AKTUAL

Stimulus Pertanahan

Masa Berlaku HGU dan HGB Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Administrator | Jumat, 09 Oktober 2020 - 14:31:50 WIB | dibaca: 1461 pembaca

Foto: Istimewa


Mendukung langkah-langkah mitigasi terhadap dampak covid-19, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan beberapa stimulus terutama terkait perizinan sehingga ekonomi tidak terlalu terganggu.

Antara lain dengan memberikan perpanjangan jangka waktu berlakunya Hak Atas Tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah habis waktunya hingga akhir tahun ini.

“Kita harus selamatkan semua aktivitas ekonomi masyarakat. Kementerian ATR/BPN sesuai tupoksinya adalah memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat melakukan konferensi pers virtual, baru-baru ini.

Dengan relaksasi perpanjangan waktu tersebut, habisnya masa waktu HGU dan HGB diharapkan tidak sampai mengganggu aktivitas bisnis para pengusaha termasuk semua turunannya yang terkait dengan masalah jangka waktu Hak Atas Tanah tersebut.

“Intinya adalah bagaimana BPN memberikan layanan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai perusahaan melakukan PHK atau terganggu aktivitas bisnisnya karena pelayanan BPN yang tidak optimal,”  tegas Menteri Sofyan.,

Sejalan dengan stimulus tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 88.1/SK-HR.01/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Hak Atas Tanah, dan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian, Perpanjangan atau Pembaruan Hak Atas
Tanah yang Telah atau Akan Berakhir pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, sudah dikeluarkan juga Surat Edaran Nomor 7/SE-100. HR.01/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Kemudahan Pelayanan Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Masa Status Tanggap Darurat Covid-19 yang di dalamnya diatur mengenai kemudahan penyampaian kelengkapan dokumen validasi bukti setor pembayaran pajak atas pengalihan Hak Atas Tanah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) sebagai bentuk kebijakan kemudahan pelayanan pertanahan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat, sehingga diperlukan petunjuk pelaksanaannya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menambahkan perpanjangan jangka waktu berlakunya Hak Atas Tanah dan jangka waktu pendaftaran surat keputusan pemberian serta pembaruan Hak Atas Tanah ini penting sehingga masyarakat tidak sulit untuk mengurus pertanahan dalam keadaan seperti ini.

“Seperti yang diketahui banyak sektor yang terkena dampak pandemi ini. Dengan adanya kemudahan, maka masyarakat dapat terbantu yang sedang atau masih mengurus soal perpanjangan jangka waktu,” kata Himawan.

Di dalam surat edaran tersebut diatur juga bahwa kebijakan kemudahan pelayanan pertanahan yang diberikan untuk pelayanan penetapan Hak Atas Tanah adalah sebagai berikut.

Pertama, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang telah atau akan berakhir jangka waktunya pada masa status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020, diberikan perpanjangan jangka waktu berlakunya hak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Kedua, pemberian perpanjangan jangka waktu berlakunya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada angka 1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dihitung sejak jangka waktu berakhirnya hak pada buku tanah.

Ketiga, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 pemegang hak tidak mengajukan permohonan perpanjangan hak, maka hak atas tanah dinyatakan berakhir.

Keempat, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang jangka waktu haknya telah berakhir sebelum tanggal 31 Maret 2020 tidak diberikan kebijakan kemudahan sesuai dengan Surat Edaran ini.

Layanan Digital
Sejalan dengan itu, Menteri Sofyan mengatakan pihaknya juga akan mengoptimalkan empat layanan digital yang telah dirintis sejak November 2019. Layanan itu adalah pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, serta perubahan nama kreditor dan penghapusan hak tanggungan.

Ditambahkan, layanan digital tersebut setidaknya bisa menekan 30 persen antrean di kantor pertanahan. Sementara untuk layanan yang belum dapat dilakukan secara digital, maka kantor pertanahan masih membuka layanan tatap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Program (layanan digital) ini masih baru dan belum semua data-data tanah terdigitalisasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan di kantor pertanahan secara terbatas sesuai protokoler kesehatan yang berlaku,” kata Menteri Sofyan.

Dengan stimulus yang disiapkan tersebut, dia berharap aktivitas dunia usaha dan masyarakat terkait pelayanan pertanahan tidak terganggu meski pun ada wabah virus corona. (Rinaldi)