Sebagai daerah utama peyangga kota Jakarta, kebutuhan hunian di Provinsi Banten masih cukup tinggi. Berdasarkan data, angka kekurangan rumah (backlog) di Tanah Jawara itu diperkirakan mencapai 500 ribu unit. Tak heran, jika potensi pasar hunian di daerah tersebut masih sangat besar.

 

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Banten, Roni Hardiriyanto Adali menyebutkan Banten memang merupakan daerah yang sangat potensial sebagai lokasi hunian termasuk bagi masyarakat yang bekerja di Jakarta. Selain sebagai daerah penyangga, harga lahan di beberapa lokasi di Banten masih terjangkau dan masih tersedia luas.

 

“Untuk mengatasi backlog tersebut, perlu berbagai cara untuk memacu penyediaan dan penjualan rumah di Banten. Ini yang kita terus dorong, sehingga sektor properti di Banten yang saat ini sudah menggeliat setelah pandemi dapat kembali melesat,” ujar Roni kepada wartawan di Cilegon, Sabtu (1/10/2022). 

Menurutnya, sektor properti khususnya perumahan sudah teruji menjadi lokomotif penggerak perekonomian di Banten. Oleh karena itu, REI Banten akan terus berkomitmen mendukung program penyediaan perumahan termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan membangun rumah yang berkualitas dan layak huni. 

Namun sebaliknya, Roni juga berharap ada dukungan dan kemu-dahan dari pemerintah terutama dari sisi perizinan. Diakui, masih banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi sektor properti di Banten saat ini dan ke depannya, sehingga membutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder terkait terutama pemerintah daerah. 

Beberapa kendala yang sekarang dihadapi adalah aturan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), harga jual rumah bersubsidi yang belum ada penyesuaian serta potensi kenaikan kredit pinjaman termasuk kredit pe-milikan rumah (KPR). 

“Tapi Alhamdulillah, tadi kita sudah dengar langsung komitmen penuh Pak Al Muktabar (Pj Gubernur Banten) terhadap program peru-mahan di Banten,” kata Roni. 

Tidak hanya besar dari sisi pangsa pasar, Provinsi Banten juga berhasil menjadi provinsi kedua dengan serapan tertinggi penyaluran KPR FLPP (rumah bersubsidi) berdasarkan data BP Tapera. Provinsi Banten berada di bawah Jawa Barat dan di atas Jawa Timur. 

“Kita patut berbangga penyerapan rumah bersubsidi di sini luar biasa besar. Padahal, dari sisi jumlah kabupaten/kota di Banten sangat jauh di bawah Jawa Barat dan Jawa Timur yakni hanya ada 8 kabupaten/ kota. Ini menunjukkan potensi pasarnya cukup besar sekali,” ujar Roni. 

Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar yang menyempatkan hadir pada acara konperensi pers REI Banten Expo 2022 menyatakan dukungan penuh Pemprov Banten untuk memudahkan akses perumahan yang layak bagi masyarakat. 

Menurutnya, industri perumahan perlu didukung karena sektor ini membawa trickle down effect yang luas bagi perekonomian dari penciptaaan lapangan kerja dan memacu pemasukan pendapatan asli daerah. Selain itu, pembangunan properti akan mendorong terbentuk-nya kawasan pengembangan ekonomi baru sehingga berdampak ter-hadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Hal-hal yang terkait dengan daya dukung, pemerintah daerah memberi kemudahan dalam mewujudkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat termasuk kemudahan perizinan bagi pengembang. Kami akan mendukung setiap langkah REI Banten yang membawa man-faat bagi masyarakat Banten,” tegas Al Muktabar.

Sumber:

Majalah REI