Regulasi

Pajak Tinggi Untuk Lahan Kosong di Ibukota

Kamis, 08 Agustus 2019 - 10:03:06 WIB | dibaca: 65 pembaca

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru-baru ini mengumumkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk tanah-tanah kosong di sepanjang jalan protokol ibukota hingga dua kali lipat. Kebijakan tersebut berlaku surut terhitung 1 Januari 2019. Banyak pro-kontra terkait aturan tersebut. Kebijakan ini ... [selengkapnya]

Komite Keselamatan Konstruksi Periksa Gedung Tinggi di Jakarta

Selasa, 18 Juni 2019 - 10:46:24 WIB | dibaca: 108 pembaca

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku pembina jasa konstruksi nasional pada 27 Februari 2019 mengeluarkan surat yang menugaskan Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) untuk melakukan pengecekan bangunan gedung bertingkat di Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan ... [selengkapnya]

Tarik Ulur Terbitnya Aturan Bank Tanah

Rabu, 20 Maret 2019 - 11:02:29 WIB | dibaca: 175 pembaca

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) sejak dua tahun terakhir telah menggodok aturan mengenai pembentukan Badan Pengelola Bank Tanah Nasional atau Batanas. Terakhir, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Batanas sudah “nongkrong” di Kemenko ... [selengkapnya]

Milenial Butuh Intervensi Pemerintah untuk Miliki Rumah

Senin, 11 Maret 2019 - 14:28:54 WIB | dibaca: 185 pembaca

Generasi milenial atau yang lahir antara tahun 1981-1994 ternyata belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah dan otoritas perbankan, sebagai sasaran kebijakan, guna bisa membeli atau memiliki rumah. Padahal, potensi pasar kelompok ini cukup besar, di sisi lain mereka adalah generasi penerus bangsa yang perlu ... [selengkapnya]

Skema KPBU Perumahan Ditargetkan Berlaku Tahun Depan

Selasa, 26 Februari 2019 - 15:14:08 WIB | dibaca: 159 pembaca

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dadang Rukmana, mengungkapkan saat ini konsep KPBU sedang dimatangkan sehingga dapat mulai diberlakukan pada tahun depan guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk dibangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kami ... [selengkapnya]

Potret Buram Aturan Main di Hunian Jangkung

Kamis, 21 Februari 2019 - 15:31:49 WIB | dibaca: 171 pembaca

Tren hunian jangkung di kota-kota besar di Indonesia kian menjamur. Hal ini seiring gaya hidup dan makin majunya mindset masyarakat di perkotaan di Indonesia. Sayangnya, tren pergeseran gaya hidup kaum urban untuk bermukim di hunian vertikal belum dibarengi dengan kesiapan dari sisi aturan hukum yang ... [selengkapnya]

Fungsi Satgas Pengawas Rumah Rakyat Harus Jelas

Selasa, 30 Oktober 2018 - 13:28:37 WIB | dibaca: 223 pembaca

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan dukungan terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah rakyat yang dibangun pengembang. Hal itu pun sejalan dengan komitmen REI yang terus meningkatkan kompetensi anggotanya di seluruh Indonesia. Sekretaris ... [selengkapnya]

Kementerian PUPR Lakukan Registrasi Alat Berat Konstruksi

Senin, 24 September 2018 - 13:24:54 WIB | dibaca: 267 pembaca

Gencarnya pembangunan infrastruktur dan konstruksi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir perlu diikuti dengan kesediaan sumber daya konstruksi yang mencukupi dari mulai badan usaha jasa konstruksi, bahan material, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, hingga tenaga kerja konstruksi yang ... [selengkapnya]

Pemerintah Wacanakan Rating Kualitas Rumah Subsidi

Rabu, 06 Juni 2018 - 10:26:39 WIB | dibaca: 424 pembaca

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengeluarkan rating kualitas untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi yang dibangun para pengembang. Rating kualitas perumahan subsidi ini nantinya untuk mencari perumahan rakyat untuk MBR terbaik sebagai benchmark tertinggi ... [selengkapnya]

Kesadaran Pemda Bantu Penyediaan Rumah Rakyat Rendah

Kamis, 01 Februari 2018 - 16:27:33 WIB | dibaca: 302 pembaca

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Diah Indrajati pada 9 Agustus 2017 telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan ... [selengkapnya]

Awal Kembali 123 Lanjut Akhir