ASPIRASI DAERAH

Pengembang DIY Tuntut Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Administrator | Selasa, 02 Juni 2020 - 13:39:15 WIB | dibaca: 171 pembaca

Rama Adyaksa Pradipta, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) DIY

Harus diakui, lima tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memberikan banyak kemudahan bagi pembangunan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Antara lain melalui kemudahan dan penyederhanaan perizinan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2015.

Namun sayangnya, akibat otonomi daerah hingga saat ini sedikit sekali pemerintah daerah yang benarbenar menjalankan PP tersebut. Belum sinkronnya kebijakan antara pusat dan daerah menjadi masalah yang masih harus dihadapi banyak pengembang, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Padahal, menurut Rama Adyaksa Pradipta, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) DIY, tanah yang mahal dan terbatas di Yogyakarta menyebabkan pembangunan rumah murah di daerah tersebut menjadi sulit untuk direalisasikan.

Yogyakarta selalu menjadi daerah dengan realisasi batas terendah. Tahun ini diperkirakan realisasi rumah MBR di daerah istimewa itu hanya 250 unit, dengan rincian 50 unit diantaranya terkendala habisnya kuota FLPP. Meski targetnya jauh di atas itu, namun tampaknya target sulit dicapai dengan terhentinya penyaluran FLPP sejak Agustus 2019 lalu. Padahal di luar 250 unit tadi, setidaknya ada sekitar 200 unit rumah subsidi lagi dibangun dan segera siap huni.

“Tahun ini kemungkinan realisasi hanya 250 rumah, itu pun ada 50 rumah yang terkendala kuota FLPP. Kami sangat berharap 50 unit ini bisa realisasi dari kuota tambahan FLPP sebanyak 20 ribu yang dialokasikan pemerintah,” jelas Rama kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Dia menambahkan, REI DIY sejak awal tahun mendorong supaya ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat. Hal itu sangat dibutuhkan setidaknya untuk menekan biaya produksi tinggi akibat harga lahan yang terus membumbung tinggi. Sayangnya, di lapangan ada banyak birokrasi panjang yang membuat intervensi pemerintah ke harga tanah sangat sulit.

Hal lain yang sudah dilakukan REI DIY dengan pemerintah dan juga keraton adalah menggunakan tanah baik, milik pemda maupun milik keraton. Tetapi hal ini juga sangat sulit untuk dilakukan.

“Pemda dan juga keraton masih memetakan aset, namun pelepasan aset juga akan butuh waktu panjang dan tentu tidak mudah,” ungkap Rama.

Demikian juga kerjasama antara Pemda dengan pengembang untuk membangun rumah susun sewa (rusunawa) masih sangat sulit diterima oleh masyarakat Yogyakarta. Menurut Rama, masyarakat di daerah itu masih konservatif sehingga sampai saat ini rusunawa atau apartemen masih sebatas diperuntukkan bagi mahasiswa. Selain itu, kerjasama dalam pembangunan rusunawa juga menempatkan pengembang tak ubahnya seperti kontraktor.

Daerah Pinggiran
Mengantisipasi kerjasama dengan Pemda yang masih belum memungkinkan terealisasi, maka pengembang di DIY melakukan rencana cadangan dengan membangun di daerah-daerah pinggiran kota, seperti Gunung Kidul.

Hanya saja, diakui rencana ini masih sangat dini untuk bisa menarik pembeli terutama akibat kendala infrastruktur. Sehingga REI DIY tengah mendorong pemerintah daerah agar bisa mendorong infrastruktur dan transportasi massal ke Gunung Kidul. Transportasi massal ini tentu akan menambah minat konsumen dan mengurangi biaya besar transportasi kalau mereka harus bekerja di pusat kota.

“Tahun depan, ada tidak ada kuota FLPP, rencana target naik hingga 500 unit rumah. Kami akan usahakan, baik secara swadaya penuh pengembang, meski tentunya akan lebih baik kalau sudah ada dukungan pemerintah,” kata Rama.

Sementara pasar MBR membutuhkan kolaborasi, sisi komersial di Yogyakarta membutuhkan ekonomi yang membaik untuk meningkatkan daya beli.

Menurut Rama, kelas menengah di Yogyakarta sudah memiliki kesadaran untuk memiliki rumah, dan harga yang paling banyak dicari adalah Rp500 juta hingga Rp700 juta. Pasalanya, harga di bawah Rp500 juta sudah sangat sulit ditemukan. Hal itu pula, yang menyebabkan banyak pengembang mulai membangun ke arah pinggiran.

“Namun harga ini pun harus dijaga dengan ekonomi yang membaik untuk bisa menjaga sisi supply dan demand,” tegas Rama. (Teti Purwanti)