Infrastruktur Kunci Keberhasilan Pengembangan Proyek Properti
Kapitalisasi proyek infrastruktur pemerintah berupa jalan tol, kereta api dan lain sebagainya terbukti telah menjadi salah satu kunci keberhasilan lokasi proyek properti. Hal itu disadari pemerintah yang terus berkomitmen melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur di seluruh tanah air. Hal ini ... [selengkapnya]
Pembangunan Rusun Akan Digiatkan Kembali, REI Tunggu Aturannya!
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali geliat pembangunan rumah susun (rusun) baik sewa maupun milik. Namun di dalam kondisi seperti ini, pengembang perlu melihat dahulu regulasinya dan dukungan apa yang akan diberikan pemerintah. Wakil Ketua ... [selengkapnya]
BP Tapera Mulai Aktif Tahun Depan, FLPP Masih Berjalan
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera akan aktif mulai tahun 2021. Meski begitu, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih tetap berjalan pada tahun depan, sebelum nantinya dana FLPP dipindahkan ke BP ... [selengkapnya]
Aturan Properti Asing di Indonesia Belum Menarik
Rencana pemerintah untuk memperbaiki regulasi kepemilikan properti bagi Warga Negara Asing (WNA) di dalam RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menjadi pemicu berkembangkan bisnis properti di tanah air. Sektor properti memiliki multiplier effect pada 174 sektor lain, sehingga berkembangnya industri ini ... [selengkapnya]
Baru 11.789 Pengembang Terdaftar Di Sireng
Data menunjukkan baru sebanyak 11.789 pengembang perumahan bersubsidi yang sudah mendaftarkan nama perusahaan dan proyek yang sedang mereka kembangkan lewat aplikasi sistem registrasi pengembang (Sireng) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR). Aplikasi Sireng merupakan sistem ... [selengkapnya]
Pajak Tinggi Untuk Lahan Kosong di Ibukota
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru-baru ini mengumumkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk tanah-tanah kosong di sepanjang jalan protokol ibukota hingga dua kali lipat. Kebijakan tersebut berlaku surut terhitung 1 Januari 2019. Banyak pro-kontra terkait aturan tersebut. Kebijakan ini ... [selengkapnya]
Komite Keselamatan Konstruksi Periksa Gedung Tinggi di Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku pembina jasa konstruksi nasional pada 27 Februari 2019 mengeluarkan surat yang menugaskan Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) untuk melakukan pengecekan bangunan gedung bertingkat di Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan ... [selengkapnya]
Tarik Ulur Terbitnya Aturan Bank Tanah
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) sejak dua tahun terakhir telah menggodok aturan mengenai pembentukan Badan Pengelola Bank Tanah Nasional atau Batanas. Terakhir, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Batanas sudah “nongkrong” di Kemenko ... [selengkapnya]
Milenial Butuh Intervensi Pemerintah untuk Miliki Rumah
Generasi milenial atau yang lahir antara tahun 1981-1994 ternyata belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah dan otoritas perbankan, sebagai sasaran kebijakan, guna bisa membeli atau memiliki rumah. Padahal, potensi pasar kelompok ini cukup besar, di sisi lain mereka adalah generasi penerus bangsa yang perlu ... [selengkapnya]
Skema KPBU Perumahan Ditargetkan Berlaku Tahun Depan
Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dadang Rukmana, mengungkapkan saat ini konsep KPBU sedang dimatangkan sehingga dapat mulai diberlakukan pada tahun depan guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk dibangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kami ... [selengkapnya]
dibaca : 23151 pembaca
dibaca : 22700 pembaca
dibaca : 22527 pembaca
dibaca : 22471 pembaca
dibaca : 22466 pembaca
