Seperti halnya kondisi di daerah lain, pasar properti di Sumatera Utara juga mengalami perlambatan akibat dampak pembatasan sosial pasca penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.

Praktis, selama periode Maret-Mei 2020 tidak ada transaksi penjualan, meski kondisi sudah sedikit membaik setelah penerapan adaptasi kebiasaan baru atau the new normal.

Meski begitu, pada 2021 pengembang di Sumut optimis pasar akan lebih baik jika melihat kondisi penjualan di semester II-2020 yang sudah mulai bergerak. Masyarakat yang melakukan penundaan pembelian rumah di awal tahun sudah mulai memutuskan untuk bertransaksi.

“Kalau vaksin sudah ketemu dan kondisi normal maka kepercayaan pasar bakal kembali tinggi. Jadi kami optimis pada 2021 target pembangunan 30 ribu rumah di Sumut dapat kembali dicapai seperti sebelum pandemi datang,” kata Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Sumut Andi Atmoko Panggabean kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Sementara di 2020, ungkap Moko (demikian dia sering dipanggil), menjadi tahun penuh ketidakpastian dan tidak banyak intervensi dari pemerintah pusat dan daerah yang membantu mendorong pasar properti. Begitu pun, hanya sekitar 20% dari pengembang REI di Sumut yang mengalami stagnansi. Di semester II-2020 penjualan sudah mulai ada namun tidak terlalu signifikan.

Anggota REI Sumut masih bisa melakukan penjualan properti komersial dengan harga di kisaran Rp250 juta hingga Rp2 miliar. Namun pasar yang paling baik, selain rumah subsidi adalah rumah dengan harga Rp300 juta hingga Rp500 juta per unit. Menurut Moko, permintaan rumah subsidi dan rumah di bawah Rp 500 juta per unit masih cukup banyak.

Namun diakui, permintaan yang tinggi itu masih menghadapi berbagai kendala di lapangan terlebih di masa new normal seperti sekarang ini.

Kendala pertama terkait daya beli masyarakat yang setidaknya anjlok hingga 50% di Sumut. Moko mengatakan akibat pandemi banyak pekerja yang dirumahkan sehingga lebih memprioritaskan kebutuhan dasar dibandingkan investasi.

Masalah kedua adalah kehati-hatian dari perbankan, terutama untuk kredit konstruksi dan pembelian lahan bagi pengembang. Untuk end user, terutama untuk sektor subsidi juga cukup ketat. Perbankan saat ini hanya memberikan KPR subsidi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perusahaan swasta besar.

“Padahal presentasi pembeli di Sumut sebanyak 70% adalah non-fixed income, seperti pedagang, buruh kasar, dan honorer. Kami mencoba memahami, karena itu kami juga tetap mendukung agar setidaknya bisnis properti dapat bertahan dan tidak mati pada tahun ini, meski konsekuensinya pasar melambat,” jelas Moko.

Realisasi Pembangunan

Pada 2019, pengembang anggota REI Sumut sebanyak 300 perusahaan mampu membangun 30 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedangkan tahun ini, ungkap Moko, angkanya diperkirakan hanya tercapai separuh dari capaian tahun lalu. Hingga Juni 2020, anggota REI Sumut baru membangun sekitar 10 ribu rumah saja, sehingga sampai akhir tahun diprediksi hanya terealisasi sebanyak 15 ribu unit rumah.

Di sisi lain untuk bisa bertahan, sebanyak 50% pengembang di Sumut mengikuti program restrukturisasi perbankan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Moko merinci, dari 50% pengembang anggota REI yang ikut restrukturisasi kasusnya berbeda-beda, tergantung performa masing-masing perusahaan.

“Saat ini kami cukup berhati-hati dalam mengelola cashflow supaya dapat bertahan. Asal bisa bayar gaji, dan operasional, serta membayar angsuran ke bank ya sudah Alhamdulillah,” ujar Moko.

Guna membantu daya tahan anggotanya, REI Sumut terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait di daerah tersebut. Seperti baru-baru ini, REI Sumut menjalin sinergi perizinan di Kabupaten Deli Serdang dengan perbankan, serta bersilaturahmi dengan PT PLN Wilayah Sumatera Utara untuk membahas kepastian pasokan listrik ke perumahan yang dibangun anggota REI Sumut. (Teti Purwanti)

Sumber:

Majalah REI