Dewan  Pengurus  Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Papuamengungkapkan kalau tahun ini masalah pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah  (MBR) memuncak  di daerah tersebut.  Akibatnya, Ketua DPD REI Papua, Nelly Suryani mengungkap bahwa  target  pembangunan rumah MBR pada tahun ini kemungkinan  turun 40% dibandingkan tahun lalu sebanyak 2.000 unit.

“Tahun  ini kami  menargetkan  2.000  unit  saja dibandingkan tahun  lalu 5.500. Sedih, hingga  akhir semester pertama baru 600 unit saja,” kata perempuan yang kerap disapa Maria itu kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Akibat hal ini, Maria berharap  pemerintah wa- jib tahu kondisi riil di lapangan,  pasalnya saat ini pe- merintah  kerap  membuat aturan  yang  tidak sesuai dengan kondisi  yang  terjadi  di  Papua.  Salah  satu masalah yang dihadapi  adalah gencarnya  digitalisasi, namun  sayangnya  hal ini tidak bisa diakomodasi  di Papua.

Misalnya semenjak awal tahun, internet di Papua kerap kali terputus, yakni hingga empat kali putus dan setiap kali putus bisa berlangsung hingga enam pekan. Akibat putusnya internet pada awal Juni, 75% anggota REI Papua tidak bisa mengikuti pelatihan SiPetruk.

“Akibat matinya internet  kami tidak bisa telepon dan internet sama sekali. Regulator ini harusnya ingat kalau infrastruktur  dasar  baik, selama  2016 hingga 2018 bisa mereaalisasikan 4.000 hingga 5.000 unit ru- mah,”jelas Maria.

Karena itu, dia mohon  kepada  regulator  infras- truktur   dasar  bisa  lebih  baik.  Pasalnya  Indonesia bukan cuma Jawa, apalagi Makassar saja bisa dua kali gangguan, apalagi di Papua.

Di sisi lain, menurut  Maria pihaknya bukan tidak mendukung namun   berharap  pemerintah bisa meli- hat realita dan kondisi riil di lapangan.

“Di Papua sangat sulit kondisinya, bahkan anggota REI saja 40% anggota sudah gugur. Apakah pemerintah ingin semua pengembang tumbang?,”tanya Maria.

Menurut dia, tahun  ini anggota DPD REI Papua hanya tersisa 28 pengembang saja.  Oleh karena itu, Maria berharap  regulator  bisa mengevaluasi  semua aturan yang dikeluarkannya. Misalnya, saat dikeluarkan seharusnya diperhatikan apakah aplikabel? Setelah itu kalau memang ada masalah, seharusnya bisa revisi.

Di sisi lain, DPD  REI Papua juga kerap melakukan sosialisasi dan edukasi agar pengembang serta masya- rakat bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh pengembang dan masyarakat agar bisa mempermudah seperti harapan dari pemerintah membuat semua aplikasi tersebut.

 

Apresiasi Kebijakan

Di sisi lain, Maria juga mengapresiasi kebijakan yang diterbitkan  oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat (PUPR), yaitu Permen Nomor 411 2021 tentang Peningkatan Penghasilan Akhir Take Home Pay Papua dari Rp8 juta menjadi Rp10 juta.

“Kami mengapresiasi setiap ada perubahan dan evaluasi  yang  berarti  ada  perhatian kepada  kami,” ungkap Maria.

Menurut  Maria kebijakan  ini sangat  diapresiasi apalagi  MBR  di Papua  masih  sangat  butuh  rumah sebagai  hak asasi manusia. Meski belum seluruhnya harapan  pengembang dan masyarakat Papua diakomodir, REI Papua berterima kasih karena hal ini sudah diakomodasi.

Selain itu, REI Papua  juga berharap  agar Sireng dimanfaatkan secara maksimal oleh regulator. Menurut Maria seharusnya  data  pengembnag di Sireng lebih detail selain nama PT juga harus ada nama pengurus, agar bila pengembang diberikan hukuman tidak bisa pindah ke asosiasi lain dan ganti PT.

“Di kami ada dua pengembang tidak kami perpan- jang, karena  membangun di bantaran sungai  dan daerah  resapan. Namun ternyata  mereka mengganti nama PT dan asosiasi yang mengakibatkan DPD REI yang terdampak bersama  dengan bank dan peme- rintah daerah,”jelas Maria.

Oleh karena  itu, Maria sangat  berharap  Sireng bisa dimaksimalkan agar pengembang nakal ini bisa memperbaiki diri atau dikeluarkan, agar pengembang yang  benar  dan  bagus  tidak ikut terdampak, serta memberi efek jera. (Teti Purwanti)

 

Sumber:

 

Majalah REI