Page 20 - 8. Majalah REI EDISI AGUSTUS 2024

ASPIRASI DAERAH

Realisasi Rumah di Sulbar

Diprediksi tak Capai Target

ewan Pengurus Daerah Realestat proaktif dan membuka kesempatan investasi,
Indonesia (DPD REI) Sulawesi Barat maka perekonomian Sulbar bisa tumbuh lebih
memperkirakan realisasi penjualan cepat, sehingga memacu daya beli masyarakat.
Drumah di daerah tersebut di tahun Sebagai contoh, dia mengaku iri terhadap
2024 hanya tercapai 50% dari target. Kondisi Provinsi Banten yang pemerintah daerahnya
tersebut dikarenakan ketidakpastian kuota memberikan tarif nol persen untuk Bea Perole-
FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peruma- han Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
han) yang tahun ini sangat minim. khusus untuk rumah bersubsidi. Menurut
Sepanjang 2024, REI Sulawesi Barat (Sul- Ginting, seandainya saja pemerintah daerah di
bar) menargetkan realisasi sebanyak 2.500 unit Sulbar juga mau melakukan hal tersebut, maka
rumah dengan rincian 90% rumah subsidi dan sektor properti di Sulbar bisa berkembang le-
10% rumah komersial(non-subsidi). bih pesat.
“Kemungkinan hanya 50% dari target yang “Harapan kami BHPTB untuk rumah sub-
akan tercapai. Pertama karena pengembang di sidi juga dapat dibebaskan, apalagi potensi
Sulbar memang memulai pembangunan lebih pasar properti di Sulbar cukup besar karena
MINTA JAYA GINTING lambat menunggu kepastian kuota FLPP dan berdekatan dengan IKN (Ibu Kota Negara) Nu-
KETUA DPD REI SULBAR
nampaknya juga akan berhenti membangun santara, tetapi belum digali secara optimal,” te-
karena masalah kuota FLPP” tegas Ketua DPD gas Ginting.
REI Sulbar, Minta Jaya Ginting yang dihubungi,
baru-baru ini. Penyediaan Lahan
Ginting, demikian dia akrab disapa, me- Selain pembebasan BPHTB, REI Sulbar
nambahkan sejak akhir 2023 anggota REI mengharapkan pemerintah bisa ikut meng-
Sulbar sudah mengerem pembangunan de- intervensi upaya pengembang dalam membe-
ngan alasan ketidakpastian kuota di 2024. Baru baskan lahan untuk pembangunan rumah
pada Februari 2024, pengembang di provinsi bersubsidi. Pasalnya, harga untuk rumah
hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan subsidi di daerah terus naik tidak terkendali.
itu mulai membangun kembali. Dia mengaku Setidaknya, kata Ginting, pemerintah dapat
khawatir akan kehabisan kuota FLPP lebih hadir sebagai mediator agar harga lahan lebih
dulu di tahun ini dibandingkan provinsi lain wajar. Dengan begitu, kepastian pasokan
di Pulau Sulawesi. Pasalnya, pembangunan rumah bersubsidi lebih terjamin dan angka
rumah subsidi di Sulbar selalu terhenti setiap backlog perumahan teratasi.
jelang akhir tahun karena kuota subsidi yang Untuk diketahui, 72% lahan di Sulbar
sudah habis. adalah hutan lindung dan hanya 15% yang
“Di luar isu kuota FLPP, situasi di Sulbar saat ini bisa dijadikan hunian. Terbatasnya
sudah banyak membaik. Bahkan, animo ma- lahan membuat harga lahan di Sulbar tidak
syarakat cukup tinggi untuk memberi properti. terkendali dan pengembang kesulitan untuk
Oleh karena itu, kami berharap pemerintah mendapatkan tanah untuk dibangun rumah
daerah terus menggeliatkan ekonomi agar pa- subsidi seharga Rp173 juta.
sar properti ikut terkerek naik,” harapnya. “Harapan lain, kami mendorong ada pela-
Ginting menjelaskan sebagai daerah yang buhan kontainer di Sulbar agar bahan material
paling muda di Sulawesi, sebenarnya banyak dari pabrik di Surabaya bisa langung datang
potensi ekonomi di Sulbar yang belum tergali, sehingga harga bahan bangunan di Sulbar da-
baik dari sisi sumber daya alam maupun pari- pat lebih stabil,” pungkas Ginting. (Teti Purwanti)
wisata. Menurutnya, jika pemerintah mau

“Harapan kami BHPTB untuk rumah subsidi juga dapat
dibebaskan, apalagi potensi pasar properti di Sulbar
cukup besar karena berdekatan dengan IKN (Ibu Kota
Negara) Nusantara, tetapi belum digali secara optimal.”

20 | Edisi 212, Agustus 2024 | RealEstat Indonesia