Era industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik termasuk di bidang jasa konstruksi.

"Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru dibelakangnya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Hal itu disampaikannya pada acara Indonesia Construction Conference on Construction 4.0 (Inacons): The Wake-Up Call In Construction Industry yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan.

Disebutkan Menteri Basuki, untuk memenangkan kompetisi global, kebijakan di sektor konstruksi nasional harus diarahkan untuk menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan Building Information Modeling (BIM) atau teknologi konstruksi yang berbasis industri 4.0. BIM merupakan sebuah metode baru untuk konstruksi infrastruktur yang mengintegrasikan model virtual beserta data atau informasi teknisnya.

Kelebihan dari aplikasi ini yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui kerja sama antara para pemangku kepentingan, desain dan pembangunannya menjadi lebih ramping dan transparan, berbagai kesalahan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan bisa dihindari, serta penggunaan material, peralatan, dan waktu menjadi lebih optimal.

Kementerian PUPR telah menerapkan teknologi BIM pada proyek percontohan (pilot project) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Morotai, Kepulauan Maluku. Pemanfaatan BIM di KSPN Morotai mencakup pembangunan jalan wisata, infrastruktur penahan abrasi pantai teknologi 3B (Berkait, Berongga, Bertangga), dan toilet wisata.

Kementerian PUPR juga sudah mengembangkan sejumlah teknologi informasi yang telah ditampilkan pada PUPR 4.0 Expo beberapa waktu lalu. Diantara aplikasi teknologi informasi yang sudah dikembangkan Kementerian PUPR adalah aplikasi Jalan Kita (Jaki) yaitu aplikasi berbasis ponsel agar masyarakat pengguna jalan dapat memberikan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan di Indonesia.

“Melalui aplikasi Jaki, masyarakat dapat terlibat untuk ikut mengawasi kondisi jalan agar pemeliharaan jalan bisa direspon secepatnya,” ujar Menteri Basuki.

Selain Jalan Kita, Kementerian PUPR juga telah meluncurkan aplikasi Drought and Flood Early Warning System, SIBAS RIPI yakni sistem informasi dan database online sebagai media koordinasi antar pelaku dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur PUPR yang mendukung pengembangan wilayah, dan aplikasi E-REKOMTEK SDA untuk melayani permohonan rekomendasi teknis melalui media elektronik (online).

Ketua Circle Construction Community sekaligus Ketua Panitia lnacons 2019 Hendrik Gosal mengatakan, konferensi tersebut diprakarsai oleh lkatan Alumni Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan (IATS UNPAR) serta dihadiri oleh para profesional pelaku industri konstruksi nasional dan internasional.

Konferensi tersebut merupakan bentuk ’wake up call’ bagi semua pemangku kepentingan di industri konstruksi agar dapat bersama memajukan sektor ini sejalan dengan perkembangan industri 4.0.

Susun Big Data

Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan sistem big data dari rantai pasok industri jasa konstruksi nasional selaras dengan konsep Industri 4.0 yang kerap didengungkan pemerintah.

Basuki Hadimuljono menyebutkan pihaknya akan memanfaatkan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi internet untuk menyusun sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi yang akan menjadi big data rantai pasok industri jasa konstruksi.

“Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi yang sangat terbuka ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi khususnya di bidang konstruksi”, paparnya.

Untuk memenangkan kompetisi global itu, ujar dia, maka sektor konstruksi nasional juga harus dapat lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana mengingatkan, sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi sudah diamanatkan dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Sekarang banyak sistem informasi yang masih tersegmentasi dan sedang kami integrasikan. Big data ini nantinya akan menyediakan data yang dibutuhkan seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelelangan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan,” papar Dewi. Dia memaparkan, salah satunya adalah data terkait tenaga kerja konstruksi yang akan dikembangkan melalui mekanisme sertifikasi digital.

Kementerian PUPR telah merintis hal tersebut dengan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar seluruh data tenaga kerja konstruksi terakses dalam data kependudukan.

Selain data tenaga kerja, Kementerian PUPR juga tengah mengumpulkan data alat berat dan material konstruksi dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK). “Karena jumlahnya yang banyak, kami lakukan secara bertahap. Kedepan alat berat yang boleh digunakan untuk pekerjaan konstruksi hanya alat berat yang sudah teregistrasi dan sudah diuji layak fungsinya,” jelasnya.

Menurut dia, keberhasilan dalam mengintegrasikan data tenaga kerja, material dan alat berat tersebut, termasuk dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) membutuhkan keterlibatan para penyedia jasa, vendor, tenaga kerja konstruksi dalam pengisian dan pembaharuan data. (Rinaldi)