AKTUAL

Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah Mulai Respon Usulan-Usulan REI

Administrator | Senin, 11 Januari 2021 - 09:15:21 WIB | dibaca: 111 pembaca

Salah satu usulan REI yang tengah dimatangkan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan pembebasan BPHTB rumah non-subsidi seperti yang juga diusulkan REI kabarnya masih dalam kajian.

Begitu pula permintaan penghapusan PPN dan PPh final serta sunset policy termasuk penundaan angsuran pokok bunga KPR konsumen terhadap rumah subsidi juga masih dipertimbangkan.

Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida mengakui sudah mendapatkan informasi mengenai rencana pemerintah untuk pembebasan pungutan BPHTB untuk rumah bersubsidi tersebut. Artinya, kata dia, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mulai merespons harapan pelaku usaha properti khususnya yang tergabung dalam REI.

“Kami terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian untuk mendorong usulan-usulan yang sudah disampaikan DPP REI kepada Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto dalam pertemuan beberapa waktu lalu dapat segera direalisasikan,” ungkap Totok kepada Majalah RealEstat, Kamis (8/10).

Disebutkan, dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian menyampaikan bahwa pemerintah sangat menyadari pentingnya dukungan sektor properti bagi pemulihan ekonomi nasional di saat maupun sesudah pandemi Covid-19.

Penundaan angsuran pokok bunga KPR terhadap rumah subsidi seperti paparan DPP REI kepada Menko Perekonomian, menurut Totok, diharapkan dapat segera disetujui pemerintah. Stimulus ini penting dan dimaksudkan untuk memberi ruang nafas sedikit bagi konsumen rumah subsidi yang akibat dampak pandemi terpaksa dirumahkan sehingga tidak menerima gaji penuh.

Kelompok pembeli seperti ini perlu dibantu pemerintah, karena nantinya diharapkan jika pandemi sudah berakhir dapat bekerja normal lagi atau usahanya kembali berjalan akan memperoleh penghasilan penuh. Sangat disayangkan jika konsumen dalam kasus seperti ini menunda pembelian, padahal mereka sangat membutuhkan rumah bahkan sudah membayar uang muka.

“Pemerintah bisa membantu masyarakat yang pekerjaannya terdampak Covid-19 seperti ini. Kondisi ini kan sifatnya jangka pendek, sehingga nanti kalau dia sudah bekerja penuh lagi maka kemampuan finansialnya kembali pulih. Yang kami usulkan bukan pemotongan tetapi hanya penundaan,” ujar Totok.

Usulan lainnya yang disetujui adalah rencana penambahan kuota rumah subsidi untuk tahun 2021, yang tadinya dianggarkan untuk 150.000 unit akan ditambah menjadi 220.000 unit. Tentunya hal ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memang sangat mengharapkan subsidi pemerintah.

Relaksasi PBB di DKI
Selain pembebasan BPHTB untuk rumah bersubsidi, perjuangan REI lainnya yang sudah membuahkan hasil adalah mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di DKI Jakarta.

Semula REI berharap ada pemotongan pembayaran PBB tahun ini, namun yang disetujui Pemprov DKI adalah relaksasi berupa penundaan pembayaran PBB secara mengangsur dan penghapusan sanksi denda hingga Desember 2020.

Pemotongan PBB sebenarnya sudah dilakukan sejumlah daerah seperti Pemkot Tangerang Selatan, Pemkot Depok, Pemkot Bekasi, dsb yang diharapkan dapat juga diikuti oleh Pemprov DKI dan daerah-daerah lain.

“Untuk pemotongan kabarnya masih perlu dikaji, namun untuk penundaan sampai akhir tahun sudah disetujui. REI meminta pemotongan untuk membantu cashflow pengembang atau pengelola gedung bertingkat di Jakarta yang selama PSBB turun drastis. Tujuan kami supaya tidak sampai terjadi PHK karyawan,” papar Totok.

Pemulihan Ekonomi
REI juga mengapresiasi PT PLN (Persero) yang sudah memberikan relaksasi berupa penghapusan biaya langganan, abodemen dan pemakaian minimum hingga Desember 2020. Kebijakan tersebut berlaku di seluruh Indonesia. REI berharap dukungan itu ikut membantu pemulihan ekonomi masyarakat dan negara.

“Kami berharap pemerintah dan stakeholder terkait dapat berdiskusi terus-menerus dengan REI supaya kebijakan yang diberikan bisa tepat sasaran dan membawa efek domino bagi pemulihan ekonomi nasional,” harap Totok.

Dia menegaskan, yang diharapkan pelaku usaha properti khususnya yang tergabung di dalam REI sebenarnya bukanlah subsidi, namun hanya relaksasi dan insentif kebijakan berupa pemotongan atau penundaan pembayaran yang sifatnya jangka pendek sebagai akibat dampak pandemi Covid-19.

Dengan relaksasi ini, kata Totok, mungkin penerimaan negara sementara akan berkurang, namun di sisi lain industri properti dapat mulai bergerak sehingga membawa dampak terhadap sektor riil.

Seperti diketahui, sektor properti bertautan erat dengan 175 industri lainnya termasuk 350 jenis UMKM. Sektor properti juga diperkirakan mampu meningkatkan penerimaan negara senilai Rp 51 triliun serta menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja di tengah kondisi pandemi.

Dengan perannya yang besar itu, ungkap Totok, maka industri properti sangat cocok menjadi garda terdepan pengungkit ekonomi nasional baik selama maupun sesudah pandemi Covid-19. (Rinaldi)

Sumber: