Sejumlah persoalan penting untuk mendorong penyediaan perumahan bagi rakyat disampaikan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (4/2/2019).

Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai percepatan pembangunan perumahan untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri. REI pada kesempatan itu menyampaikan beberapa masukan kepada Wapres JK yang juga selaku Ketua Tim Pengembangan Perumahan ASN, TNI dan Polri.

Data Bappenas menyebutkan, masih ada sekitar 900 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan pihaknya memang sangat peduli dengan upaya mempercepat penyediaan hunian untuk ASN, TNI dan Polri. Apalagi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga telah mengajak REI menjadi bagian dari tim pokja pembangunan rumah ASN, TNI dan Polri.

Menurut Eman, demikian dia akrab dipanggil, REI pada tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 430 ribu unit rumah. Kalau kebijakan khusus untuk ASN, TNI dan Polri dapat diberikan, maka sedikitnya ada tambahan permintaan sebanyak 350 ribu unit rumah dari berbagai tipe.

“Tadi respon Pak JK cukup bagus sekali, sehingga kami berharap berbagai usulan yang disampaikan REI dapat diakomodir sehingga percepatan pembangunan rumah bagi ASN, TNI dan Polri dapat segera dilakukan sesuai harapan Presiden Jokowi,” ungkap Eman kepada wartawan usai pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut.

Lalu apa saja yang diusulkan REI kepada Wapres Jusuf Kalla?

Pertama, REI mengusulkan supaya ASN, TNI dan Polri diberikan pembebasan pemeriksaan rekam jejak perbankan atau BI checking untuk mendapatkan hunian murah. Selama ini banyak calon konsumen dari ketiga instansi tersebut yang terkendala proses BI Checking. Asosiasi menilai sejauh ini resiko kredit macet yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan Polri, tergolong kecil.

“Kami minta ada kemudahan prosedur BI checking untuk calon konsumen dari ASN, TNI dan Polri, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki penghasilan tetap yang kontinu diberikan setiap bulan oleh negara,” ujar Eman. Dia meyakini ASN, TNI dan Polri memiliki kemampuan membayar karena gajinya dijamin dan dikeluarkan oleh negara.

Selain itu, ungkap Eman, pihaknya mengusulkan supaya syarat rumah subsidi wajib dihuni dihapuskan saja. Selama ini banyak ASN, TNI dan Polri tidak bisa membeli rumah di kampung halamannya karena adanya syarat rumah yang dibeli harus dihuni seperti diatur Peraturan Menteri PUPR nomor 20/PRT/M/2014. Padahal mereka selama berdinas sering berpindah-pindah domisili sesuai penugasan negara.

Kedua, harga rumah yang diperuntukkan untuk ASN, TNI dan Polri diusulkan bisa lebih mahal harganya dari rumah subsidi FLPP, yaitu pada kisaran Rp 300 juta hingga Rp 500 juta disesuaikan dengan lokasi dan minat ASN, TNI dan Polri bersangkutan.

Ketiga, karena harganya di atas rumah FLPP, maka REI mengusulkan supaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah ASN, TNI dan Polri hanya dikenakan terhadap selisih harga rumah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.03/2014 hanya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat diberikan pembebasan PPN. Saat ini rumah subsidi untuk MBR berkisar antara Rp 130 juta hingga Rp 205 juta per unit. “Jadi kami berharap ada perpaduan antara PMK dengan harga rumah untuk ASN, TNI dan Polri,” kata Eman.

Perhatian Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan pihaknya sangat berterimakasih atas masukan DPP REI tersebut. Dia menambahkan, sejumlah persoalan yang disampaikan itu sudah dibicarakan antar departemen.

“Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap sektor properti khususnya perumahan, karena multiplier effect dari pembangunan perumahan sangat besar,” ungkap JK.

Di kesempatan itu, Wapres JK menyampaikan keinginan pemerintah untuk menata kembali masalah hunian di Tanah Air, dimana Jakarta akan dijadikan

sebagai daerah percontohan pertama.

“Kita ingin di Jakarta ada pembangunan massal perkantoran dan hunian vertikal, sehingga ruang terbuka hijau (RTH) bisa lebih banyak. Masalah pada pembebasan lahan itu pasti ada tetapi memang harus dihadapi,” kata JK seperti dikutip dari situs wapresri.go.id.

Pada pertemuan dengan REI itu, Wapres JK juga menyebutkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,4% per tahun, atau sekitar tiga juta orang, sedangkan luas wilayah tidak bertambah. Oleh karena itu, ujar dia, pembangunan hunian vertikal sangat diperlukan.

Selain Eman, sejumlah pengurus DPP REI yang turut dalam pertemuan itu antara lain Sekretaris Jenderal REI Totok Lusida, Wakil Ketua Umum REI Bidang Komunikasi, Promosi dan Pameran Ikang Fawzi, Wakil Ketua Umum REI Bidang Perizinan MT Junaedi, Wakil Ketua Umum Bidang Pembiayaan dan Perbankan Umar Husin, dan Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi dan Perundang-undangan Iqnesjz Kemalawarta.

Sebelumnya pada akhir tahun lalu, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang biasa digunakan MBR. Salah satu solusi yang sudah disiapkan adalah down payment (DP) nol persen.

Saat ini pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada. Setelah itu, pemerintah bekerjasama dengan swasta akan membangun rumah di lahan tersebut. (Rinaldi)