Sejak akhir tahun lalu, pengembang yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Timur sebenarnya berharap besar kondisi pasar properti pada 2020 akan lebih baik dan daya beli masyarakat bisa meningkat. Sayangnya, virus corona justru datang dan membuat semua impian itu punah.

Harapan pengembang di Kaltim itu dapat dipahami, mengingat properti di daerah itu sudah melemah sejak 2015, yakni semenjak komoditas seperti minyak dan batubara tidak lagi menguasai pasar komoditi dunia. Kondisi sekarang, menurut Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susetyo, sektor properti seperti sudah jatuh tertimpa tangga.

“Serangan corona menjadi pukulan tambahan bagi properti di Kaltim, namun mau bagaimana lagi, lebih baik kami bertahan dan membangun saja untuk menangkap peluang di tahun depan,” ungkap Bagus yang dihubungi Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Menurut dia, saat ini bukan hanya properti komersial yang terpukul di Kaltim, namun juga pasar rumah subsidi. Bergantung pada komoditas membuat daerah tersebut sangat kesulitan di saat harga komoditi kurang menggembirakan, ditambah lagi dengan kondisi pandemi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga dipangkas sehingga pembangunan infrastruktur yang biasanya ikut mendorong properti juga terhambat.

“Komersial jelas mandeg, subsidi masih bertahan namun dalam tiga bulan terakhir ini kami berharap semoga kuota FLPP tidak habis yang akan menambah masalah,” jelas Bagus.

Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) otomatis akad kredit dibatasi, sementara pengembang yang melakukan penjualan secara online hasilnya pun tidak signifikan. Di sisi lain, Bagus masih bersyukur setidaknya dengan masih adanya pembeli berarti pengembang masih bisa membayar tukang sehingga pembangunan meski dapat berjalan meski cukup lambat.

Restrukturisasi Bank

Saat ini anggota REI di Kaltim setidaknya tercatat sebanyak 70 perusahaan, namun yang aktif hanya 40-an pengembang. Menurut Bagus, dari jumlah tersebut semuanya sudah berkomunikasi dengan bank terkait dengan restrukturisasi perbankan yang diselenggarakan pemerintah.

Sayangnya, kata dia, banyak pengembang yang tidak terbuka mengenai upaya restrukturisasi. Padahal DPD REI Kaltim dan juga DPP REI pusat sangat terbuka seandainya anggota memiliki kendala dalam proses restrukturisasi ke bank.

Selain itu, Bagus juga sudah kerap melakukan komunikasi mengenai pentingnya sektor properti dan dampaknya yang besar kepada sektor ekonomi. Namun, menurut Bagus, APBD Kaltim mengalami rasionalisasi hingga 50% sehingga juga cukup sulit untuk memberikan bantuan kepada sektor properti.

Di sisi lain, rasionalisasi ini sudah berdampak setidaknya kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang masih bergantung pada APBD.

“PDAM di sini masih sangat bergantung pada APBD. Nah kini ketika mereka kesulitan, pengembang harus kreatif di beberapa tempat yang belum ada sambungan terpaksa menggunakan air tanah,” kata Bagus yang juga merupakan anggota legislatif DPRD Kaltim itu.

Untungnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih sedikit lebih siap dan tetap melayani kebutuhan sambungan baru. Kalau tidak, maka kondisi pengembang dan masyarakat konsumen rumah tentu lebih parah lagi.

Sedangkan terkait pengetatan perbankan yang menjadi masalah di hampir semua daerah, menurut Bagus, juga terjadi di Kaltim. Namun, ujar dia, hal itu tidak terlalu menjadi masalah kalau pengembang juga menyiapkan semua kelengkapan dan persyaratan.

“Tentu pengembang harus mengerti dengan masalah prudensial yang dialami perbankan. Jadi yang penting pengajuan benar dan legalitas siap seharusnya tidak ada masalah,” kata Bagus.

Dia mengimbau pengembang tetap bersemangat melakukan pembangunan guna mengantisipasi pemulihan pasar properti terlebih jika pada awal 2021 nanti sudah ditemukan vaksin corona. REI Kaltim optimistis pasar properti akan kembali bangkit.

Sementara kepada masyarakat, kata Bagus, saat ini adalah saat yang paling tepat untuk membeli karena banyak kemudahan dan gimmick yang ditawarkan pengembang akibat adanya pandemi. (Teti Purwanti)

 

Sumber:

 

Majalah REI