Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Kepulauan Riau (Kepri) terus berpacu mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tersebut. Salah satunya dengan mengiatkan pembangunan rumah subsidi di pulau-pulau terluar yang selama ini belum optimal dilakukan.

Ketua DPD REI Kepri, Yasinul Arief mengungkapkan hingga pertengahan tahun ini pasokan hunian rakyat di daerah pulau tersebut memang belum maksimal. Hal itu disebabkan berbagai alasan antara lain menurunnya daya beli masyarakat dan sulitnya memperoleh lahan dengan harga ideal untuk pembangunan rumah bersubsidi.

Hingga Juni 2017, realisasi pembangunan di Kepri baru sekitar 1.000 unit, dari target tahun ini sebanyak 4.000 rumah.

“Kami terus bekerja, mendorong supaya pembangunan rumah rakyat di Kepri bisa lebih baik, apalagi tahun lalu kami berhasil mencapai realisasi sebanyak 2.000 unit rumah bersubsidi. Angka itu untuk Kepri saja, di luar Batam,” ungkap Arief yang dihubungi, baru-baru ini.

Arief menjelaskan secara makro ekonomi di Kepri tidak terlalu baik. Ditambah lagi dengan harga tanah yang juga mulai merangkak naik. Di beberapa daerah di Kepri, harga tanah sudah mencapai di atas Rp 129 ribu per meter, dengan harga jual rumah FLPP Rp 129,4 juta.

“Harga segitu marginnya tipis sekali, karena tukang dan komponen bangunan di Kepri relatif mahal. Seharusnya harga rumah di sini di atas Rp 155 juta per unit,” usul Arief.

Dia menambahkan, Provinsi Kepri adalah daerah kepulauan yang cukup sulit dijangkau, ditambah lagi dari satu pulau ke pulau lain sangat bergantung musim dengan ombak yang sangat tinggi. Saat ini, pembangunan rumah bagi MBR di Kepri tersebar di Tanjung Pinang, Bintan, Tanjung Balai, dan Karimun.

Sementara tahun ini, REI Kepri mulai menambah pembangunan di sejumlah pulau terluar, misalnya di Kabupaten Lingga dengan target pembangunan rumah untuk PNS sebanyak 1.000 unit rumah. Sedangkan Kabupaten Natuna dan Anambas yang juga termasuk pulau-pulau terluar di Indonesia hingga kini belum tersentuh pembangunan rumah subsidi. Padahal kebutuhan rumah untuk PNS dan TNI/Polri di kedua pulau itu masih sangat tinggi.

“Salah satu yang akan berkontribusi besar untuk menambah capaian target tahun ini adalah Kabupaten Lingga. Kami sudah bekerja sama dengan Pemda setempat, dan di semester kedua tahun ini diharapkan sudah ada yang diserahterimakan,” tutur Arief.

Menurut Arief, masalah yang dihadapi masyarakat Kepri dalam memiliki rumah adalah kurangnya edukasi. Padahal backlog di kawasan tersebut pada 2016 mencapai 38.000 unit rumah. Rencananya, asosiasi perumahan terbesar ini juga akan melakukan publikasi besar-besaran melalui media lokal untuk mendompleng capaian rumah rakyat. Berbeda dari daerah lain yang pembeli rumah didominasi oleh PNS, di Kepri umumnya PNS gagal di BI Checking karena sudah memiliki banyak tunggakan.

Dari segi regulasi, REI Kepri merasa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat belum berjalan di Kepri. Seperti, sertifikasi yang masih lambat tidak sesuai dengan Kebijakan Ekonomi. Namun relatif lebih mudah dibandingkan kawasan lain. Meski begitu, DPD REI terus berkoordinasi dengan Pemda untuk percepatan pembangunan.

REI Kepri berusaha terus meningkatkan penjualan dan menciptakan inovasi-inovasi demi mencapai target hingga akhir tahun. Apalagi didukung dengan fasilitas dari PLN dan air bersih yang sudah cukup baik kerjasamanya. TPW