Habis PBG, Terbit Masalah Amdal
Tidak hanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ternyata banyak aturan turunan lain dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang justru mempersulit dunia usaha termasuk di sektor properti. Salah satunya aturan terbaru soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Undang-Undang ... [selengkapnya]
PBG dan Optimalisasi Diskon PPN DTP
Pasca keluarnya Surat Edaran Bersama (SEB) tentang percepatan pelaksanaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pemerintah daerah diminta taat dan patuh dengan segera menerbitkan PBG. Pasalnya, PBG bertautan dengan optimalisasi stimulus diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN ... [selengkapnya]
Edaran Empat Menteri Terbit, Sumbatan PBG Tuntas?
Pemerintah daerah dapat memberlakukan perda tentang Retribusi IMB maksimal hingga 5 Januari 2024. khirnya, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) No 973/1030/SJ, No SE-1/MK.07/2022, No 06/SE/M/2022, dan No 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan ... [selengkapnya]
Asa Baru Untuk Pekerja Sektor Informal
Pasar perumahan untuk pekerja sektor informal selama ini belum tergarap secara maksimal. Sesuai realisasi di 2021, sektor informal hanya mampu tergarap 12% dari total keseluruhan penyaluran kredit pemilikan rumah dan apartemen di Bank Tabungan Negara (BTN). Untuk itulah, Bank BTN memilih untuk lebih fokus ... [selengkapnya]
Stimulus Diskon Pajak Tersumbat PBG
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk memperjelas kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. Ketidakpastian PBG justru dikhawatirkan merusak ekosistem pasokan rumah nasional. Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida ... [selengkapnya]
Perpanjangan insentif PPN DTP tidak efektif?
Aturan perpanjangan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti di tahun 2022 akhirnya terbit. Diskon pajak ini berl aku hingga september 2022. Tapi efektifitas stimulus pajak ini justru diragukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan ... [selengkapnya]
Instruksi Untuk Daerah, Segera Terbitkan Perda PBG!
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan semua pemerintah daerah untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait pemungutan retribusi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Langkah itu untuk merespons keluhan pengembang yang kesulitan melakukan pembangunan properti. Pelaksana ... [selengkapnya]
PBG Tersendat, Pembangunan Properti Terhambat
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengkritik penerapan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 21 Oktober 2021. Praktis, hampir semua daerah disebut tidak memiliki peraturan daerah (Perda) terkait PBG sehingga pembangunan properti ... [selengkapnya]
Jokowi Minta Pengembang Jaga Momentum Pemulihan
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2021 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Senin (20/12/2021). Kegiatan ini diadakan terbatas secara hibrid dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kepada perwakilan pengurus daerah dari seluruh Indonesia, baik ... [selengkapnya]
Menguji Kekuatan "Mesin Baru" Pembiayaan Perumahan
Harapan besar kini dibebankan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera). Lembaga ini diharapkan bisa menjadi “mesin baru” pembiayaan perumahan ke depan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yuk, mengenal lebih dekat BP Tapera! BP Tapera dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 4 ... [selengkapnya]
dibaca : 23976 pembaca
dibaca : 23135 pembaca
dibaca : 22917 pembaca
dibaca : 22855 pembaca
dibaca : 22696 pembaca
