Kilas Berita

PERKOTAAN

Jika Tidak Dikelola, Urbanisasi Akan Timbulkan Banyak Masalah

Administrator | Selasa, 05 Januari 2021 - 09:10:27 WIB | dibaca: 134 pembaca

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 151 juta jiwa. Sementara pada 2045 yang disebut-sebut sebagai era emas Indonesia, setidaknya ada 233 juta jiwa penduduk yang tinggal di kawasan-kawasan perkotaan.


Jumlah penduduk Indonesia di perkotaan pada 2045 tersebut sangat besar, sehingga Wicaksono Sarosa, Pendiri dan Direktur Ruang Waktu Knowledge Hub mempertanyakan dimana pemerintah berencana menempatkan tambahan sekitar 83 juta jiwa penduduk itu dalam 20 tahun ke depan.

“Saya memprediksi saat bisnis dan perekonomian berjalan seperti biasa, maka sebagian besar penduduk di perkotaan itu masih akan berpusat di Pulau Jawa,” jelas Wicaksono dalam sebuah diskusi virtual bertajuk “Kota Masa Depan, Kota untuk Semua” di Jakarta, baru-baru ini. 

Dampaknya, Pulau Jawa dipastikan akan semakin kehilangan lahanlahan suburnya. Wicaksono mencontohkan wilayah Karawang yang awalnya merupakan lumbung beras, saat ini sudah menjadi kawasan industri. Padahal, urbanisasi di Indonesia belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal dan hanya segelintir orang saja yang bisa menikmatinya.

“Ujung-ujungnya, jika tidak dikelola dengan baik, maka urbanisasi hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah dari pada manfaat terhadap kota-kota yang ada,” tegas penulis buku “Kota untuk Semua” tersebut.

Padahal, di dalam New Urban Agenda (NUA) tujuan utama perkotaan adalah kota untuk semua yang kalau disederhanakan adalah menjamin kota yang nyaman untuk segala usia dari anak-anak hingga lansia, tanpa membedakan jenis kelamin, serta memastikan keragaman difabilitas dan juga SARA.

Tidak hanya itu, NUA juga ingin memastikan kota tetap nyaman bagi warga miskin dan mereka yang biasanya justru terpinggirkan seperti pendatang dan juga warga wilayah lain yang terkait hingga generasi mendatang termasuk spesies lain (keanekaragaman hayati).

Tantangan demi mencapai Kota untuk Semua meliputi tiga hal, yaitu paradigmatik cara pandang yang hanya terpaku pada ekonomi saja, atau hal lain saja. Kedua adalah masalah sistemik yang meliputi masalah kelembagaan dan peraturan yang tidak terintegrasi dan juga mislokasi anggaran. Terakhir adalah tantangan praktikal alias kapasitas manajerial, teknis, dan juga finansial.

Sementara secara pembagian bidang tantangan meliputi ekonomi dan finansial, sosial budaya, politis-tata kelola, fisik-lingkungan, dan pengetahuan serta teknologi.

“Yang harus kita gaungkan terus adalah kota Ko-Kreasi yakni saat semua orang turun tangan untuk membangun kota,” ungkap Wicaksono.

Turun tangannya semua orang, ungkap Wicaksono, juga bisa mengurangi segregasi dan juga menambah rasa aman pada masa depan. Namun, segregasi ini sangat mungkin terjadi apalagi dilakukan oleh pengembang apabila ada demand (permintaan).

Son Diamar, Direktur Utama PT Bandar Kayangan Internasional mengatakan tujuan dia membangun kota masa depan adalah supaya bisa sesuai dengan NUA yaitu kota untuk semua. Oleh karena itu, salah satu yang dirinya lakukan adalah tidak melakukan penggusuran.

“Saya membangun koperasi sehingga pengelolaan tanah dikelola dan dilakukan bagi hasil dengan pajak yang akan berkontribusi pada negara,” ungkap Son Diamar.

Dia juga ingin mengaplikasikan budaya yang terdapat di Nusa Tenggara Barat (NTB) dimana proyek tersebut berada untuk terus bisa membangun kota baru yang mulai dibangun sejak 2017 lalu itu.

Fasilitas Disabilitas
Sementara pembicara lain, Gita Nofieka Dwijayati, CFO dan Strategic Partnership Tune Map Indonesia lebih menyoroti bagaimana kota masa depan cocok bagi disabilitas yang setidaknya mencapai 15% dari penduduk dunia. Sementara di Indonesia tercatat lebih dari 11,5 juta orang.

Gita bahkan menyebutkan di Indonesia, sangat sulit menemukan data akurat penyandang disabilitas di Indonesia. Namun setidaknya ada 3,6 juta tunanetra di Indonesia dengan setidaknya 500 ribu orang di Jawa Barat.

“Minimnya fasilitas yang aksesibel menimbulan kecemasan bagi tunanetra untuk beraktivitas secara mandiri. Di berbagai daerah tidak memiliki fasilitas pejalan kaki yang aksesibel sehingga menghambat produktivitas tuna netra di perkotaan,” jelas Gita.

Oleh karena itu, Tune Map Indonesia juga berharap kota masa depan dibangun dengan memberikan perhatian luas kepada para penyandang disabilitas.

Dalam strategi mewujudkan NUA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya perubahan paradigma dalam merencanakan dan membangun kota termasuk dengan melibatkan semua pihak dalam merencanakan dan membangun kota.

Langkah tersebut didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk organisasi pelaksanaan SDGs di Indonesia. Dalam hal ini, implementasi NUA berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs, khususnya Goals ke-7 dan ke-11 Paragraf 9 NUA. (Teti Purwanti)
 
Sumber: