Kilas Berita

Pengembangan Danau Toba Libatkan Para Ahli Perencanaan

Administrator | Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:58:35 WIB | dibaca: 1075 pembaca

Sekitar 80 ahli perencanaan dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) ikut terlibat dalam kolaborasi pengembangan di kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan pemerintah sebagai 10 destinasi pariwisata unggulan nasional. Keterlibatan ini sekaligus menjadi bukti dukungan asosiasi profesi tersebut terhadap pengembangan pariwisata di Tanah Air.

Bersama 8 pemerintah kabupaten dan kota dan 7 kementerian berkumpul, IAP menyampaikan masukan demi terwujudnya perencanaan pengembangan

kawasan Danau Toba yang terbaik. Kegiatan Collaborative Planning Workshop (CPW) yang berlangsung di Prapat tersebut digagas IAP yang didukung Kemenko Maritim dan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT).

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Bernardus Djonoputro, menekankan pentingnya disiplin proses perencanaan dalam program nasional seperti ini. Dengan melibatkan 80 perencana dari seluruh Indonesia, ungkap dia, maka rencana pengembangan pariwisata Danau Toba akan mendapat lebih banyak masuk sehingga bisa lebih terencana dan terarah.

“Upaya untuk mencapai target besar pemerintah di sektor pariwisata itu tentu saja butuh proses perencanaan yang baik dengan melibatkan banyak aktor,” ujar Bernardus.

IAP adalah organisasi tunggal profesi perencana wilayah dan kota di Indonesia yang didirikan sejak 1971. Saat ini beranggotakan 3.000 perencana, dengan 1.700 perencana bersertifikat.

Menurut Bernie, demikian dia akrab dipanggil, pembangunan pariwisata nasional menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sampai dengan 2019. Ditargetkan sektor ini mampu mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara, membuka 13 juta lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata menjadi 15 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional.

Perencanaan kolaboratif bertujuan meningkatkan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan pariwisata Danau Toba. Karena disadari bahwa anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk mendanai program-program pengembangan wisata dalam jangka panjang. TPW