Penyediaan perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Persentase kredit kepemilikan rumah atau KPR terhadap produk domestik bruto tahun 2019 hanya sekitar 2,9%. Angka ini sangat rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Mongolia, Brasil, Kamboja, dan Filipina . Tidak heran, kalau pemerintah menargetkan rasio KPR terhadap PDB bisa naik menjadi sebesar 4% di tahun 2024. 

Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Poerwanto dalam webinar nasional ”Peluang dan Tantangan Industri Properti Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Rabu (30/6), mengatakan, permasalahan yang dihadapi sektor properti masih berkutat pada subsidi rumah kurang efisien, urban sprawl (pengembangan kota), serta masih banyak rumah tidak layak huni.

“Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangka pada 2019 mencapai 56,5% dan ditargetkan pada 2024 mencapai 70%, atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga”jelas Eko.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan dua skenario penanganan yaitu melakukan intervensi langsung dan tidak langsung. Kementerian PUPR mendapatkan tanggung jawab lebih besar dalam skenario penanganan melalui intervensi langsung melalui program pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kualitas, fasilitasi pembiayaan perumahan dan subsidi pembiayaan perumahan, penyediaan infrastruktur permukiman, pembinaan dan penanganan permukiman kumuh.

 

“Dengan akumulasi target sasaran melalui skenario penanganan ini adalah sebesar lima juta unit rumah,”kata Eko.

Sebagai dukungan terhadap program RPJMN, Kementerian PUPR akan menganggarkan dan memfasilitasi subsidi perumahan untuk 1,5 juta rumah tangga, yang terdiri atas FLPP sebesar 900 ribu unit, fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar 500 ribu unit, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar 50 ribu unit, dan sisanya melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Sebagaimana yang sering saya sampaikan, sektor properti akan selalu menjadi leading sektor baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Bisnis properti memiliki multiplier effect yang besar karena akan menggerakkan sekitar 170 industri. Secara universal diakui bahwa sektor properti merupakan salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga mem- pengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja,”kata Eko. 

Dia juga menambahkan bahwa saat masa pandemi, salah satu sektor yang pa- ling berpengaruh terhadap ketahanan per- okonomian adalah sektor properti dalam hal ini termasuk sektor perumahan.

Pemerintah sudah dan akan terus memberikan insentif untuk keberlangsungan sektor ini, terakhir pemerintah memberikan insentif bebas PPN 100% untuk pembelian rumah sampai dengan harga Rp2 miliar, dan 50% untuk pembelian rumah dengan harga antara Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar, sebagaimana diatur oleh PMK No 21 Tahun

2021.

Khusus untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki ru- mah, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta Bantuan Pembiayaan Berbasis Tabungan (BP2BT). Semua program tersebut telah berhasil memfa- silitasi jutaan MBR di seluruh Indonesia.

Industri Tahan Banting

Sementara itu, Haru Koesmahargyo, Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk mengungkapkan kalau sektor properti menjadi salah satu industri yang tahan banting meski di tengah pandemi. Buktinya pada tahun ini hingga Mei, BTN telah berhasil merealisasikan 63% dari kuota KPR Subsidi.

“Kami memprediksi akan terserap 100% pada Juli, sehingga mengusulkan adanya penambahan kuota KPR Subsidi sebanyak 60 ribu unit lagi hingga akhir tahun,” saran Heru.

 

Heru mewakili BTN juga yakin kalau pada 2021, sektor perumahan akan menjadi salah satu motor pertumbuhan. Optimisme ini setidaknya didasari oleh tiga hal yaitu adanya program KPR BP Tapera yang dimulai semenjak awal tahun. KPR BP Tapera ini menurut Heru menjadi peluang untuk meningkatkan KPR di segmen fixed income, terutama TNI, ASN, dan PNS Polri.

Tidak berhenti di situ, optimisme juga karena dukungan pemerintah yang berkelanjutan pada sektor perumahan bersubsidi. Tahun ini, alokasi KPR subsidi sebanyak 157,5 ribu unit rumah setara Rp166,6 triliun. Terakhir adalah karena proyek pembangunan perumahan yang berhalan kembali usai tertunda akibat pandemi, terutama untuk segmen menengah-atas.

Ali Tranghanda CEO Indonesia Property Watch mengungkapkan pada 2021 ada be- berapa isu yang harus diwaspadai. Pertama adalah stimulus, apalagi stimulus untuk pro- perti bisa dibilang paling banyak tahun ini sepanjang sejarah.

“Selain itu, sektor komoditas juga men- jadi salah satu isu yang harus diwaspadai meskipun jarang sekali dibahas, karena biasanya begitu komoditas naik maka properti akan naik,”ungkap Ali.

Pandemi dan vaksinasi juga merupakan isu karena menurut Ali, usai pandemi selesai properti juga akan kembali naik, meski menurut Ali tanpa mendahului Yang Maka Kuasa. Terakhir, makro ekonomi masih baik karena daya beli masih ada meski siklus berada di bawah, serta pasar yang masih ber- tumbuh.

“Di sisi lain, tetap harus waspada dan tidak bisa dipungkiri jika dalam tahun ini akan ada seleksi alam sehingga ada pengembang yang tumbang bila pemerintah melakukan pembatasan lagi,”tutup Ali. (Teti Purwanti)

 

Sumber:

 

Majalah REI