Page 4 - Rencana Penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN RENCANA FAMILY TREE UU No. 2 TAHUN 2017
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG JASA KONSTRUKSI
UU RI No. 2
Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi

PP Pembinaan dan
PP Usaha Jasa PP Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat
Konstruksi Jasa Konstruksi
Jasa Konstruksi

PERPRES PERPRES
PERPRES Penyelenggaraan
Penjaminan
Penyediaan Jasa Konstruksi yang Penyelenggaraan
Bangunan Dilakukan sendiri
(psl. 36) Jasa Konstruksi
(psl. 38) (psl. 57)

1. Permen Tata cara registrasi
Lembaga Diklat Konstruksi

1. Permen Kualifikasi Usaha Permen Pedoman Keamanan, (psl. 69)
Jasa Konstruksi (psl. 20) Keselamatan, Kesehatan, 2. Permen Tata cara Akreditasi
2. Permen Sertifikasi dan berkelanjutan Konstruksi serta tata asosiasi profesi jasa konstruksi
registrasi badan usaha cara penilaian kegagalan bangunan dan Tata cara sertifikasi,
jasa konstruksi nasional (psl. 64) registrasi Kompetensi kerja
dan akreditasi Asosiasi Konstruksi (psl. 71)
BUJK Nasional (psl. 30) Kebijakan khusus Gubernur (Pergub) 3. Permen Tata cara registrasi
3. Permen Badan Usaha Jasa Kerjasama operasi dengan badan tenaga kerja asing. (psl. 74)
Konstruksi Asing (psl. 35) usaha Jasa Konstruksi daerah dan 4. Permen Sistem Informasi
4. Permen Pengembangan penggunaan Subpenyedia Jasa Jasa Konstruksi Terintegrasi
usaha Jasa Konstruksi Konstruksi daerah (psl. 24) (psl. 83)
Berkelanjutan (psl. 37) 5. Permen Partisipasi
5. Permen Klasifikasi dan Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi Masyarakat jasa konstruksi
Kualifikasi tenaga kerja (IUJK) kab/kota (psl. 29) dan Pembentukan Lembaga
konstruksi (psl. 68) Masyarakat Jasa Konstruksi
(psl. 84) 4