Legislator Minta Pemerintah Tuntaskan Hambatan Perumahan
Pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar untuk dapat mengatasi tingginya gap antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia. Untuk itu, masalah backlog tidak akan dapat diselesaikan dengan kebijakan yang biasa-biasa saja. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi V ... [selengkapnya]
Menanti Kepastian Aturan Hunian bagi WNA
Meski regulasi memungkinkan Warga Negara Asing (WNA) memiliki hunian di Indonesia, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala penting yang perlu segera dituntaskan, sehingga tidak bias dan membuat polemik hukum di lapangan. Kondisi tersebut terungkap pada acara Diskusi Panel: “Kupas ... [selengkapnya]
Grand Design Perumahan Sektor Informal Tengah Disiapkan
Kekurangan rumah (backlog) dari sisi kepemilikan saat ini mencapai 11 juta. Sekitar 93% backlog kepemilikan perumahan tersebut didominasi oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di sektor informal (non-fixed income). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang berupaya mengatasi ... [selengkapnya]
Orang Asing Tetap Tidak Tertarik Beli Properti di Indonesia
Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang dinilai memberi lebih banyak kemudahan bagi warga negara asing (WNA) untuk memiliki properti hunian (apartemen) di Indonesia ternyata belum banyak membantu menarik minat orang asing. Apa penyebabnya? Senior Associate Director Research ... [selengkapnya]
Pembahasan RUU IKN jangan abaikan aspek konstitusi!
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kini mulai diproses di legislatif. Panitia Kerja (Panja) RUU IKN DPR-RI sudah terbentuk dan bersepakat membawa pembahasan RUU tersebut ke tingkat Tim Perumus (Timus) pada awal januari 2022. Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) Muhammad ... [selengkapnya]
Proyek Percontohan Sipetruk Dimulai Oktober Ini
Proyek percontohan penerapan Aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (Sipetruk) akan dimulai pada Oktober ini. Sipetruk nantinya akan diterapkan secara penuh pada awal 2022 oleh BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat). Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan ... [selengkapnya]
Atasi Kawasan Kumuh, UU Perkotaan Sudah Mendesak!
Pemerintah dan DPR RI didesak untuk segera melahirkan Undang Undang Perkotaan. Hal itu karena masalah perkotaan di indonesia sudah akut, dan perlu diatasi secara serius. Tidak seperti saat ini yang memakai kebijakan yang tambal sulam. Praktisi Hukum Perumahan dan Perkotaan, Muhammad Joni, menegaskan ... [selengkapnya]
Susun Konsep TOD, PUPR Janji Gandeng Asosiasi Pengembang
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pengembang nasional ikut andil dalam pembangunan hunian berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) di tanah air, khususnya Jabodetabek. Upaya itu guna optimalisasi lahan di perkotaan namun tetap memenuhi ... [selengkapnya]
GBCI: Aturan LTV Baru Bakal Pacu Pembangunan Properti Hijau
Green Building Council Indonesia (GBCI) menyambut baik langkah Bank Indonesia (BI) yang menerapkan kebijakan makroprudensial di sektor properti, termasuk pelonggaran rasio Loan To Value (LTV) untuk kredit properti dan pembiayaan properti berwawasan lingkungan. Ketua umum GBCI, Iwan Prijanto mengatakan ... [selengkapnya]
Skema Penyediaan Rumah Milenial Masih Digodok
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung generasi milenial untuk dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau. Harga rumah yang terus naik membuat generasi milenial menunda untuk memiliki rumah dan lebih memilih untuk membeli barang konsumtif atau jalan-jalan. Saat ini ... [selengkapnya]
dibaca : 23976 pembaca
dibaca : 23135 pembaca
dibaca : 22917 pembaca
dibaca : 22855 pembaca
dibaca : 22696 pembaca
