Pasar perumahan untuk pekerja sektor informal selama ini belum tergarap secara maksimal. Sesuai realisasi di 2021, sektor informal hanya mampu tergarap 12% dari total keseluruhan penyaluran kredit pemilikan rumah dan apartemen di Bank Tabungan Negara (BTN).

Untuk itulah, Bank BTN memilih untuk lebih fokus menyalurkan KPR untuk kalangan pekerja informal pada tahun ini lewat skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Bank khusus perumahan ini sadar bahwa potensi pasar pekerja sektor informal (non-fixed income) ini sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan pekerja formal. Populasi generasi milenial yang terus meningkat ditambah tingginya minat mereka terhadap pekerjaan yang tidak terikat menjadi salah satu penyebab besarnya potensi pasar perumahan untuk pekerja informal.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Bank BTN M. Yut Penta menyebutkan realisasi KPR untuk sektor pekerja informal baru tergarap sekitar 12% oleh Bank BTN. Oleh sebab itu, di 2022 pihaknya akan terus meningkatkan penyaluran KPR untuk pekerja informal.

“Memang dibutuhkan strategi yang tepat untuk terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan dari segmen pekerja informal ini,” kata dia dalam dalam Diskusi “Peluang dan Tantangan Sektor Perumahan Tahun 2022” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), baru-baru ini.

Merujuk data penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2021 penyaluran pembiayaan perumahan untuk sektor pekerja informal hanya sebesar 9,88% atau setara 17.666 orang. Untuk itu, kata Penta, lewat skema BP2BT penyaluran pembiayaan perumahan untuk pekerja sektor informal akan ditingkatkan di 2022. 

Tahun lalu, Bank BTN berhasil menyalurkan KPR BP2BT untuk 10.968 debitur. Dengan skema ini, pekerja informal diharuskan menabung terlebih dulu 6-12 bulan sehingga bank bisa menilai kelayakan maupun kemampuan mencicilnya.

“Tahun lalu skema KPR subsidi BP2BT belum spesifik untuk pembiayaan kalangan pekerja informal, tetapi di tahun ini sesuai dengan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kami akan dorong BP2BT untuk pekerja informal,” jelas Penta.

Sinyal Bank BTN akan lebih fokus menggarap pasar pekerja informal juga disampaikan Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo.

Menurutnya, Bank BTN terus mencari pasar yang potensial untuk penyaluran KPR FLPP di 2022. Untuk itu, Bank BTN tengah melakukan kajian terutama bagi pekerja sektor informal seperti pedagang pasar, nelayan, dan sebagainya.

“Kami membuka kerjasama seluas-luasnya bagi perusahaan atau komunitas yang mengayomi para pekerja informal,” kata Haru.

Bank BTN juga telah berkolaborasi dengan sejumlah komunitas pekerja informal untuk menggagas proyek terkait layanan jasa perbankan bagi komunitas pekerja informal.

Sebagai langkah awal dari proyek tersebut, Bank BTN beberapa pekan lalu menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Sektor Informal Berbasis Komunitas tentang Proyek Inisiasi Layanan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Pinjaman Kepada Segmen Informal Berbasis Komunitas.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh ketua dari beragam komunitas antara lain Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), ASMI Women Empowerment san Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Prioritas Pemerintah

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) pun menyatakan kesiapan melakukan pembiayaan jangka panjang dengan lembaga-lembaga penyalur baik konvensional maupun syariah terutama untuk membiayai rumah bagi pekerja sektor informal.

Direktur PT SMF, Heliantopo menyebutkan strategi ke depan SMF akan melakukan kerjasama pembiayaan perumahan untuk pekerja di sektor informal (kredit mikro) dan inisiasi program baru untuk mendukung keterjangkauan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“SMF juga terus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (KL) untuk mendukung program pemerintah di bidang perumahan,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyatakan ke depan pihaknya akan menyusun prioritas program perumahan. Dia mengatakan, masih ada potensi perumahan yang harus digarap optimal yakni pembangunan rumah untuk sektor informal.

Menurut Iwan, saat ini pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 20% pembangunan perumahan formal melalui APBN.

“Ke depan potensi perumahan informal yang cukup besar sekitar 70%-80% itu harus segera digarap dengan baik,” tegas Iwan Suprijanto.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI), Abdullah Mansuri berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada MBR khususnya pedagang pasar. Lewat kerjasama dengan Bank BTN mereka berharap bisa mendapatkan akses untuk membeli rumah.

“Kita semua tahu bahwa pedagang pasar tidak memiliki rumah, masih kontrak atau satu rumah dihuni banyak keluarga. Untuk itu, IKAPPI sangat berharap ada program perumahan yang sesuai dengan pekerjaan kami sebagai pedagang pasar,” harap Abdullah. (Rinaldi)

Sumber:

Majalah REI