Proyek Prioritas Daerah di Jabodetabek-Punjur Akan Difasilitasi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan kegiatan fasilitasi sinkronisasi program dan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk diusulkan menjadi prioritas dalam RKP tahun 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka percepatan penyelesaian isu ... [selengkapnya]
Pulau Jawa Mengkota sebuah keniscayaan!
Rencana pembangunan Jawa-Bali yang tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang Pulau Jawa-Bali Tengah dilakukan. Meski begitu, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunannya agar tidak menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Wakil ... [selengkapnya]
Aturan Tata Ruang Di Daerah Mesti Menyatu Dengan Produk RTR
Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka keberadaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR menjadi syarat sangat krusial untuk dasar pengurusan perizinan di bidang tata ruang seperti Persetujuan Lingkungan ... [selengkapnya]
Pandemi dan Pentingnya Peranan Perencana Kota
Upaya mengatasi pandemi Covid-19 memiliki keterkaitan dengan peran para perencana kota atau planner dalam merancang kawasan perkotaan. Dibutuhkan perencanaan dan kebijakan perkotaan yang paling tepat untuk membawa indonesia keluar dari “kurungan” pandemi ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi ... [selengkapnya]
Tata Kawasan Jabodetabek-Punjur, Pemerintah Perkuat Sinergi
Penyelesaian persoalan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) terus menjadi perhatian pemerintah, salah satunya dengan memperkuat kerjasama antar instansi terkait menyusul sudah terbentuk struktur kelembagaan kawasan tersebut. Kementerian Agraria dan Tata ... [selengkapnya]
Tegakkan Aturan, Peran PPNS Penataan Ruang Dioptimalkan
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang dengan kewenangan melakukan kegiatan penertiban dan pemanfaatan ruang dan pertanahan, penegakan hukum termasuk penyidikan terhadap pelanggaran penataan ruang. Saat ini sudah ... [selengkapnya]
Masalah Tata Ruang & Pertanahan Butuh Partisipasi Publik
Masalah tata ruang dan pertanahan merupakan dua elemen penting dalam pembangunan suatu wilayah, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah. Maka dari itu diperlukan suatu terobosan atau inovasi dalam pelaksanaan penertiban pengendalian tata ruang dan pertanahan yang mengakomodir partisipasi ... [selengkapnya]
Perencanaan Tata Ruang Perlu Perbaikan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memperbaiki ekosistem investasi sehingga nantinya bermuara pada penambahan lapangan kerja. Selama ini, inefesiensi proses dan birokrasi perizinan yang panjang dinilai sebagai salah satu faktor penghambat aktivitas investasi ... [selengkapnya]
Merajut Sinergisitas Pengelolaan Jabodetabek-Punjur
Pengembangan dan pengelolaan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) membutuhkan adanya sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa koordinasi, maka berbagai masalah yang terjadi kawasan ini sulit diselesaikan. Hal tersebut ... [selengkapnya]
Banjir Jabodetabek Akibat Rendahnya Koordinasi Tata Ruang
Di hari pertama tahun ini, banjir besar melanda sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Curah hujan yang dahsyat, bahkan disebut-sebut sebagai curah hujan paling ekstrim dalam 186 tahun terakhir telah menyebabkan ribuan rumah dan kendaraan warga terendam ... [selengkapnya]
dibaca : 23150 pembaca
dibaca : 22699 pembaca
dibaca : 22526 pembaca
dibaca : 22471 pembaca
dibaca : 22466 pembaca
