GAGASAN

Memastikan Optimalisasi Pengelolaan Dana Tapera

Administrator | Kamis, 16 Agustus 2018 - 10:44:55 WIB | dibaca: 724 pembaca

Foto: Istimewa

Merujuk tamsil dalam penerbangan sipil, tahap lepas landas atau take off paling menentukan dan membutuhkan tenaga paling optimal. Dari ruang kendali, pilot in command menyetel tenaga maksimal; set power to maximum thrust. Dalam posisi ini, jangan sampai ada kekeliruan meski minor sekalipun, apalagi salah menentukan destinasi tujuan pendaratan.

Lalu bagaimana halnya dengan rencana take off Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)? Lama tidak terdengar update-nya, tiba-tiba diwartakan pelaksanaan Tapera tahap pertama diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri dan BUMN. Lantas, apa alasan mengabaikan pekerja formal yang lain, bahkan pekerja informal atau pekerja dengan pendapatan tidak tetap?

Pelaku pembangunan (developer) yang membangun rumah bagi pekerja formal swasta yang sudah bekerjasama dengan perusahaan dan asosiasi pekerja bagaimana? Apakah mendahulukan PNS, anggota TNI/Polri dan BUMN, kemudian menunda peserta yang lain?

Bukankah dalam Pasal 28 UU Tapera disebutkan kelayakan pembiayaan ditentukan pada aspek kelayakan, bukan tergantung pada golongan dimana dia bekerja. Bagaimana nasib pekerja di luar PNS, TNI/Polri dan BUMN?

Di titik ini, terminologi “masa kepesertaan paling singkat 12 bulan” sebagai syarat pembiayaan perumahan ala Tapera menjadi soal krusial pertama yang harus dijawab Komite Tapera. Sejak kapan menghitungnya? Bisakah dimaknai hitung undur sebelum ada Tapera? Apakah syarat Pasal 27 ayat (1) huruf a UU Tapera itu tidak hendak diberlakukanbagi eks-peserta Taperum PNS? Jika syarat masa kepesertaan 12 bulan itu diberlakukan bagi peserta Tapera baru dari golongan pekerja swasta formal dan pekerja informal (mandiri), itu berarti pembiayaan Tapera hendak mengambil langkah “moratorium” bagi pekerja MBR swasta.

Perlu diingat, UU Tapera mengalihkan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS) yang dikelola Bapertarum PNS (vide Pasal 61 ayat (1) UU Tapera), bahkan iuran pekerja dan pemberi kerja menjadi Dana Tapera. Nah!

Jadi, ibarat “perkawinan” lembaga pembiayaan perumahan, garis kebijakan Tapera mestilah bahagia bersama. Jangan kibi alias berat sebelah. Apalagi abaikan kelompok peserta/jenis pekerja formal dan informal (pekerja mandiri), dengan utamakan PNS, anggota TNI/Polri dan BUMN, walau pun untuk tahap pertama. Apalagi karena alasan sumir, karena dianggap mudah.

Untuk apa wewenang besar diberikan dengan UU Tapera jika kerja mencari mudah di awalnya? Bukankah pembiayaan Tapera untuk semua (for all)? Pun, itu musti terbit sebagai kebijakan Komite Tapera (Pasal 57 huruf a UU Tapera). Komite Tapera tidak idemditto Pemerintah. Suara Pemerintah tidak identik dengan kebijakan Komite Tapera.

Pengabaian ini jika dilanjutkan diprediksi akan menjadi “turbulensi” berlanjut untuk Program Sejuta Rumah (PSR). Sekarang pun sudah terjadi efek “turbulensi” karena pengurangan dana APBN untuk FLPP dari Rp 9,7 triliun menjadi Rp 3,1 triliun, atau susut hingga 68 persen.

Secara politik dan hukum bisa tergelincir pada isu diskriminatif. Pemerintah maupun Badan Pelaksana (BP) Tapera dan Komite Tapera musti bijak dan tidak salah merancang regulasi/
kebijakan, terutama bagaimana manual pilot in command bertindak saat hendak take off.

Mestinya, era BP Tapera dan Komite Tapera lebih tangguh menjangkau semua target grup. Jangan ada yang tercecer, sebab hal prinsip untuk menjangkau semua (for all) dan pemenuhan hak hunian secara progresif dan pencapaian penuh (progresively and full achievement).

Penguatan Kapasitas
Mampukah BP Tapera? Memang mesti diuji, namun jangan alakadarnya dan ambil resiko proses transformasi dan transisi yang menyebabkan perlambatan pembangunan perumahan MBR. Tentu tidak bisa ditolerir, karena UU Tapera yang mengambilalih skim pembiayaan yang sudah berjalan yakni Bapertarum PNS dan FLPP, mustinya memaksa BP Tapera kuat dalam kapasitas.

BP Tapera yang nantinya mengelola dana amanat pembiayaan perumahan, wajib memastikan kompatibelitas dan kapasitas legal yang kuat dan sempurna.

Dalam pandangan saya, untuk memastikan kompatibelitas dan kapasitas legal pengelolaan Dana Tapera, maka perlu dilakukan tiga langkah berikut ini.

Pertama, pembentukan kelembagaan yakni BP Tapera dan Komite Tapera, dengan sistem, regulasi dan tata kelola yang akuntabel dan transparan atas dana amanat. Ingat, Dana Tapera itu berdimensi publik, karena masuknya modal awal dari APBN (Pasal 34 ayat 1 UU Tapera), adanya dana lungsuran eks-FLPP, dan eks-Taperum PNS (Pasal 61 ayat 1 ), serta dana amanat dari simpanan/iuran wajib pekerja dan pemberi kerja (pasal 17 ayat 1 Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 66 UU Tapera).

Dana Tapera adalah “kesepakatan” tabungan yang diwajibkan UU Tapera. Karenanya, tidak ada tolerasi, dan patuh penuh regulasi (full regulated) pengelolaan dana amanat yang tak sedikit. Apalagi, ada larangan penempatan Dana Tapera selain urusan pembiayaan perumahan.

Kedua, sempurna menyiapkan regulasi dan sistem bekerja BP Tapera dan Komite Tapera. Apalagi, Dana Tapera ini agak unik dan berbeda dengan dana amanat lain seperti BPJS. Mengapa? Sebab, tidak adanya anasir pekerja dan pemberi kerja dalam BP Tapera maupun Komite Tapera.

Justru, tanggungjawabnya makin berat dan langsung berhadapan dengan jutaan rakyat/ pekerja dan pemberi kerja yang diwajibkan UU Tapera menjadi peserta dan membayar iuran. Lebih riskan resikonya, karena tidak ada kanalisasi sistemik dengan mengajak masuk wakil pekerja dan pemberi kerja pemilik duit Dana Tapera itu sendiri.

Ketiga, menyiapkan secara rapi dan kompatibel transformasi dana dan aset eks-Taperum PNS, eks-FLPP ke dalam Dana Tapera. Itu bukan seperti “pindah kantor” dan peralihan pembukuan semata, namun proses hukum yang harus tuntas dan legal.

Jangan sampai ada fungsi dan aset yang tercecer. Jangan ada kewenangan yang hilang yang malah merugikan pekerja dan pemberi kerja. Tidak boleh pembiayaan cenderung kepada satu kelompok peserta saja. BP Tapera harus simultan melayani semua, walaupun pelaksanaan tahap pertama.

Sebab itu, mutlak perlu audit hukum mendalam dan memastikan bisnis and legal improvement process yang transparan dan sah dalam likuidasi Bapertarum PNS dan FLPP ke dalam Tapera. Publik berhak meminta keterbukaan informasi mengenai “roadmap” pelembagaan Tapera, transformasi dan likuidasi FLPP dan Bapertarum PNS ke dalam Tapera. Pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) dan regulasi lain jangan tertutup dan tidak melibatkan stakeholder perumahan.

Pemerintah mesti menjamin Dana Tapera, demikian pula rekrutmen BP Tapera yang akuntabel dan transparan. Walau ada kekosongan anasir/wakil pekerja dan pemberi kerja pada BP Tapera dan Komite Tapera.

UU Tapera adalah taruhan mencapai kesejahteraan perumahan. Penerbangan panjang menuju kesejahteraan perumahan. Jangan pula “civil aviation” dana amanat Tapera “mendarat darurat” dan berusia pendek. Pastikan, zero tolerance dari anasir keliru kebijakan Tapera saat take off! 

Penulis adalah Managing Director Smart Property Consulting (SPC), Sekretaris Umum Housing and Urban Development (HUD) Institute), dan Managing Partner Law Office Joni & Tanamas