INFO DPD REI

REI Riau Siap Dilibatkan Bahas Metropolitan Pekan Sikawan

Administrator | Rabu, 28 September 2022 - 10:43:27 WIB | dibaca: 59 pembaca

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Riau, Elvi Syofriadi. (Foto: Oki)

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Riau, sedang mematangkan rencana pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan metropolitan Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan (Pekan Sikawan). Sayangnya, pengembangan kota metropolitan tersebut justru tidak melibatkan mitra pembangunan seperti asosiasi pengembang.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Riau, Elvi Syofriadi mengatakan asosiasi pengembang khususnya REI Riau sampai saat ini tidak dilibatkan secara langsung dalam mematangkan konsep Pekan Sikawan.

Padahal sebagai salah satu unsur masyarakat dan pelaku usaha, pihaknya memiliki kapasitas untuk membantu Pemkot Pekanbaru dalam menyiapkan penataan kota metropolitan tersebut.

“Kami dari REI Riau sangat siap untuk dilibatkan secara aktif dalam mematangkan konsep Pekan Sikawan. Apalagi kami yakin kota metropolitan ini akan membawa dampak luas kepada pengembangan sektor properti di Pekanbaru dan sekitarnya dalam jangka panjang,” ujar Anton Uncu, demikian dia akrab disapa kepada Majalah RealEstat Indonesia, baru-baru ini.

Ditambahkannya, pengembangan kota metropolitan di Pekanbaru sudah sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat. Terlebih, pemerintah saat ini juga akan mengembangkan beberapa proyek infrastruktur pendukung seperti tol Padang-Pekan Baru.

Tidak hanya itu, kata Anton, Pekan Sikawan juga akan menerapkan moda transportasi terintegrasi, sehingga antar daerah di dalam kota metropolitan tersebut sepenuhnya akan terhubung.

“Adanya jalan tol dan moda tranportasi yang terintegrasi akan mempercepat laju perekonomian daerah termasuk industri properti,” ujarnya.

Apalagi, Anton memprediksi pasar properti di Riau dan khususnya di Pekanbaru akan meningkat secara signifikan mulai tahun 2022 ini. Ditambah lagi, saat ini harga komoditas sedang naik dan bertumbuh sehingga industri seperti otomotif, perdagangan, dan juga properti sangat terpengaruh. Perkebunan komoditas seperti kelapa sawit sangat berperan besar di Riau.

Regulasi Menghambat
Meski saat ini harga komoditas membaik yang berdampak kepada meningkatnya daya beli masyarakat, namun disayangkan aturan rumah subsidi justru rumit dan berbelit-belit.

Anton menyebutkan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini mulai dikelola BP Tapera misalnya baru mulai disalurkan di Riau pada Februari, sedangkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) hingga kini belum juga dimulai.

Sedangkan KPR Tapera bekerja masih lambat karena ada kendala masalah SK Manfaat yang butuh waktu cukup lama untuk terbit.

“BP2BT katanya (mulai) Maret. Sedangkan KPR Tapera juga masih simpang-siur dan belum ada kepastian dan ini bukan hanya di Riau saja, tapi seluruh Indonesia,” tegasnya.

Oleh karena itu, Anton dan anggota DPD REI Riau berharap pemerintah pusat bisa mempercepat dan menyederhanakan perizinan termasuk segala bentuk teknis di lapangan sehingga kuota yang tersedia di Riau bisa terserap optimal.

Pasalnya, bukan hanya aturan KPR rumah subsidi saja yang menjadi masalah, namun perizinan juga masih menghambat seperti One Single Submission (OSS) terutama terkait SIMBG. Secara rinci, Anton menjelaskan kalau aturan yang digunakan tumpang tindih. Dia pun mengusulkan agar tidak terjadi kebingungan, lebih baik kembali mengunakan aturan lama sebagai acuan. Pasalnya, kalau sistem terusmenerus menjadi penghambat maka cashflow pengembang akan terdampak.

Pengembang di Riau menargetkan setidaknya bisa merealisasikan rumah subsidi sebanyak 8.000-an unit di 2022 yang biasanya dikontribusikan oleh skema FLPP. Adapun untuk komersial, menurut Anton untuk harga di bawah Rp500 juta terus mengalami peningkatan sejak 2019.

“Tahun ini kami berharap pasar komersial bisa naik lagi sehingga membantu pengembang di tengah kondisi rumah subsidi yang cukup tersendat,” jelas Anton.

Sayangnya untuk komersial, meski banyak masyarakat yang ingin membelinya namun terkendala uang muka (down payment/DP). Anton pun berharap masalah DP ini bisa dipertimbangkan oleh perbankan, sehingga pasar rumah komersial dapat kembali bertumbuh. (Teti Purwanti)


Sumber: