Program kolaborasi pengembang besar dan pengembang kecil yang dijalankan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) di bawah komando Ketua Umum Soelaeman Soemawinata diharapkan sudah mulai membuahkan realisasi di semester II 2017. Hingga akhir tahun ini, ditargetkan sekitar 2.000 unit rumah dapat dibangun melalui pola sinergi tersebut.

Soelaeman yang lebih sering dipanggil Eman mengungkapkan saat ini sudah ada beberapa pengembang besar nasional yang menandatangani kontrak kerja dengan pengembang daerah sebagai pilot project dalam pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lokasi kerjasama tersebar di sejumlah daerah.

Beberapa pengembang besar tersebut yakni Lippo Group yang bekerjasama menggarap proyek rumah rakyat di Makassar, Ciputra Group di Maja, Pontianak, dan Jambi. Lalu Jababeka di Tanjung Lesung dan Morotai, Alam Sutera Realty di Riau, Sinarmas Land di Bengkulu, serta Agung Podomoro Land di Sumatera Utara. REI juga sudah menerima pernyataan minat dari beberapa perusahaaan pengembang besar nasional lain untuk ikutserta dalam skim ini.

“Lewat program kolaborasi pengembang besar dan pengembang kecil ini kami mendorong program sejuta rumah ini bisa bergerak di seluruh daerah,” kata Eman kepada wartawan usai acara Halal bi Halal REI dan Stakeholders di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut dia, REI memulai program ini karena melihat kelemahan pengembang daerah berskala kecil dalam pengadaan tanah. Melalui program ini, pengembang besar nasional akan membeli tanah di daerah. Kemudian, pembangunan dan penjualan rumah dilakukan pengembang daerah.

“Nanti uang hasil penjualan dikembalikan sesuai harga dasar (modal). Jadi tidak ada ambil keuntungan dari situ,” katanya.

Eman menambahkan, REI juga akan meminta pemerintah daerah dan legislatif setempat untuk mensupport masalah perizinan dan melakukan pengawasan kualitas rumah rakyat di daerahnya masing-masing.

KENDALA DI LAPANGAN

Sementara itu, di paruh pertama tahun ini pembangunan rumah murah untuk MBR masih mengalami berbagai kendala seperti pembayaran dana FLPP yang tersendat. “Realisasi kredit FLPP selalu tidak dari Januari, sehingga ada jeda. Jadi pengembang belum bisa merealisasikan dari Januari dan baru mulai akad kredit pada Maret,” kata Eman.

Selain itu, beberapa pengembang masih menemukan kesulitan dalam membangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena proses perizinan yang rumit dan mahal. Padahal pembangunan rumah rakyat seharusnya menjadi kewajiban pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Menurut dia, beberapa daerah belum menerapkan penyederhanaan birokrasi dalam penerbitan izin membangun rumah.

“PP Nomor 64 masih belum bisa dijalankan, sehingga proses perizinan masih sulit di beberapa daerah. Namun, dalam hal penyediaan lahan, Badan Pertanahan Nasional sudah banyak melakukan kemajuan,” ujar Eman.

Kegiatan Halal Bi Halal REI dan stakeholders tahun ini dihadiri oleh sejumlah pengurus DPD REI seIndonesia, perwakilan pemerintah, perbankan dan istimewanya dihadiri para senior REI antara lain MS Hidayat, Agusman Effendi, Lukman Purnomosidi, dan Eddy Hussy. TPW