Pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan tol tidak bisa dilepaskan dari proses pengadaan tanah, salah satunya jalan tol Trans Sumatra yang menghubungkan Lampung hingga Aceh. Pemerintah melalui Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mempercepat tol ini yang ditargetkan rampung pada 2022.

“Target pemerintah untuk pengerjaan jalan tol Trans Sumatera yakni pada 2024, sedangkan pembebasan lahan paling lambat akhir 2022,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil saat teleconference dengan para Kepala Kantor ATR/BPN se-Sumatera, baru-baru ini.

Lebih lanjut dikatakan supaya penataan lokasi untuk jalan tol harus disegerakan. Sebab sebagian besar jalan tol itu belum ada sertifikatnya. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN akan mengeluarkan seluruh sertifikat jalan tol dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) nantinya akan membayar uang ganti rugi bagi dokumen dan bidang-bidang (tanah) yang belum dibayarkan.

Menurut Sofyan Djalil, pembangunan jalan tol berdampak besar kepada kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Lampung misalnya mengakui sekarang Lampung menjadi lebih dinamis dan aktivitas ekonomi dan investasinya tumbuh lebih cepat.

“Kendala-kendala dalam hal pengadaan tanah sering terjadi tetapi tidak mengurangi apresiasi kami atas kerja keras jajaran Kanwil BPN Provinsi Lampung dan Kanwil BPN se-Sumatera dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah. Kami yakin pembebasan lahan dapat tuntas pada 2022,” tegas Menteri Sofyan.

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan sekarang Kementerian ATR/BPN sangat fokus mempercepat proyek pengadaan tanah dalam Program Prioritas Nasional.

“Dengan adanya Perpres 66 Tahun 2020 tidak diperlukan lagi dokumen tanah tanah yang ineligible,” jelas dia.

Terlebih dalam menghadapi masa pandemi Covid-19, dibutuhkan percepatan pembangunan untuk membantu pemulihan ekonomi serta menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kata Arie, dibutuhkan solusi untuk mengurai kendala yang ada.

Ditambahkan, pengadaan tanah menjadi lebih cepat dengan adanya UU No 2 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan kepada Kementerian ATR/BPN untuk melakukan upaya pembebasan tanah. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN sudah berhasil membebaskan hampir lebih dari 70.000 hektare lahan karena untuk kepentingan infrastruktur.

“Dengan UU No 2 tahun 2012 dan juga peraturan pelaksananya, maka praktis pengadaan tanah memiliki payung hukum yang baik,” kata Arie.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus berupaya meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan pariwisata di berbagai daerah.

Salah satunya dengan pembangunan proyek tol Semarang - Demak sepanjang 27 km yang terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang.

“Beberapa waktu lalu tol Trans Jawa diresmikan dari Merak sampai dengan Pasuruan dan akan kita teruskan hingga ke Banyuwangi. Kami juga membangun tol Semarang - Demak yang digabungkan dengan tanggul laut sekaligus untuk menanggulangi rob di Semarang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sebuah acara, baru-baru ini.

Dikatakan Menteri Basuki, fokus pembangunan Kementerian PUPR pada 5 tahun ke depan adalah menghubungkan jalan tol dengan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin tahun 2020-2024.

Pembangunan jalan tol Semarang - Demak dilakukan dengan skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Jalan tol ini terbagi menjadi dua seksi, Seksi 1 (Semarang - Sayung) sepanjang 10,69 km merupakan dukungan pemerintah. Sementara Seksi 2 (Sayung - Demak) sepanjang 16,31 km merupakan tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

Pembangunan Seksi 1 masih dalam proses pengajuan Green Book dan penyusunan Desain Rencana Teknik Akhir (RTA). Sementara progres pembangunan Seksi 2 sudah mencapai 30,53% untuk pembebasan lahan dan 10,56% untuk fisik. Konstruksi Seksi 1 direncanakan selesai pada akhir 2022 dan Seksi 2 ditargetkan selesai Juni 2022.

Secara teknis tol Semarang-Demak direncanakan memiliki dua simpang susun. Kehadiran tol Semarang-Demak ini nantinya selain akan mendukung kawasan industri juga akan mendukung Demak sebagai kawasan wisata religi.

Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi sekitar Rp 15,3 triliun dilaksanakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya - PT Pembangunan Perumahan KSO, konsultan supervisi PT Virama Karya dan konsultan perencana PT LAPI - ITB. (Taria Dahlan)

 

Sumber:

Majalah REI