INFRASTRUKTUR

Harapan Terbentang di Sepanjang Trans-Papua

Administrator | Selasa, 01 Agustus 2017 - 10:11:32 WIB | dibaca: 1092 pembaca

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan prioritas anggaran untuk pembangunan proyek Trans-Papua. Jika selesai, maka infrastruktur jalan sepanjang 4.330,07 kilometer tersebut akan membuaka ruang investasi yang cukup besar terutama untuk sentra-sentra pengembangan perumahan baru.

Tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menuntaskan target pembangunan jalan Trans-Papua yakni sebesar Rp 2,3 triliun. Sementara progress hingga akhir 2016, jalan yang sudah dibangun sepanjang 3.851,93 kilometer. Secara keseluruhan, proyek Trans-Papua ditargetkan rampung pada 2019.

Jalan ribuan kilometer yang menghubungkan Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua tentu akan membuka akses lalu lintas baru yang ramai dan sibuk. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Hari Ganie, jalan ini akan membuka peluang bagi pengembangan permukiman dan aktivitas properti lainnya.

“Oh ya jelas, di sepanjang jalan itu tentu melewati kota-kota dan daerah yang bisa menjadi sentra permukiman dan bisnis bagi pengembang termasuk anggota REI,” ujar dia.

Karena, tambah Hari, pengembangan properti membutuhkan tanah dan infrastruktur. Lazimnya, dimana ada proyek infrastruktur, di situ biasanya segera tumbuh titik pengembangan properti baru baik perumahan maupun komersial.

Yang terpenting, pengembang di Papua juga harus siap dan proaktif berkoordinasi kepada pemerintah daerah agar mengetahui rencana pengembangan daerah, sehingga tahu dimana lokasi yang bagus sebagai lokasi pengembangan properti sesuai tata ruang wilayah setempat.

“Tapi terus terang selama ini koordinasi antar kementerian juga kurang maksimal. Misalnya Kementerian PUPR bikin masterplan infrastrukturnya, maka peruntukan tata ruangnya juga seharusnya dibuat oleh Kementerian ATR. Tapi ini kadang tidak nyambung, sehingga pemda pun jadi bingung di lapangan,” keluh Hari Ganie.

REI berharap antar kementerian melakukan koordinasi yang jelas sehingga rencana pengembangan kawasan-kawasan di sepanjang jalan Trans-Papua dapat lebih jelas, maksimal dan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memunculkan lebih banyak daerah pertumbuhan ekonomi di pulau paling timur Indonesia tersebut.

HAPUS KETIMPANGAN
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, menyebutkan pihaknya tahun ini memberikan porsi anggaran yang besar untuk proyek Trans-Papua yakni Rp 2,3 triliun.

Seperti diketahui, hampir 40,78 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 Kementerian PUPR dialokasikan untuk Ditjen Bina Marga, yaitu sebesar Rp 41,393 triliun.

“Tahun ini alokasi untuk Trans-Papua Rp 2,3 triliun dan ini akan dipertahankan dengan jumlah tidak kurang sebesar itu dalam beberapa tahun ke depan,” kata Arie.

Arie menjelaskan, untuk mengurangi ketimpangan yang ada selama ini, porsi anggaran infrastruktur kebinamargaan untuk kawasan timur Indonesia akan mendapatkan porsi lebih besar yakni 60 persen. Sedangkan 40 persen untuk kawasan barat Indonesia. Alasannya, karena di barat Indonesia sudah mulai masuk sektor swasta untuk pembangunan infrastrukturnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, berharap, dengan anggaran sebesar itu, proyek jalan Trans-Papua dapat selesai tepat waktu. Tahun ini, ditargetkan pengerjaan sepanjang 111,94 km dapat diselesaikan. Sehingga akhir 2017, jalan Trans-Papua sudah mencapai progress 3.963,87 kilometer. TPW/RIN