Page 4 - 1. Majalah REI Edisi FEBRUARI 2024

| EDITORIAL

TARIF PBB

DEWAN REDAKSI: DAN BACKLOG
Joko Suranto (Ketua)
Raymond Arfandy
Samuel S Huang Assalamualaikum Wr. Wb.
Ikang Fawzi Salam sejahtera bagi kita semua
Hari Ganie
Bambang Eka Jaya ulai awal tahun ini, pemerintah menetapkan
Danang Kemayan Jati tarif baru untuk pajak yang berkaitan sektor
Rina Anindita Lukita properti. Tarif baru tersebut diatur dalam
Muhammad Rinaldi MUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten-
tang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang disahkan pada 5 Januari 2024.
PEMIMPIN UMUM: Salah satu tarif baru yang ditetapkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beleid itu
Raymond Arfandy
menetapkan tarif PBB naik menjadi paling tinggi 0,5% dari sebelumnya paling tinggi 0,3%.
Besaran pajak selanjutnya akan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
PEMIMPIN REDAKSI: Kebijakan pemerintah yang mendongkrak tarif PBB berpotensi membebani masya-
Ikang Fawzi rakat dan pelaku usaha. Apalagi saat ini masyarakat baru saja lepas dari situasi pandemi
Covid-19 dan ekonomi belum pulih sepenuhnya. Begitu pula bisnis properti, sekarang
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: ini belum sampai titik aman. Begitu pun insentif dan kebijakan yang sudah dikeluarkan
Danang Kemayan Jati pemerintah, nyatanya belum optimal.
Rina Anindita Lukita Oleh karena itu, penetapan tarif baru PBB jelas kurang tepat dan tidak pas waktunya.
Kalau memang mau diterapkan, seharusnya sehatkan dulu ekonomi masyarakat dan
PEMIMPIN PERUSAHAAN: aktivitas bisnis. Setelah itu, dengan kajian matang baru berproses untuk dinaikkan tarif-
Dani Muttaqin nya. Jadi ada tahapan langkah sebelum pemerintah ujug-ujug menetapkan tarif pajak
yang tinggi.
REDAKTUR PELAKSANA: Pemaksaan tarif baru PBB kemungkinan akan berdampak kepada minat masyarakat
Muhammad Rinaldi untuk membeli rumah dan properti. Juga berefek pada pola pikir konsumen terutama
generasi milenial tentang pentingnya membeli rumah. Jangan sampai memiliki rumah
REDAKSI: justru dianggap beban akibat pajaknya yang tinggi, dan akhirnya mereka lebih memilih
Adhamaski Pangeran menyewa saja.
Oki Baren Padahal, konstitusi memerintahkan negara agar hadir menyediakan dan memfasilita-
Teti Purwanti si rakyat supaya punya rumah (tempat tinggal) layak. Tarif PBB yang tinggi ini juga akan
menghambat upaya pemerintah dan pemangku kepentingan perumahan untuk me-
Taria Dahlan nuntaskan backlog rumah yang terus “menggunung”.
Sandiyu Nugroho
Sekali lagi, tarif baru PBB tidak dapat dipaksakan saat ini karena akan menjadi
sentimen negatif bagi pemulihan ekonomi. Respon pelaku usaha properti juga jelas yakni
ARTISTIK: menyayangkan kebijakan pemerintah ini. Sementara di sisi lain, insentif pajak pertambahan
Sandi Yusandi nilai di tanggung pemerintah (PPNDTP) belum jelas petunjuk pelaksana (juklak)-nya di
2024 karena peraturan menteri keuangan (PMK) terbaru belum juga keluar.
IKLAN: Atas dasar itu, maka tarif baru PBB sebaiknya ditunda dan dikaji ulang secara matang.
Rani Jangan terburu-buru menetapkan kebijakan, apalagi terkesan kejar tayang. Seperti
Linda Muthia pajak hiburan untuk karaoke dan spa misalnya, ternyata akhirnya dikoreksi sendiri oleh
pemerintah. Itu memperlihatkan aturan baru dibuat tanpa kajian luas yang menyeluruh,
KEUANGAN: termasuk juga tarif PBB yang naik lebih dari 60% dari sebelumnya. Apalagi, kenaikan pajak
Emy Liana properti akan berimbas secara langsung atau tidak langsung terhadap lebih dari 180
industri lain di sektor riil.
SIRKULASI: Selain soal pajak properti yang melambung tinggi, di edisi ini kami turunkan juga soal
Adi Guru Mahendra polemik dari Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Terlebih
Ipan Pandi Setiana soal status Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibukota negara. Apa statusnya dan seberapa
luas wilayahnya? Apakah tetap seluas Jakarta sekarang atau diperluas meliputi Jabodeta-
ALAMAT REDAKSI: bekpunjur menjadi satu provinsi tersendiri?
DPP REI Yang jelas, RUU DKJ ini perlu masukan dari berbagai elemen masyarakat. Termasuk
Rukan Simprug Indah soal cara pemilihan kepala daerahnya, serta level pejabat tinggi negara yang paling tepat
menjadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur karena kawasan aglo-
Jl. Teuku Nyak Arief No. 9 B merasi ini membutuhkan kesetaraan kewenangan.
Kebayoran Lama, Jaksel 12220 Kami berpendapat, pejabat yang bertanggungjawab langsung terhadap pengelola-
Telp. (021) 72789105 an Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur haruslah orang yang memahami betul
Fax. (021) 72789155 mengenai pengelolaan kota, memahami penataan ruang, serta permukiman dan peru-
Web: rei.or.id mahan. Itu sejalan dengan sikap REI untuk mendorong terbentukya kementerian khusus
yang mengurusi masalah perkotaan dan perumahan. Semoga!
Ilustrasi Cover: Istimewa
Drs. Ikang Fawzi, MBA
Pemimpin Redaksi

|

4 | 4 | Edisi 206, Februari 2024 | RealEstat Indonesia
ebruari 202
Edisi 206, F
4
Indonesia
RealEstat