TOPIK UTAMA

Pusat Belanja, Hotel dan Hunian Paling Terdampak

Administrator | Kamis, 02 September 2021 - 10:00:17 WIB | dibaca: 115 pembaca

Foto: Istimewa

Tiga sub-sektor yang berkaitan dengan sektor properti setidaknya akan terdampak luas oleh penyebaran gelombang kedua Covid-19 dan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat. PPKM diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali, serta diperluas di sejumlah daerah lainnya.

Alphonzus Widjaja Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dalam keterangannya kepada  me- dia memprediksi kebijakan PPKM ini akan membuat pusat perbelanjaan mengalami  kesulitan besar. Padahal saat ini, subsektor pusat perbelanjaan belum bangkit dari keterpurukan akibat kondisi pandemi karena hanya boleh beroperasi secara terbatas yaitu de- ngan kapasitas maksimal 50%.

“Pusat Perbelanjaan  memasuki tahun 2021 sebenarnya dengan kondisi usaha yang jauh lebih berat dari 2020 yang lalu karena hampir semua dana cadangan sudah terkuras habis. Sekarang ini sebenarnya kami hanya sekedar bertahan saja,”jelas Alphonzus.

Menurutnya dengan ditutupnya kembali operasional pusat perbelan- jaan bahkan hingga 75% selama PPKM, maka akan kembali banyak pekerja yang dirumahkan dan jika kondisi terus berkepanjangan akan ter- jadi kembali Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Namun, menurut Alphonzus, pengusaha semaksimal mungkin harus mempertahankan pekerja. Meskipun tidak beroperasinal, namun pelaku usaha selalu terus berupaya untuk tetap membayar upah meski hanya beroperasi secara terbatas.
 
Selain itu, meski diminta tutup tetapi pengusaha pusat belanja dan peritel tetap ditagih berbagai pungutan dan pajak atau retribusi.

“Pusat Perbelanjaan harus tetap membayar berbagai tagihan seperti listrik, gas, PBB dan pajak reklame meskipun hanya beroperasi secara ter- batas bahkan pada saat diminta tutup sekalipun,”tegasnya.

Sektor usaha nonformal mikro dan kecil juga ikut terdampak karena pembatasan dan penutupan mall seperti tempat kos, warung, parkir, ojek dan lainnya yang harus ikut dikarenakan kehilangan pelanggan yaitu para pekerja dan pengunjung.

“Kami sangat mengkhawatirkan PPKM ini berkepanjangan karena penyebaran wabah Covid-19 saat ini telah terjadi di lingkungan dan komu- nitas yang lebih kecil di masyarakat,“ ujar Alphonzus.

Menurut dia, seharusnya penanganan covid harus lebih berbasis mikro, tidak seperti sekarang yang lebih banyak di tingkat makro sehing- ga dikhawatirkan PPKM Mikro Darurat akan berkepanjangan akibat pe- nanganan tidak fokus pada akar permasalahan sebenarnya. 

Meski merasa  sangat  dirugikan, namun pengusaha ritel di bawah naungan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indone- sia (Hippindo) mengungkapkan dukungan me- reka terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah ini.

Hanya saja, Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Hippindo berharap pemerintah bisa membantu bantuan ke perusahaan-perusahaan yang terdampak. “Setidaknya negara bisa membantu dengan membayar gaji karyawan,” ungkap Budiharjo.

Budihardjo mengaku sampai saat ini belum ada insentif untuk pelaku ritel dari pemerintah. Padahal, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menjanjikan adanya insentif pada April lalu meski hingga saat ini belum ada realisasinya.

“Penjualan kami anjlok. Bahkan tidak ada omset karena  pembatasan pengunjung mall,” ujar Budihardjo.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga “teriak” dengan adanya PPKM Daru- rat. Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono memperkirakan, akibat PPKM , tingkat hunian (okupansi) hotel nonkarantina bakal anjlok men- jadi 10%-15%, dari rata-rata saat ini 20%-40%. “Kami PHRI meminta dukungan berupa insentif atau stimulus ke pemerintah,”kata dia.

Setidaknya ada empat tuntutan dari PHRI. Pertama, pemerintah membantu meringkankan beban  biaya operasional yang tetap  ditang- gung pengusaha walaupun hotel tidak ber- operasi. Kedua, PHRI meminta penundaan atau penyesuaian upah minimum pada beban biaya gaji karyawan, serta dukungan atas program dana dekonsentrasi sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Da- lam Negeri.

Ketiga, PHRI Jakarta mengusulkan pemberlakuan cuti di luar tanggungan serta pengalihan  atas  perjanjian  tenaga kerja waktu tertentu menjadi tenaga  kerja harian, sebaiknya dapat didukung oleh pemerintah, melalui peraturan menteri atau lainnya. Sebab, dengan terganggunya cash flow, perusahaan harus mengurangi jumlah hari kerja hingga pemutusan hubungan kerja beberapa waktu ke depan.

Keempat, di bidang perizinan, PHRI Jakarta meminta memperpanjang izin yang berkaitan dengan operasional hotel dan restoran, dapat dilakukan moratorium, dipermudah serta biaya perpanjangan pada 2021 dihapuskan atau di- kurangi.

Penjualan Rumah Terganggu
Dari sisi pengembang hunian,  Direktur PT Ciputra Development Tbk. Harun Hajadi mengungkapkan penerapan PPKM ini akan mengganggu penjualan rumah.

“Rumah itu big ticket item, maka melihat propertinya itu masih penting sekali. Dengan dibatasinya mobilitas, pasti terganggu,”ujarnya.

Ditambahkan, dengan PPKM penurunan penjualan akan terjadi karena konsumen tidak bisa melakukan kunjungan ke lokasi unit rumah.

Tulus Santoso, Direktur Independen PT Ciputra  Development  Tbk  menambahkan kalau kunjungan konsumen sudah mulai tu- run semenjak terus naiknya kasus Covid-19. Selain itu, kenaikan kasus dan adanya PPKM juga berdampak pada proses pemenuhan ke- lengkapan administrasi KPR dari pembeli.

“Ini karena pembatasan mobilitas jadi pe- menuhan administrasi KPR juga terdampak,” ungkap Tulus.

Berbeda dari Grup Ciputra, PT Summarecon Agung Tbk. justru optimistis PPKM tidak akan berdampak signifikan pada penjualan properti mereka khususnya rumah tapak.
Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. Adrianto P. Adhi masih optimistis dengan stimulus pemerintah berupa Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang diperpanjang sampai akhir tahun  ini dapat terus mendorong penjualan khususnya rumah tapak. Selain itu, pihaknya terus menggencarkan pemasaran secara digital.

“Insentif PPN dari Maret hingga saat ini berdampak sangat bagus bagi industri properti. Kami yakin perpanjangan hingga akhir tahun sangat berdampak ke sektor properti,” ungkap Adrianto. (Teti Purwanti) 
 
Sumber: