TOPIK UTAMA

Pasar Makin Terpuruk

Tolong, Selamatkan Industri Properti Nasional!

Administrator | Jumat, 09 Oktober 2020 - 15:49:28 WIB | dibaca: 343 pembaca

Foto: Istimewa

Pemerintah diminta mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelamatkan Industri properti nasional yang terpuruk.

Pelemahan ekonomi akibat dampak merebaknya pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh pelaku usaha termasuk pengembang realestat di Indonesia. Apalagi pasar properti dalam beberapa tahun terakhir ini sedang mengalami penurunan pertumbuhan.

“Kondisi industri properti saat ini semakin terpuruk akibat adanya penyebaran wabah Covid-19. Khususnya untuk penjualan properti non-subsidi (komersial) turun drastis sejak Februari dan di April sudah anjlok sampai di bawah 50 persen dari sebelum corona merebak,” ungkap Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Menurut dia, hampir dapat dipastikan seluruh bidang usaha realestat mengalami kerugian akibat serangan pandemi ini, dimana pengembang tidak ada pendapatan dari penjualan namun kewajiban biaya tetap harus dipenuhi sehingga mengalami illikuiditas.

Kondisi keterpurukan juga dialami subsektor komersial seperti perkantoran dan pusat belanja yang sepi karena kebijakan social distancing dan physical distancing yang membuat orang banyak beraktivitas di rumah.

Merujuk riset Colliers International Indonesia, hampir seluruh lini bisnis properti terdampak oleh pandemi Covid-19. Di subsektor residensial, penjualan apartemen di kuartal I-2020 mengalami penurunan. Demikian juga tingkat hunian ruang kantor anjlok cukup signifikan. Sementara perhotelan menjadi sektor yang paling terpuruk.

Penurunan transaksi jual beli residensial baik high rise building (apartemen) maupun landed house (rumah tapak) diakui Totok karena aktivitas pemasaran dan transaksi jual beli sulit dilakukan tanpa tatap muka (face to face).

Konsumen mungkin mencari informasi dan melakukan kontak awal dengan bagian pemasaran pengembang, namun untuk proses administrasi selanjutnya perlu tatap muka dan hal itu tidak bisa dilakukan sesuai imbauan pemerintah untuk menjaga jarak guna memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Berdasarkan data DPP REI, saat ini seluruh perusahaan anggota asosiasi tersebut mempekerjakan sekitar 174.872 orang karyawan tetap, serta ratusan ribu pekerja konstruksi yang terlibat dalam proses pembangunan proyek properti di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, menurut Totok, industri properti juga berkaitan erat dengan 174 industri ikutan (pendukung) lain serta menaungi 20 juta tenaga kerja yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga sangat memengaruhi perekonomian nasional. Kalau bisnis properti stop, maka dampaknya akan dirasakan juga oleh usaha ikutannya.

Melihat dampak luas yang ditimbulkan wabah Covid-19 di sektor properti, maka REI mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih menyeluruh guna memitigasi dampak ekonomi bisnis dan menyelamatkan industri properti nasional yang makin terpuruk. Bahkan ibarat pepatah, bisnis properti ini sudah jatuh malah tertimpa tangga juga. Mengenaskan memang.

“Pukulan terhadap bisnis properti tentu akan berdampak besar juga terhadap ekonomi nasional. Oleh karena itulah, dibutuhkan relaksasi kebijakan yang lebih luas lagi sehingga dunia usaha mampu survive dan bertahan di masa-masa sulit ini, termasuk memastikan roda usaha berjalan dan terjadinya PHK dapat diminimalisir,” ungkap pengusaha properti asal Jawa Timur tersebut.

Beberapa usulan berikut diajukan REI kepada Pemerintah sebagai upaya untuk menyelamatkan industri properti dan perekonomian nasional.

REI meminta adanya restrukturisasi kredit tanpa mengurangi peringkat kolektabilitas. Menurut Totok, kelangsungan bisnis realestat saat ini sangat bergantung terhadap kebijakan perbankan, sehingga REI meminta dapat dilakukan penghapusan bunga kredit selama enam bulan atau dilakukan penangguhan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 12 bulan.

“Baik end user maupun developer sebenarnya bukan minta penurunan bunga, melainkan penundaan pembayaran sebab belum bisa jalan (usahanya), jadi belum mampu membayar cicilan,” kata Totok.

Kemudian REI meminta pencadangan dana atau sinking fund bisa dibuka blokir dan tidak harus dipenuhi pada setiap bulan selama masa Covid-19, tidak membekukan rekening deposito milik debitur agar dapat digunakan oleh debitur untuk kelangsungan usaha dan memenuhi kewajiban kepada karyawan, serta biaya retensi diharapkan dapat dicairkan.

“Tetapi sekali lagi, kebijakan ini harus diikuti dengan instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga seluruh perbankan mengikuti dan mematuhinya,” jelas dia.

Untuk stimulasi aspek perpajakan, REI juga mengusulkan penghapusan Pajak PPH 21, percepatan pengurangan pajak PPH badan, menurunkan PPH final dari 2,5% menjadi 1% dan menerapkan PPH final tersebut berdasarkan nilai aktual transaksi bukan berdasarkan NJOP.

Selain itu, untuk pajak daerah REI mengharapkan adanya penghapusan BPHTB, penghapusan atau diskon PBB serta tidak ada kenaikan NJOP.

REI juga berharap adanya penurunan tarif beban puncak dan penghapusan beban biaya minimal bulanan PLN dan PDAM untuk hotel, mall, dan perkantoran.

“REI juga berharap Pemerintah menunda penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 dan 72 yang dimaksudkan supaya perusahaan realestat dapat berkonsentrasi pada kesehatan perusahaan dan proyek masing-masing,” harap Totok.

Rumah Subsidi
Khusus terhadap rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), DPP REI mengusulkan agar Program Sejuta Rumah khususnya rumah subsidi dijadikan sebagai salah satu program padat karya Pemerintah.

Menurut Totok, pemerintah dapat terus memutar roda ekonomi melalui program pembangunan rumah MBR ini karena industri ini bersifat padat karya dan melibatkan 174 industri turunan.

REI berharap agar dana Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk MBR dapat segera dicairkan dan pembiayaan rumah MBR berjalan secara paralel dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dalam waktu 6 bulan ke depan, REI siap memasok 250.000 unit rumah MBR apabila didukung dengan pencairan pembiayaan yang cepat dari pemerintah dan perbankan.

“Masih terkait Program Sejuta Rumah, kami mendorong pemberian kredit perbankan untuk MBR tidak dibatasi segmentasinya. Saat ini bank sangat selektif untuk memberikan KPR bagi MBR,” ungkap Totok.

Disebutkan, pada masa pandemi Covid-19 ini, pihak perbankan sangat selektif dan membatasi konsumen rumah MBR hanya untuk ASN/TNI/Polri/karyawan BUMN dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap (fix income).

DPP REI mengharapkan ada kebijakan jelas sehingga karyawan swasta atau pekerja dengan penghasilan tidak tetap (non-fix income) lainnya juga dapat menikmati fasilitas kredit rumah subsidi.

Untuk menjaga keamanan kredit dari konsumen non-fix income tersebut, menurut Totok, pengembang siap memberikan buyback guarantee selama 6 – 12 bulan sebagai bentuk tanggungjawab pengembang. (Rinaldi)