencapai 1 juta rumah, maka de-  dan PT  KAI. Dimana  apartemen  terjangkau   keterlibatan masyarakat setempat. REI sudah
              ngan 3 juta rumah backlog dapat lebih cepat   akan dibangun di atas fasilitas pasar dan sta-  membuat proposal kepada pemerintah agar
              dituntaskan.                       siun kereta api atau berbasis  transit oriented   pengerjaan rumah tidak layak huni (RTLH)
                 “Sejumlah pekerjaan rumah harus dilaku-  development (TOD).         dilakukan secara swadaya lokal. Berdasarkan
              kan Kementerian Perumahan, salah satunya   Ketua Umum DPP Realestat Indonesia   data Susenas tahun 2023, ada sebanyak 26
              mengurangi angka  backlog. Saat ini  backlog   (REI), Joko Suranto mengatakan rencana pem-  juta rumah yang masuk kategori RTLH.
              masih banyak, ada sekitar 9 jutaan unit lagi. De-  bentukan kembali Kementerian Perumahan   “Kami mendorong pemberdayaan ma-
              ngan Kementerian Perumahan maka jadi lebih   adalah langkah tepat untuk menyukseskan   syarakat setempat, bahkan REI bersedia untuk
              fokus,” kata Basuki.               program pembangunan 3 juta rumah. REI   memberikan coaching dan pengawasan atas
                 Selain  backlog, pekerjaan rumah lain   sendiri telah berkomitmen mendorong pem-  pembangunan RTLH dan rumah di pedesaan,
              yang  harus  diselesaikan  Kementerian  Peru-  bentukan kembali kementerian perumahan   sehingga anggaran pembangunan rumah te-
              mahan adalah mengatasi banyaknya rumah   sejak lama atau bukan ikut-ikutan setelah   tap berputar di desa itu sendiri,” pungkas Joko
              subsidi yang kosong. Dengan adanya ke-  kabar pemisahan dengan Kementerian PUPR   Suranto. (Rinaldi)
              menterian, nantinya dapat menyelesaikan   menguat.
              soal perumahan subsidi yang kosong dan
              memastikan penyaluran subsidi perumahan
              lebih tepat sasaran.

              Libatkan Warga Desa
                 Hashim Djojohadikusumo menyebutkan
              Kementerian Perumahan nantinya akan diberi
              tugas penting berupa pembangunan 3 juta
              rumah setiap tahun. Dengan rincian 2 juta ru-
              mah akan dibangun di pedesaan, sementara 1
              juta apartemen di perkotaan. 
                 Dia menegaskan, untuk pembangunan 2
              juta unit rumah di pedesaan pemerintah akan
              mempercayakannya kepada usaha mikro,
              kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan
              Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
                 “Perusahaan kontraktor konglomerat dila-
              rang masuk ke bidang ini,” ujarnya.                                                       FOTO-FOTO: ISTIMEWA

                                                                                       RealEstat Indonesia  |  Edisi 213, September 2024   |   11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16