TOPIK UTAMA

Bertemu Tiga Menteri, REI akan Lebih Peduli Rumah Rakyat

Administrator | Kamis, 13 Juli 2017 - 16:33:36 WIB | dibaca: 979 pembaca


Tidak sampai sebulan sejak dikukuhkan, di awal Januari 2017 kepengurusan DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2016-2019 langsung tancap gas. Dikomandoi langsung Soelaeman Soemawinata, jajaran pengurus sudah bertemu dan melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) REI ke-XV kepada tiga menteri sekaligus.

Setelah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, secara marathon pengurus DPP REI juga beraudiensi kepada Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, serta Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pertemuan berlangsung santai dan saling ramah-
tamah, dan ketiga menteri mengaku memiliki kesamaan pandang dengan REI dalam mendorong pembangunan rumah rakyat.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata dalam kesempatan bertemu dengan ketiga menteri menyampaikan hasil-hasil keputusan Munas REI ke-XV yang berlangsung di Hotel Fairmont Senayan, pada akhir November lalu, termasuk program kerja “kabinet”nya. Selain untuk memperkenalkan diri berikut jajaran kepengurusan REI yang baru dikukuhkan pada 20 Desember 2016.

“Saya kira sekarang semua anggota REI di seluruh Indonesia menunggu kerja pengurus yang baru. Sebagai langkah awal, kita sudah bertemu dengan tiga menteri untuk menyamakan visi sekaligus rencana kerja REI.” kata Eman.

Kepada ketiga menteri tadi, tidak hanya disampaikan dukungan penuh asosiasi tersebut kepada Program Sejuta Rumah (PSR), namun diutarakan pula rencana rebranding dan repositioning  REI sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional dengan kurang lebih 150 industri ikutannya. 

Dihadapan Menteri PUPR, Eman menyampaikan bahwa tiga tahun ke depan REI akan memberikan keberpihakan terhadap pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak hanya sekadar aktif mengembangkan rumah dan properti di segmen menengah atas, namun siap berada di garda terdepan dalam penyediaan rumah rakyat terutama PNS, anggota TNI/Polri, pekerja di sekitar kawasan industri, serta masyarakat sektor informal yang saat ini regulasinya masih terus digodok Pemerintah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa destinasi REI ke depan adalah bagaimana membangun perumahan yang holistik, dengan mengintegrasikan tata ruang, infrastruktur, perizinan serta pertanahan secara optimal, efisien dan efektif.

“Kami menyadari waktu tiga tahun kepengurusan ini sangat singkat, namun dengan titik fokus dan prioritas pada tiga target pasar tadi (PNS, TNI/Polri, dan pekerja di sekitar kawasan industri), maka REI beritikad bahwa 50 persen orientasi pembangunan rumah oleh anggota REI di masa mendatang akan menyentuh MBR,” tegas Eman.

Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Komunikasi, Ikang Fawzi menambahkan bahwa  rebranding dan  repositioning REI ini tidak terlepas dari imej masyarakat yang lebih mengenal REI sebagai asosiasi pengembang yang eksklusif dan banyak membangun properti kelas atas. Nantinya, ungkap dia, REI akan lebih inklusif, peduli dan  perhatian kepada masyarakat.

“REI akan memposisikan diri menjadi milik dan pelayan masyarakat serta mitra sejajar bagi semua stakeholder (pemerintah, perbankan dan konsumen),” kata Ikang.

Saat ini, REI memiliki sedikitnya anggota 3.700 perusahaan yang mengembangkan multiproduk, berbagai skala pengembangan, beragam segmen pasar dengan kualitas developer yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang punya sumber daya besar, namun ada juga yang kecil. Tugas REI, ungkap Eman, adalah memastikan semua pengembang ini bertumbuh dan maju bersama-sama.

“Itulah mengapa pilar pertama program saya adalah pendidikan dan pelatihan terutama bagi pengembang rumah subsidi di daerah. Ini strategis sekali, terlebih untuk mendukung reposisi REI sebagai persatuan perusahaan realestat peduli rakyat bawah,” ujar Eman.

DUKUNGAN PENUH PEMERINTAH

Menteri Basuki dalam sambutannya menyampaikan rasa percaya yang tinggi jajaran pengurus REI yang baru mampu menjalankan seluruh program kerja khususnya dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, dia memberi dukungan penuh terhadap program kerja REI, bahkan meminta pengurus mau memberitahukan segala kesulitan dan hambatan apa saja di lapangan agar realisasi rumah rakyat berjalan baik.

“Pada 2017 ini Pemerintah fokus pada pemerataan pembangunan supaya tidak ada ketimpangan antar daerah di Indonesia. Saya senang, kiranya ini sejalan dengan semangat reposisi REI yang tadi disampaikan yaitu untuk memperkecil ketimpangan antara kaya dan miskin dalam kepemilikan rumah untuk MBR,” kata Basuki.

Dukungan yang sama diungkapkan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin. Menurut pria yang akrab dipanggil Chali itu, Program Sejuta Rumah sangat sejalan dengan reposisi REI, karena Pemerintah menargetkan 70 persen penyediaan rumah pada tahun ini ditujukan untuk MBR.

“Masyarakat kita sebagian besar bergaji di bawah Rp 7 juta per bulan. Ini kelompok yang perlu perhatian lebih besar. REI sudah sejalan dengan Pemerintah, kami akan support,” papar Chali.

Diujung pertemuan, dia mengingatkan agar rebranding ini diikuti oleh orientasi pengembang anggota REI supaya tidak lagi eksklusif. Sehingga pameran perumahan REI juga diharapkan memberi ruang lebih luas kepada perumahan untuk MBR. Salah satunya jangan lagi menggelar pameran di gedung mewah, karena sebagian MBR tidak berani masuk, pesan Chali. RIN