Real Estate Indonesia (REI) berkomitmen untuk mewujudkan program sejuta rumah (PSR), dimana saat ini masih ada backlog atau kekurangan perumahan mencapai 7,6 juta unit.

"REI anggotanya 80 persen adalah pengembang yang membangun rumah murah dan kami tetap mendukung program pemerintah mewujudkan program sejuta rumah,” kata Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida, dalam acara Zooming With Primus: Jurus Penuhi Hunian MBR, di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Hadir juga dalam acara tersebut Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Dadang Rukmana, Direktur Propan Raya Yuwono Imanto dan moderator dipimpin langsung oleh Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu.

Totok mengatakan, kebutuhan rumah setiap tahun, dengan adanya keluarga baru bisa mencapai 1,5 juta unit rumah yang harus disediakan. Ditambah lagi dengan backlog yang masih cukup besar dan REI siap bekerja sama dengan pemerintah wujudkan program tersebut dengan membangun rumah setiap tahun antara 500.000 unit rumah.

"Kami sering katakan kepada teman-teman pengembang, jaga kualitas rumah dan itu juga merupakan pesan dari Menpupera yang sering bilang bahwa rumah MBR harus jaga kualitas,” kata Totok.

Dalam mewujudkan program pemerintah tersebut, dalam waktu empat tahun pengembang telah membangun ribuan unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2017, telah membangun sebanyak 206.287 unit rumah. Tahun 2018 REI membangun sebanyak 214.686 unit rumah, Tahun 2019 telah membangun 177.248 unit dan tahun 2020 telah bangun 111.852 unit.

Sejak dicanangkan program PSR oleh presiden Jokowi pada April 2015 lalu, REI mampu membangun 335,564 unit rumah bagi MBR dan Non MBR capai 239.809 unit rumah. Tahun 2016 capai 287,577 unit rumah dan non MBR capai 225.787.

Pada Tahun 2017 berhasil bangun 306,465 dan Non MBR 167.462 unit. Tahun 2018 berhasil bangun 447,364 non MBR 290.656 unit dan tahun 2019 berhasil membangun 514 ribu unit MBR dan Non MBR 295.200 unit rumah.

Menurut Totok, dampak positif dari adanya subsidi dari pemerintah terhadap 500.000 unit rumah ini, mampu menggerakan UMKM di 514 kabupaten dan kota, serta mampu menggerakan ekonomi dan menyerap kurang lebih 3 juta tenaga kerja.

Selain itu, pembangunan rumah subsidi juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar seperti penjualan langsung (revenue) sebesar Rp 80 triliun, multiplier effect dari 157 industri turunan mencapai Rp 50 triliun dan dampak kepada sektor UMKM kelengkapan rumah mencapai Rp 8 triliun seperti perabotan, meubelair, sapu dan lain-lain.

Totok menambahkan, pada era new normal ini, sektor properti mulai bangkit, terutama hunian tapak yang masih menjadi primadona. “Adapun rumah yang masih menjadi favorit konsumen dengan kisaran harga Rp 1,5 miliar ke bawah,” pungkasnya.