Market

Melihat Perumahan sebagai Infrastruktur Publik

Social Enterprise di Industri Properti

Administrator | Selasa, 05 April 2016 - 15:33:19 WIB | dibaca: 1578 pembaca

Oleh: Viko Gara Senior Associate Healthcare, Property & Consumer Practice MarkPlus Consulting

 
Seiring dengan semakin meningkatnya permasalahan sosial yang ada baik secara skala maupun tingkat kerumitan, di satu dekade terakhir muncul tren sinergi antara aspek sosial dan business dengan konsep balanced profit and purpose business atau dengan kata lain memecahkan masalah sosial dengan cara yang komersial.

Hal ini dilatarbelakangi organisasi non-profit yang umum dikenal sebagai NGO mulai sadar bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan donasi dari lembaga donor. Di sisi lain CSR yang biasanya ditangani oleh divisi atau yayasan sosial khusus dari perusahaan umumnya tidak sustainable dan scalable karena bergantung dari dana yang disisihkan dari profit perusahaan, sehingga pengembangannya merupakan trade-off dengan tujuan utamanya menghasilkan profit.

Dalam konteks properti khususnya perumahan, salah satu permasalah utama yaitu adanya backlog atau kesenjangan antara permintaan dan penawaran rumah yang pada tahun 2014 saja sudah sebesar 13.5 juta unit, dengan tambahan 1.15 juta setiap tahunnya.

Saat ini 80% masyarakat tidak mampu membeli rumah dengan penghasilannya sendiri. Padahal, minimnya akses terhadap perumahan yang terjangkau akan mengakibatkan beban sosial yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Perlu disadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada dana pemerintah semata untuk masalah perumahan, di tengah tantangan yang muncul karena adanya perlambatan ekonomi, ini saatnya pengembang melirik peluang penyediaan perumahan masal di kelas menengah ke bawah.

Pengembang perlu mengambil sudut pandang yang berbeda dalam penyediaan rumah murah sebagaimana kita melihat proyek infrastruktur publik pada umumnya. Jika kita perhatikan, banyak proyek pembangunan infrastruktur publik seperti jalanan, sekolah dan rumah sakit yang dikelola secara menguntungkan oleh pihak swasta dengan dukungan subsidi dari pemerintah.