Musyawarah Daerah (Musda) Realestat Indonesia Sulawesi Tenggara ke-VIII yang berlangsung pertengahan Agustus 2018 lalu di Grand Clarion Hotel Kendari, secara aklamasi memilih dan mempercayakan kembali Iwan Setyawan untuk menjabat Ketua DPD REI Sulawesi Tenggara periode 2018-2021.

Iwan menjadi calon tunggal yang mendaftarkan diri dan lolos tahapan seleksi, sehingga forum langsung memutuskan dan menetapkan Ketua DPD REI periode sebelumnya itu sebagai Ketua REI Sultra terpilih. Sedangkan sebagai sekretaris dipercayakan kepada Basran, dan bendahara dijabat La Ode Alfiqih.

Pelantikan dan pengukuhan Iwan Setyawan berikut kepengurusan lengkap DPD REI Sultra periode 2018-2021 dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata dan Sekjen DPP REI Paulus Totok Lusida, Sabtu (11/8/2018).

Pelaksanaan Musda REI ke-VIII dibuka Pj Gubernur Sultra yang diwakili Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sultra, Martin Efendi Patulak.

Dalam sambutannya, Martin Effendi menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Di Sultra, ungkap dia, perhatian sudah diberikan dalam mendukung program perumahan rakyat. Antara lain melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut lebih dikenal masyarakat umum sebagai program bedah rumah.

“Tahun ini, Sultra mendapatkan alokasi untuk program BSPS sebanyak 7.000 rumah, dengan rincian di provinsi 5.000 rumah, dan kabupaten/kota sekitar 2.000 rumah. Di luar itu, pembangunan rumah subsidi dibangun oleh pengembang swasta khususnya anggota REI Sultra,” ungkap dia.

Untuk itu, atas nama Pemprov Sultra, Martin Effendi menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada REI Sultra yang sudah berperan aktif menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memberi dukungan kemudahan perizinan bagi anggota REI Sultra terutama yang sedang membangun perumahan rakyat bersubsidi.

Sementara Ketua REI Sultra terpilih, Iwan Setyawan usai dilantik menyampaikan terimakasih atas dukungan anggota REI Sultra untuk kedua kalinya. Ke depan, kepengurusan masih akan fokus mengawal pembangunan rumah bersubsidi berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di daerah tersebut karena mayoritas anggota REI Sultra adalah pengembang rumah subsidi.

Saat ini total anggota REI Sultra yang terdaftar sebanyak 119 perusahaan, namun yang berstatus aktif sekitar 62 perusahaan.

“Dari 62 pengembang aktif, sekitar 45 proyeknya ada di Kendari. Selain harga lahannya masih masuk dan terjangkau untuk rumah subsidi, potensi pasarnya juga masih sangat besar. Selebihnya pengembangan ada di Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna Barat, dan Buton,” ungkap Iwan kepada Majalah RealEstat.

Tahun ini, REI Sultra menargetkan pembangunan rumah subsidi sebanyak 3.500 unit, dan 300 rumah nonsubsidi (komersil). Sementara tahun lalu, realisasi rumah subsidi di provinsi itu dilaporkan sebanyak 2.700 unit, jauh melebihi target 1.500 unit.

Sementara hingga pertengahan 2018, menurut Iwan, pihaknya masih optimistis target tersebut dapat tercapai, dengan catatan tidak ada aturan dadakan lagi yang menganggu pasokan seperti yang terjadi di awal tahun kemarin sehingga pasokan praktis baru kembali normal mulai April 2018.

Hadapi Kendala

Meski saat ini suplai hunian dari pengembang sudah mulai berjalan, namun diakui Iwan, sejumlah kendala masih menghantui pengembang di daerah tersebut.

Antara lain keterbatasan permodalan belum didukung ketersediaan pembiayaan yang memadai. Meski hampir semua perbankan sudah ada menyediakan kredit modal kerja untuk pengembang, namun 80% kredit modal kerja pengembang di Sultra diperoleh dari Bank BTN. Sisanya dari BRI Syariah dan Bank Sultra. Sementara pembiayaan untuk konsumen tidak ada masalah, apalagi sekarang Bank BTN sudah mulai kembali menyalurkan KPR FLPP.

Kendala lain menyangkut perizinan. Saat ini kondisinya lebih parah karena adanya peralihan perizinan dari manual ke sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Menurut Iwan, banyak pemerintah daerah khususnya sumber daya manusianya yang belum siap menerapkan sistem terpadu tersebut. Akibatnya, banyak pemda tidak berani mengeluarkan izin, sehingga pembangunan rumah rakyat terhambat.

Misalnya di Kolaka Timur, sudah tiga bulan izin prinsip tidak keluar karena pemerintah daerah setempat tidak berani mengeluarkan izinnya.

“Karena itu, REI Sultra pun mengusulkan supaya penerapan OSS ditunda dulu sampai semua daerah siap. Selama masa transisi dan sosialisasi berlangsung, perizinan mungkin dapat diterapkan seperti semula dengan cara manual sehingga tidak menganggu pembangunan,” saran dia.

REI Sultra juga mendorong adanya aturan yang memperbolehkan pekerja sektor informal mendapatkan KPR FLPP. Menurut Iwan, potensi pasar pekerja informal seperti pedagang dan nelayan pemilik kapal di Sultra sangat besar, dan mereka memiliki penghasilan cukup untuk membayar cicilan rumah.

Menanggapi kendala yang dihadapi pengembang di Sultra, Sekretaris Jenderal DPP REI Paulus Totok Lusida menyarankan REI Sultra untuk berkoordinasi dan menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah terkait perizinan dan perbankan terkait pembiayaan. Bila perlu lakukan pertemuan rutin baik formal maupun informal setiap bulannya, sekaligus untuk mengupdate masalah di lapangan.

“Hal-hal yang belum terselesaikan silahkan laporkan kepada DPP REI, dan kami akan melakukan pendampingan untuk mencari solusinya,” kata pengusaha properti asal Jawa Timur tersebut saat menutup Musda REI Sultra ke-VIII. Dia mengucapkan selamat bekerja kepada kepengurusan baru REI Sultra. Totok berpesan tugas utama pengurus adalah memperkaya anggota, bukan sebaliknya hanya untuk memperkaya diri sendiri. (Rinaldi)