GAGASAN

Peluang Investasi Pengembangan Properti Wakaf

Administrator | Selasa, 22 Desember 2020 - 13:51:48 WIB | dibaca: 240 pembaca

Foto: Istimewa

Oleh: Juneidi D.Kamil, SH, Praktisi Hukum Properti dan Perbankan
 
 
Pada hari Senin 14 September 2020, Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin meresmikan Gerakan Wakaf Indonesia yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Peresmian dilakukan saat Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas).

Rakornas berlangsung dengan tema “Kebangkitan Wakaf Produktif Menuju Indonesia Emas 2045 dan Peluncuran Gerakan Wakaf Indonesia sebagai Wakaf Nasional “. 

Gerakan Wakaf Indonesia yang sudah dicanangkan secara nasional ini dapat menjadi peluang bagi investor dalam berinvestasi mengembangkan properti wakaf.

Properti Wakaf
Menurut Undang-undang No.41/2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu bentuk benda wakaf adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi berbagai jenis. Pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

Kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Keempat, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). Kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda tidak bergerak inilah properti wakaf yang harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf dan dapat menjadi peluang bagi investor untuk mengembangkannya.

Jika disimak aturan dalam UU No.41/2004, peruntukan wakaf itu tidak semata hanya untuk kepentingan sarana ibadah, pemakaman umum dan madrasah seperti yang ada dalam persepsi kebanyakan masyarakat selama ini. Sebab saat ini sudah digencarkan wakaf produktif dalam pengertian wakaf yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus menurus secara ekonomis.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf dapat diperuntukkan beberapa hal (pasal 22). Pertama, untuk sarana dan kegiatan ibadah. Kedua, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Ketiga, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa. Keempat, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Kelima, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Data Direktorat Wakaf Kementerian Agama tahun 2010 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat total 415.980 obyek atau lokasi tanah wakaf yaitu seluas 935 hektar yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Apabila diperhatikan nilai ekonomis serta kuantitas properti wakaf ini banyak terdapat di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Sebanyak 14 % total luas tanah DKI Jakarta adalah tanah wakaf. Aset tanah wakaf di Jakarta terdapat di 5.661 lokasi yang tersebar di lima kotamadya. Lokasi aset wakaf sebagian besar terkonsentrasi di daerah Jakarta Timur dengan jumlah sebesar 28% dan Jakarta Selatan mencapai 27%. Hampir 95% aset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran sosial ekonomi wakaf belum maksimal.

Diantara properti wakaf itu ada diantaranya yang berpotensi besar ditingkatkan kemanfaatkannya untuk memberikan hasil yang tinggi. Tanah wakaf ini memiliki lahan yang luas dan umumnya berlokasi di tempat strategis. Sebagian diantaranya sudah memiliki bangunan-bangunan multi fungsi seperti ruko, koperasi, sekolah dan perkantoran.

Nazhir yang mengelola benda wakaf ada yang sudah bisa secara mandiri melakukan langkah-langkah taktis dalam mengelola aset wakaf yang ada. Meskipun demikian masih terdapat sisa lahan serta diyakini masih terdapat potensi yang dapat ditingkatkan pemanfaatannya yang memberikan hasil yang tinggi.

Bentuk pemanfaatan properti wakaf yang kurang optimal serta sisa lahan menjadi peluang investor untuk mengembangkan properti wakaf dengan bekerjasama dengan Nazhir.

Bentuk Kerjasama
Berdasarkan PP 42/2006, Nazhir dalam mengembangkan dan mengelola properti wakaf dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah (pasal 45 ayat 2). Nazhir yang telah ditunjuk oleh Wakif atau diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia harus melaksanakan beberapa tugas. Salah satu tugasnya adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam sejarah wakaf produktif, bangunan hotel berbintang berdiri gagah setinggi 15 lantai dengan 24 kamar di setiap lantainya yang terdapat di kawasan Markaziyah dekat Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi merupakan wakaf yang berawal dari pembelian sumur Raumah oleh Usman bin Affan r.a.

Selain itu ada juga kisah menarik dari wakaf produktif tanah milik ulama Aceh Habib Bugak Asyi di sekitar Masjidil Haram Mekkah yang saat ini dikelola menjadi lima hotel. Meski wakaf dilakukan ulama ini pada 200 tahun lalu, namun sampai sekarang manfaatnya masih dapat dinikmati oleh para jamaah haji asal Provinsi Aceh yang masing-masing menerima uang wakaf senilai 1.200 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp 4,8 juta (kurs Rp 4000 per riyal).

Pembangunan wakaf produktif seperti ini juga sudah ada dilaksanakan di Indonesia. Lihatlah bangunan pertokoan yang dibangun di depan Masjid Nurul Amal Cengkareng Jakarta Barat. Perhatikan pula gedung bangunan kantor (office building) dibangun 20 lantai di atas tanah wakaf di Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.

Jika tanah wakaf telah ada bangunannya seperti sekolah atau masjid, apabila masih terdapat tanah kosong maka dapat didirikan bangunan wakaf produktif seperti pertokoan dan sebagainya. Apabila tanah wakaf yang di atasnya masjid letaknya strategis seperti di jalan protokol di Jakarta, maka perlu dipertimbangkan untuk dibangun ulang seperti membangun gedung perkantoran (office building) misalnya 20 tingkat, termasuk di dalamnya ada masjid (misal di lantai 1).

Dengan demikian, wakaf akan memberikan hasil yang banyak yang dapat digunakan untuk keperluan sosial seperti membangun masjid, lembaga pendidikan, menyantuni fakir msikin dan memberikan beasiswa.

Tetapi untuk mewujudkan wakaf produktif tidaklah mudah sebab dibutuhkan banyak dana. Namun persoalan dana ini bisa diatasi dengan cara menghimpun wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang, kerja sama dengan pihak lain dengan akad mudharabah, musyarakah, sewa jangka panjang, kerja sama Build Operate and Tranfere (BOT) dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya.

Nazhir diharapkan bersedia bekerja sama dengan pihak lain agar wakaf yang diamanahkan kepadanya lebih berdaya guna, lebih produktif dan lebih bermanfaat.

Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur bahwa rumah susun dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara dan hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.

Selain dibangun di atas tanah itu, rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah atau pendayagunaan tanah wakaf (pasal 18).

Bentuk pendayagunaan tanah wakaf ini dapat diperhatikan dalam pasal 20 UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf.

Apabila pendayagunaan tanah wakaf tidak sesuai dengan ikrar wakaf dapat dilakukan pengubahan peruntukan setelah memperoleh persetujuan dan/atau izin tertulis Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengubahan peruntukan hanya dapat dilakukan untuk pembangunan rumah susun umum. Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penutup
Potensi properti wakaf cukup besar di terdapat di Tanah Air dan agar pengembangannya memberikan manfaat yang besar membutuhkan kehadiran investor.

Pengembang properti dapat bertindak sebagai investor dalam mengembangkan properti wakaf. Saatnya menjajaki kerjasama dengan Nazhir yang bertugas mengelola dan mengembangkan properti wakaf. Pengembang properti dapat mengambil peran dalam Gerakan Wakaf Indonesia sehingga dapat berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum terlebih di tengah wabah pandemi Covid-19 saat ini.

Semoga artikel ini bermanfaat, aman dan bijaklah dalam mengambil peluang kerjasama properti wakaf.
 
Sumber: