SEPUTAR DAERAH

Cari Solusi Atasi Kenda la Lahan Hunian

Musyawarah Daerah (Musda) IX REI Bali di Denpasar pada 26 April lalu telah menetapkan Pande Agus Widura sebagai Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Bali periode 2017-2020. Dia dampingi Wayan Suananta Wijaya selaku sekretaris hingga tiga tahun ke depan.

Menurut Agus, problem klasik yang masih menjadi kendala dalam industri properti di Bali adalah makin mahalnya harga tanah di Pulau Dewata. Kondisi itu diperparah dengan belum adanya aturan daerah yang memperbolehkan pembangunan hunian vertikal sehingga mempersempit ruang gerak pelaku usaha properti. Padahal, harga lahan yang mahal salah satunya bisa diatasi dengan efisiensi lahan lewat pembangunan hunian ke atas.

“Padahal Denpasar sudah tergolong kota metropolitan sehingga ketersediaan payung hukum yang mengatur hunian vertikal menjadi hal yang mutlak diperlukan,” ujarnya.

Demikian juga dalam penyediaan rumah subsidi berbasis FLPP, harga tanah yang tinggi mempersulit realisasi rumah rakyat di Bali. Minat pengembang membangun rumah subsidi minim karena margin yang diperoleh tipis sekali.

Saat ini harga tanah di di kota besar seperti Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan per are sudah mencapai Rp 1 miliar. Sementara di luar kota itu rata-rata sudah Rp 20 juta per are. Namun semakin murah harga lahan, maka jaraknya ke kota juga semakin jauh.

“Kami berharap pemerintah daerah ikut mendorong realisasi rumah FLPP, sehingga program satu juta rumah sebagai program strategis nasional bisa berhasil di pulau tersebut,” harap Agus yang sebelumnya menjabat Sekretaris REI Bali periode 2014-2017.

Tahun lalu, realisasi rumah subsidi di Bali menempati peringkat ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, seiring dengan komitmen REI untuk menjadi garda terdepan pembangunan rumah rakyat, Agus menargetkan realisasi rumah rakyat di daerahnya juga bisa digenjot. Tahun ini, ditargetkan dapat dibangun sekitar 4.000 unit rumah rakyat untuk MBR di Bali.

Selain akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah lahan untuk rumah MBR, pihaknya kata Agus, senantiasa melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder bidang perumahan dan permukiman lainnya terutama dengan Kementerian PUPR. Di samping mengoptimalkan peran dan dukungan dari para senior REI di Bali.

JAGA KEBERSAMAAN
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengucapkan selamat kepada kepengurusan yang terpilih dan dilantik, serta mengimbau seluruh anggota REI Bali untuk terus menjaga kebersamaan antar anggota.

“Karena kekuatan REI yang sudah diketahui publik secara luas adalah semangat kebersamaan yang kental. Saya juga ingin titip anggota REI Bali kepada Bapak Gubernur Bali, kiranya dapat dibina, diarahkan, dan diingat kalau melakukan kekeliruan, sekaligus saya berharap dapat dibantu bila ada kendala-kendala dalam pembangunan perumahan khususnya untuk MBR di Bali,” ujar Eman.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, I Ketut Artika, yang mewakili Gubernur Bali saat pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) IX REI Bali mengharapkan asosiasi ini dapat menjembatani keinginan dunia usaha sektor properti dengan setiap aturan yang digariskan oleh pemerintah.

“Keberhasilan program perumahan rakyat ini membutuhkan komunikasi antara pengembang dan pemerintah guna mengurai hambatan yang dihadapi di lapangan,” ujar Ketut Artika. BRN

• Bertekad Tingkatkan Profesionalitas Anggota
• REI Sulut Dorong Pokja Perumahan Diaktifkan Kembali
• Menjadikan Rumah Susun Solusi Hunian di Perkotaan
• Tol Palembang-Indralaya Siap Dilalui Pemudik
• Pasar Membaik, Distributor Bahan Bangunan Perkuat Jaringan