Habisnya kuota subsidi Flpp di Bank Tabungan Negara (BTN) turut memukul para pengembang di daerah yang mayoritas mengandalkan dukungan pembiayaan dari bank khusus perumahan tersebut. Meski beberapa bank masih memiliki banyak kuota, namun sebagian besar diakui kurang maksimal dalam menyalurkan KPR FLPP bersubsidi.

Ketua DPD REI Sulawesi Barat (Sulbar), Hasri Tu’ba mengatakan saat ini di Sulbar bukan hanya BTN saja yang sudah kehabisan kuota, namun juga beberapa bank lain. Kondisi ini membuat pengembang di daerah itu ketar-ketir, mengingat realisasi di awal tahun juga kurang maksimal karena pengembang menunggu keluarnya harga baru rumah subsidi.

“Kalau BTN sudah tidak memiliki kuota dan beberapa bank lain juga sudah hampir habis. Kalau begini terus, paling banyak realisasi kami hanya 70% dari target,” keluh Hasri kepada Majalah RealEstat usai acara Halal bi Halal DPP REI, Selasa (25/6/2019).

Tahun ini REI Sulbar menargetkan bisa merealisasikan 4.700 rumah untuk MBR. Adapun hingga semester I-2019 realisasinya baru 1.700 unit. Secara rinci, Hasri menjelaskan kalau pelayanan Bank BTN di Sulbar sudah sangat maksimal, karena kadang bahkan melayani di akhir pekan. Hanya saja, kuotanya sangat terbatas, sehingga saat ini yang masih dilayani BTN adalah pengembang yang memiliki Kredit Yasa Griya (KYG) dari BTN.

“Kami sudah melakukan pembicaraan dengan BTN, namun tidak ada solusi, jadi saat ini hanya menunggu dari REI pusat kami. Apalagi, kami juga sudah menyerahkan kendala-kendala apa saja yang dihadapi di Sulbar,” ungkap dia.

Hasri sangat berharap DPP REI dapat memperjuangkan tambahan kuota rumah subsidi kepada pemerintah, bukan hanya untuk BTN, namun juga beberapa bank lain yang sudah optimal melakukan penyaluran KPR FLPP. Di Sulbar, menurut dia, masyarakat tidak hanya mengandalkan BTN, namun juga bank-bank lain seperti BNI, BRI, BRI Syariah, BPD, dan BPD Syariah.

Disebutkan, tinggal BPD Syariah Sulbar yang masih memiliki kemampuan pembiayaan namun itu tidak banyak lagi. Sedangkan BTN hanya tinggal BTN cabang Polman dan Majene saja yang masih merealisasikan akad kredit.

Tahun lalu, REI Sulbar juga gagal mencapai target, dimana dari target 5.000 rumah, hanya terealisasi 4.000-an unit. Saat itu terkendala banyak rumah tidak bisa kredit karena ada aturan baru mengenai ukuran besi baja.

Hal senada diungkapkan Ketua DPD REI Sumatera Selatan (Sumsel), Bagus Pranajaya Salam. Dia mengungkapkan di Sumsel juga bukan hanya BTN yang sudah kehabisan kuota, namun juga beberapa bank lain informasinya sudah tidak memiliki kuota subsidi FLPP lagi.

“Saya sudah berkoordinasi dengan beberapa bank, namun mereka juga mulai kehabisan kuota. BNI misalnya memiliki sisa kuota 2.000 untuk seluruh Indonesia, tapi kami belum cek di Sumsel ada berapa kuota tersisa,” ujar Bagus.

Padahal, menurut dia, momen keluarnya harga baru sudah ditunggu oleh pengembang di Sumsel sejak awal tahun baru, bahkan pengembang di Bumi Sriwijaya sempat menahan diri untuk membangun dan menjual demi menunggu harga baru. Namun ternyata, ketika harga keluar justru menggelinding masalah baru yakni kuota subsidinya habis.

“Saya berharap DPP REI bisa mengambil langkah konkret, misalnya menghadap langsung Presiden dan Menteri Keuangan, karena ini domainnya di sana. Kami yang di daerah sungguh mendukung langkah tersebut,” pungkas Bagus.

Harapan Masyarakat

Ketua DPD REI Kalimantan Barat (Kalbar) M. Isnaini juga menyatakan dukungan penuh kepada DPP REI yang memperjuangkan penambahan kuota subsidi sebanyak 140.000 unit lagi untuk BTN. Dia mendesak pemerintah mendengarkan harapan masyarakat yang sudah lama ingin memiliki rumah sendiri.

“Masalah ini terkait dengan impian masyarakat yang berharap punya rumah, berharap bisa akad kredit dan tinggal di rumah layak huni,” kata Isnaini.

Hal kedua, pemerintah perlu memikirkan nasib tenaga kerja yang bekerja di sektor perumahan, yang bila tidak ada akad kredit tentu tidak akan bekerja karena pengembang akan menyetop pembangunan. Dia mengkhawatirkan akan banyak pengangguran karena pengembang kurangi produksi, dan multiflier effect industri properti ini sangat luas terhadap perekonomian daerah.

Kemudian, bila kondisi kuota habis ini dibiarkan berlarut-larut, maka banyak daerah yang tidak akan memenuhi target pembangunan rumah subsidi. Situasi itu akan berdampak pada target Pembangunan Sejuta Rumah secara nasional yang ditargetkan mencapai 1,25 juta unit di 2019.

“Kami berharap secepatnya pemerintah dapat menambah anggaran subsidi untuk FLPP. Tidak hanya untuk BTN, namun saya kira bank-bank lain juga kuotanya menipis. Harus ada tambahan, namun mengenai bagaimana mekanismenya, saya kira pemerintah lebih paham,” ujar Isnaini.

Backlog perumahan di Kalbar cukup tinggi yakni mencapai 11 ribu unit, sementara rata-rata pembangunan setiap tahun hanya sekitar 4000-5000 unit.

Sementara itu, Ketua DPD REI Sulawesi Tengah (Sulteng) Musafir Muhaemin, berharap permasalah kuota bisa cepat diselesaikan. Menurut dia, pasca gempa dan tsunami Sulteng tidak menghadapi masalah kuota karena BTN Sulteng sudah memastikan bisa merealisasikan target di sana berapa pun.

Hanya saja, Musafir justru khawatir pengembang di daerah lain yang sudah mau “lari” untuk membangun rumah bersubsidi karena banyaknya hambatan untuk membangun rumah MBR tersebut. Padahal secara prinsip pengembang swasta adalah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah untuk rakyat. 

Saat ini, REI memiliki anggota mencapai 5.200 perusahaan pengembang yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Hampir 80% terlibat dalam pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedangkan target pembangunan rumah REI di 2019 dipatok sebanyak 430.000 unit rumah yang terdiri dari 230.000 unit rumah bersubsidi dan 200.000 unit rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp 200 juta hingga Rp 300 juta per unit guna memastikan pencapaian target Program Sejuta Rumah. (Teti/Rinaldi)