TATA RUANG

Proyek Prioritas Daerah di Jabodetabek-Punjur Akan Difasilitasi

Administrator | Rabu, 28 September 2022 - 15:01:31 WIB | dibaca: 54 pembaca

Foto: Istimewa

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan kegiatan fasilitasi sinkronisasi program dan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk diusulkan menjadi prioritas dalam RKP tahun 2023.

Kegiatan tersebut dalam rangka percepatan penyelesaian isu strategis penataan ruang di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, hingga Cianjur (Jabodetabek-Punjur) tahun anggaran 2023.

Artinya, perlu ada terobosan kepada pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek-Punjur untuk dapat mengajukan proyek strategis di daerah masing-masing, agar dapat direkomendasikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

“Guna memastikan upaya-upaya penyelesaian isu strategis tersebut, diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, diperlukan sinkronisasi program serta penganggaran yang akan dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Ketua TKPR (Tim Koordinasi Penataan Ruang, red) Jabodetabek-Punjur,” jelas Sofyan A. Djalil dalam Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN seperti dikutip, baru-baru ini.

Adapun isu-isu strategis yang dimaksud antara lain mempercepat penyelesaian banjir; ketersediaan air baku dan penyediaan air minum; sanitasi dan persampahan; permasalahan pesisir dan penataan pantai utara Jawa; transportasi; penataan lingkungan; serta penataan kawasan. Sinkronisasi program dan anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sinergi penyelesaian isu strategis penataan ruang.

Wisnubroto Sarosa selaku Direktur Project Management Office (PMO) TKPR Jabodetabek-Punjur melihat bahwa pemerintah daerah perlu suatu wadah untuk menyampaikan prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Terutama yang terkait dengan isu-isu penataan ruang di Jabodetabek-Punjur.

“Sehingga dengan adanya fasilitasi ini akan mempercepat proses penanganan isu tersebut,” ujar Wisnubroto.

Sebagai informasi, Menteri ATR/Kepala BPN telah mengirimkan surat fasilitasi sinkronisasi kepada tiga gubernur yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Selain itu, surat fasilitasi sinkronisasi juga dikirim ke delapan bupati dan wali kota, yakni kepada Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok, Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, Bupati Tangerang, dan Bupati Cianjur.

Diharapkan ada tindak lanjut dari masing-masing kepala daerah, dengan mengirimkan surat berisi usulan proyek kepada Kementerian ATR/BPN.

Sebelumnya, Menteri Sofyan Djalil menegaska bahwa pengembangan dan pengelolaan kawasan Jabodetabek-Punjur akan sulit dilakukan tanpa adanya sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa koordinasi, berbagai masalah yang terjadi kawasan ini akan susah diselesaikan.

Dia menekankan kembali pentingnya sinergisitas sehingga setiap inisiatif dapat menghasilkan output dan dampak (outcome) yang nyata.

“Perpres Jabodetabek-Punjur ini adalah sesuai sasaran Presiden Jokowi tentang pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan. Sehingga dengan adanya sinergisitas dapat mempercepat penyelesaian,” kata Menteri Sofyan terkait Perpres Nomor 60 Tahun 2020 dan rencana pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur.

Ditambahkan, permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur membutuhkan kerja sama yang bersifat interregional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi.

Salah satu contoh dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan adalah program pengendalian banjir, melalui revitalisasi situ-situ yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang sebagian di antaranya tercatat sebagai aset daerah.

Keterlibatan Swasta
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Tata Ruang, Pengembangan Kawasan, dan Properti Ramah Lingkungan, Hari Ganie berharap dapat dibangun sinergi, koordinasi dan komunikasi yang intens antara Lembaga/ Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabo-detabek-Punjur dengan swasta termasuk asosiasi pengembang.

Seperti diketahui, REI merupakan asosiasi realestat tertua dan terbesar di Indonesia dengan anggota mencapai 6.200 perusahaan properti dari segala sektor dan segmen, termasuk mayotitas pengembang kawasan kota baru di Jabodetabek.

“Alangkah baiknya jika ada perwakilan dari asosiasi pengembang di dalam badan pengelola kawasan Jabodetabek-Punjur tersebut, sehingga bisa ikut duduk bersama membahas progress dan pengendalian kawasan. Kami selalu siap diajak bersinergi dengan pemerintah,” kata Hari Ganie.

Dengan melibatkan asosiasi seperti REI, ungkap dia, maka pemerintah bisa mendapatkan informasi dan rencana pengembangan dari swasta secara lebih rinci termasuk hal-hal
apa saja yang perlu diantisipasi dari sisi tata ruang, pengendalian banjir, kemacetan dan sistem transportasi, kesinambungan ketersediaan air bersih hingga dampak ekonominya.

Keterlibatan swasta dalam badan pengelolaan kawasan Jabodetabek-Punjur sangat memungkinkan, karena memang dibutuhkan kontribusi pemikiran dari para profesional, akademisi termasuk asosiasi pengusaha seperti REI. Sehingga pengembangan kawasan dan perumahan bisa lebih tertata dengan baik. (Rinaldi)


Sumber: