Page 32 - 8. Majalah REI EDISI AGUSTUS 2024

PEMBIAYAAN

Masyarakat Miskin dan MBR Paling

Butuh Intervensi Pemerintah

RISET PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (SMF) DAN DTS INDONESIA MENGUNGKAPKAN KAJIAN TERKAIT KONDISI DAN KONTRIBUSI
SEKTOR PERUMAHAN DI INDONESIA, SERTA MASUKAN BAGI PEMERINTAHAN BARU MENDATANG.

asil kajian PT SMF bersama DTS Indonesia menunjukkan bah- yang tinggal di hunian non-milik tidak layak sebanyak 4.49 juta (6,15
wa untuk setiap Rp1 triliun yang diinvestasikan pada sektor persen). Ketiga, backlog kepemilikan 5,42 juta (7,42 persen). Sementara
perumahan, dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto total rumah tangga Indonesia yang masih memiliki permasalahan
H(PDB) sekitar Rp1,9 triliun, pengurangan kemiskinan hingga perumahan mencapai angka 32,34 juta rumah tangga (44.27 persen)
6.107 orang, serta berdampak pada 185 sektor ikutan lainnya termasuk pada tahun 2023.
sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor penting dalam Agar intervensi di sektor perumahan berjalan efektif dan efisien dari
peningkatan kualitas SDM dan pengentasan stunting. sisi anggaran, SMF mengusulkan intervensinya harus tersegmentasi
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menyebutkan ada empat indi- berdasarkan empat dimensi sosio ekonomi, yaitu isu yang dihadapi dan
kator kelayakan hunian yakni mencakup akses air bersih, akses sanitasi kelayakan hunian versus kepemilikan, kemampuan ekonomi, miskin
layak, ketahanan bangunan, dan luas bangunan. dan rentan versus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) versus
Data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang non-MBR, lokasi tinggal, perkotaan versus perdesaan non-pesisir versus
diolah SMF menunjukkan, sebanyak 26,92 juta rumah tangga Indonesia, perdesaan pesisir, serta jenis pekerjaan, formal versus informal.
atau sekitar 36,85 persen masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). “Fokus utama intervensi pemerintah ada pada kelompok masyara-
Sedangkan backlog kepemilikan mencapai angka 9,91 juta rumah tang- kat miskin, rentan, dan MBR. Karena backlog kepemilikan di ketiga
ga (13,56 persen). kelompok itu mencapai 8,33 juta rumah tangga. Rinciannya 6,38 juta di
“Terdapat irisan antara isu RTLH dan backlog kepemilikan,” ungkap perkotaan, 1,19 juta di pedesaan pesisir, dan 0,75 juta di pedesaan non
Ananta dalam keterangannya, baru-baru ini. pesisir,” ungkapnya.
Dengan adanya irisan tersebut, maka isu perumahan terbagi ke Untuk isu kelayakan hunian dari ketiga kelompok itu berjumlah
dalam tiga kelompok. Pertama, masyarakat yang tinggal di hunian mi- 19,81 juta, dengan penyebaran 9,32 juta di perkotaan, 6,84 juta di pede-
lik tidak layak sebanyak 22,43 juta (30,71 persen). Kedua, masyarakat saan pesisir, dan 3,66 juta pedesaan non pesisir.

32 | Edisi 212, Ag ustus 202 4 | Real Estat Indonesia
32 | Edisi 212, Agustus 2024 | RealEstat Indonesia