UU Jasa Konstruksi Beri Kepastian Perlindungan Hukum
Lama dinanti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-15 di Gedung DPR RI di penghujung 2016. Itu berarti, UU baru ini resmi menggantikan UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999 yang sudah berlaku selama 17 ... [selengkapnya]
Jalan Terjal Tapera
Jalan menuju terwujudnya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh tempat tinggal masih belum mulus. Padahal, UU Tapera telah disahkan pemerintah dan DPR pada Februari 2016 lalu. Kemudian, Komite Tapera yang akan merumuskan kebijakan umum dan ... [selengkapnya]
Regulasi Alami Lompatan
DPP REI sangat menaruh harapan besar terhadap terbitnya regulasi tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Dalam pandangan Wakil Ketua Umum REI, Ignesjz Kemalawarta, ada empat hal yang disetujui oleh pemerintah kaitannya dengan dibuka keran pemilikan asing, ... [selengkapnya]
Bank Tanah Segera Terwujud
Satu lagi langkah dilakukan pemerintah dalam hal mendukung pembangunan perumahan. Langkah tersebut yakni pembentukan lembaga yang mengurusi bank tanah, suatu hal yang selama beberapa tahun terakhir ini masih dalam wacana saja. Pertengahan Oktober lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ... [selengkapnya]
Gairah DP Turun
Pemerintah, melalui Bank Indonesia (BI), kembali menunjukkan kepeduliannya pada bisnis properti, khususnya sektor perumahan. Hal itu ditandai dengan diluncurkannya Peraturan BI (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 tentang pelonggaran Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). LTV ... [selengkapnya]
Tak Semata Dampak Reshuffle
Perombakan atau reshuffle kabinet kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Juli 2016 lalu disambut positif oleh para pelaku ekonomi. Mereka berharap, menteri-menteri baru, terutama di sektor ekonomi akan menggairahkan perekonomian Indonesia yang loyo dalam dua tahun terakhir ini. Sektor yang ... [selengkapnya]
Menyoal Hak Pakai
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia pada Desember 2015 lalu yang kemudian disusul oleh penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2016 pada Maret 2016 lalu belum berdampak pada ... [selengkapnya]
Dilema Hunian Berimbang
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Konsep Hunian Berimbang yang ditekankan pada pengembang saat ini sudah disiapkan dan menunggu ditandatangani Presiden. Hal itu dikatakan Dirjen PUPR, Syarif Burhanuddin awal Juni lalu. RPP merupakan upaya pemerintah agar hunian berimbang dapat segera dilaksanakan ... [selengkapnya]
Angin Segar Tax Amnesty
Di tengah pasang surut, pengembang berharap ada kenaikan penjualan sepanjang 2016 ini seiring dengan harapan terjadinya pemulihan ekonomi global dan nasional. Salah satu yang diharapkan pengembang adalah disetujuinya oleh DPR Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang merupakan inisiatif ... [selengkapnya]
Permen Properti Asing Terbit Juga
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan akhirnya meneken Peraturan Menteri (Permen) No 13 Tahun 2016 yang memuat aturan teknis untuk orang asing yang membeli properti di Indonesia. Permen ini diteken dan langsung berlaku efektif sejak akhir Maret ... [selengkapnya]
dibaca : 23976 pembaca
dibaca : 23135 pembaca
dibaca : 22917 pembaca
dibaca : 22855 pembaca
dibaca : 22696 pembaca
