Merajut Sinergisitas Pengelolaan Jabodetabek-Punjur
Pengembangan dan pengelolaan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) membutuhkan adanya sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa koordinasi, maka berbagai masalah yang terjadi kawasan ini sulit diselesaikan. Hal tersebut ... [selengkapnya]
Banjir Jabodetabek Akibat Rendahnya Koordinasi Tata Ruang
Di hari pertama tahun ini, banjir besar melanda sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Curah hujan yang dahsyat, bahkan disebut-sebut sebagai curah hujan paling ekstrim dalam 186 tahun terakhir telah menyebabkan ribuan rumah dan kendaraan warga terendam ... [selengkapnya]
Negara Harus Hadir Jamin Kepastian Hukum Tata Ruang
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) adalah produk kesepakatan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha yang sudah diatur ketetapannya dalam Undang-Undang (UU) No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Untuk sampai kepada peraturan daerah (Perda), setidaknya proses perencanaan tata ruang melalui tahapan kajian ... [selengkapnya]
Kebijakan Zonasi TOD Penting untuk Pengendalian
Aspek kebijakan zonasi (zoning regulation) sebagai instr ument pengendalian pemanfaatan ruang dan urban design guideline (UDGL) pada kawasan berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) dianggap penting, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Demikian kesimpulan yang ... [selengkapnya]
Susun Blueprint, Pembentukan Forum TOD Indonesia Mendesak
The HUD Institute mengusulkan pemerintah pembentukan Forum Transit Oriented Development (TOD) Indonesia guna penguatan peran dan kapasitas pemerintah sebagai sentrum pengembangan TOD, sesuai kearifan lokal. Forum TOD Indonesia nantinya diarahkan untuk merumuskan kebijakan dasar TOD yang selanjutnya ... [selengkapnya]
Libatkan Swasta, Regulasi Kawasan TOD Patut Direvisi
Pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) merupakan kesempatan untuk mengalokasikan affordable housing di pusat aktivitas perkotaan, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah. Pembangunan TOD juga peluang bagi dunia usaha untuk terlibat dalam pembangunan ... [selengkapnya]
Korupsi Rencana Tata Ruang Ciptakan Kota yang Semrawut
Tata Ruang merupakan panglima kebijakan pembangunan dan memegang peranan yang strategis dalam menentukan masa depan dan kondisi sebuah kota atau kawasa n. Rencana tata ruang yang baik akan memberikan dasar bagi terbentuknya ruang hidup yang livable, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sebaliknya rencana ruang ... [selengkapnya]
Permen Terkait Penyusunan RDTR Mendesak Diterbitkan
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatan daya saing global dan kemudahan investasi dengan menerapkan sistem perizinan terintegrasi atau online single submission (OSS) termasuk dalam sektor properti. Namun, menurut Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) upaya itu tidak akan optimal jika semua kabupaten/kota di ... [selengkapnya]
Pemerintah Daerah Didesak Tata Lansekap Kota
Pengembangan infrastruktur turut berperan besar dalam pembentukan lansekap kota. Infrastruktur tersedia bukan hanya untuk mendukung berbagai kebutuhan layanan perkotaan, tetapi juga harus berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip infrastruktur hijau yang ramah lingkungan. "Infrastruktur hijau ... [selengkapnya]
RDTR Daerah yang Sudah Menjadi Perda Masih Minim
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) menyebutkan masih banyak Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) daerah yang belum selesai dan masuk menjadi peraturan daerah (Perda). Jumlahnya sekitar 1.797 RDTR atau mencapai 97,8% dari total 1.838 RDTR daerah di seluruh ... [selengkapnya]
dibaca : 19681 pembaca
dibaca : 19596 pembaca
dibaca : 19155 pembaca
dibaca : 18904 pembaca
dibaca : 18839 pembaca
