Negara Harus Hadir Jamin Kepastian Hukum Tata Ruang
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) adalah produk kesepakatan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha yang sudah diatur ketetapannya dalam Undang-Undang (UU) No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Untuk sampai kepada peraturan daerah (Perda), setidaknya proses perencanaan tata ruang melalui tahapan kajian ... [selengkapnya]
Kebijakan Zonasi TOD Penting untuk Pengendalian
Aspek kebijakan zonasi (zoning regulation) sebagai instr ument pengendalian pemanfaatan ruang dan urban design guideline (UDGL) pada kawasan berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) dianggap penting, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Demikian kesimpulan yang ... [selengkapnya]
Susun Blueprint, Pembentukan Forum TOD Indonesia Mendesak
The HUD Institute mengusulkan pemerintah pembentukan Forum Transit Oriented Development (TOD) Indonesia guna penguatan peran dan kapasitas pemerintah sebagai sentrum pengembangan TOD, sesuai kearifan lokal. Forum TOD Indonesia nantinya diarahkan untuk merumuskan kebijakan dasar TOD yang selanjutnya ... [selengkapnya]
Libatkan Swasta, Regulasi Kawasan TOD Patut Direvisi
Pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) merupakan kesempatan untuk mengalokasikan affordable housing di pusat aktivitas perkotaan, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah. Pembangunan TOD juga peluang bagi dunia usaha untuk terlibat dalam pembangunan ... [selengkapnya]
Korupsi Rencana Tata Ruang Ciptakan Kota yang Semrawut
Tata Ruang merupakan panglima kebijakan pembangunan dan memegang peranan yang strategis dalam menentukan masa depan dan kondisi sebuah kota atau kawasa n. Rencana tata ruang yang baik akan memberikan dasar bagi terbentuknya ruang hidup yang livable, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sebaliknya rencana ruang ... [selengkapnya]
Permen Terkait Penyusunan RDTR Mendesak Diterbitkan
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatan daya saing global dan kemudahan investasi dengan menerapkan sistem perizinan terintegrasi atau online single submission (OSS) termasuk dalam sektor properti. Namun, menurut Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) upaya itu tidak akan optimal jika semua kabupaten/kota di ... [selengkapnya]
Pemerintah Daerah Didesak Tata Lansekap Kota
Pengembangan infrastruktur turut berperan besar dalam pembentukan lansekap kota. Infrastruktur tersedia bukan hanya untuk mendukung berbagai kebutuhan layanan perkotaan, tetapi juga harus berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip infrastruktur hijau yang ramah lingkungan. "Infrastruktur hijau ... [selengkapnya]
RDTR Daerah yang Sudah Menjadi Perda Masih Minim
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) menyebutkan masih banyak Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) daerah yang belum selesai dan masuk menjadi peraturan daerah (Perda). Jumlahnya sekitar 1.797 RDTR atau mencapai 97,8% dari total 1.838 RDTR daerah di seluruh ... [selengkapnya]
Negara Wajib Hadir Ciptakan Ruang Layak Hidup
Hampir 40% dari warga kota di Indonesia masih merasakan kotanya belum nyaman huni. Hal ini terungkap dalam survei Indonesia Most Livable City Index (MLCI) 2017 yang dilansir Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada acara Indonesia Planning Outlook 2018 di Jakarta, awal Februari lalu. IAP menilai tantangan ... [selengkapnya]
Disarankan Ibukota Negara Dibangun di Kota Baru Publik
Pemindahan Ibukota negara bisa menjadi pemicu (trigger) dan lokomotif pembangunan daerah-daerah di luar Pulau Jawa, dan diharapkan mampu menahan laju urbanisasi ke Jabodetabek. Namun diingatkan kota pemerintahan baru itu sebaiknya tidak dibangun di atas kota atau ibukota provinsi yang sudah ada (eksisting), tetapi ... [selengkapnya]
dibaca : 14906 pembaca
dibaca : 13021 pembaca
dibaca : 12886 pembaca
dibaca : 12883 pembaca
dibaca : 12685 pembaca
