Pemerintah menginstruksikan tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa Lombok, NTB, bisa dilakukan secepat mungkin. Sejumlah tenaga fasilitator sudah disiapkan dan dikirim ke NTB untuk mendampingi masyarakat memperbaiki rumahnya yang rusak.

"Terkait pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dan rekonstruksinya akan dilakukan oleh Gubernur NTB. Sehingga pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa akan diselesaikan enam bulan ke depan melalui pendampingan dari Kementerian PUPR,” kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat meninjau lokasi bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok, Selasa, (21/8/18).

Menurut dia, ada 36.000 rumah rusak berat, dan saat ini dibutuhkan sekitar minimal 1.800 orang Fasilitator Lapangan (FL) untuk mendampingi masyarakat pada saat pembangunan rumah. Berdasarkan pengalaman, kata Jusuf Kalla, saat pembangunan rumah swadaya ada satu FL untuk setiap 10 sampai 20 rumah.

Para FL nantinya juga disiapkan oleh pemerintah daerah dengan kriteria pendidikan minimal tingkat SMA/STM. Para FL akan dilatih oleh tenaga Rekompak yang telah disiapkan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang sebelumnya dilatih terlebih dahulu oleh Balitbang dan Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR. Hal serupa berlaku pula bagi tenaga Kuliah Kerja Nyata Tematik dari berbagai PTN/PTS yang juga akan diberikan pelatihan menjadi fasilitator lapangan.

Dari hasil identifikasi sementara sekitar 78 fasilitas publik dan 36.000 rumah mengalami rusak berat dan diperlukan waktu untuk rekonstruksi bangunan permanennya sekitar 1-2 tahun. Untuk fasilitas pendidikan yang rusak, telah teridentifikasi lebih dari 500 sekolah rusak yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan sudah mulai dilakukan perbaikan di 43 sekolah.

Saat ini sudah dimulai pembangunan 20 unit RISHA dan 4 Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang akan digunakan sebagai rumah petugas, rumah ibadah, dan rumah sakit yang bersifat sementara. Pembangunan RISHA dan RUSPIN akan didampingi oleh 150 fasilitator.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak, dikatakan Menteri Basuki, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta rumah rusak sedang dan Rp 10 juta untuk memperbaiki rumah rusak ringan.

“Untuk fasilitas publik kita utamakan memperbaiki prasarana ekonominya, seperti pasar. Kemudian fasilitas umum lainnya seperti masjid, mushalla, sekolah, dan perkantoran juga akan dibangun kembali dengan bangunan sementara. Kita akan libatkan BUMN Karya untuk pembangunan,” kata Menteri Basuki.

400 Insinyur Muda

Sejalan dengan Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah lainnya yang juga terdampak di kawasan Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian PUPR bergerak cepat.

Salah satunya dengan mengirimkan 400 insinyur muda yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 untuk menjadi pendamping masyarakat dalam membangun rumah tahan gempa di Pulau Lombok. Para CPNS akan diberangkatkan secara bertahap mulai Kamis (30/8/2018) dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI.

“Prinsipnya adalah build back better. Mereka akan dilatih 1-2 hari mengenai rumah tahan gempa yakni RISHA yang merupakan hasil inovasi Balitbang Kementerian PUPR sebelum disebar ke berbagai lokasi di NTB khususnya Pulau Lombok,” lata Menteri Basuki.

Dalam melakukan pendampingan, nantinya akan dibentuk tim fasilitator yang terdiri dari 9-10 orang yang bertanggung jawab untuk pendampingan rehab rekon 100-150 rumah. Namun diperkirakan kebutuhan tenaga pendamping untuk perbaikan sekitar 74 ribu unit rumah di NTB diperlukan sebanyak 2.000 tenaga fasilitator. Oleh karena itu, Kementerian PUPR juga mengajak keterlibatan mahasiswa teknik PTN/PTS. (Teti Purwanti)