TOPIK UTAMA

Insentif PPN Diperpanjang, Pasar Masih Ada Peluang

Administrator | Kamis, 02 September 2021 - 10:25:53 WIB | dibaca: 325 pembaca

Foto: Istimewa

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya yang memperpanjang sejumlah insentif perpajakan hingga Desember 2021 termasuk PPN properti sedikit melegakan pelaku usaha properti ditengah masa ketidakpastian ini. Ditambah lagi dengan insentif pembebasan PPN toko atau gerai di mall. Cukupkah membantu?

Kementerian Keuangan memastikan memperpanjang berbagai insentif perpajakan hingga akhir Desember 2021. Menteri Ke- uangan  Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (21/6/2021) menyebutkan berbagai insentif perpajakan tersebut

diperpanjang untuk memulihkan perekonomian nasional, baik dari sisi permintaan (demand) maupun sisi produksi (supply).

“Jadi beberapa insentif yang kita lihat perlu diperpanjang, akan kita perpanjang untuk memulihkan baik demand dan supply,” sebut Sri Mulyani.

Salah satu yang diperpanjang sampai akhir tahun ini adalah insentif pajak untuk sektor properti berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

“Untuk pajak perumahan dan kendaraan bermotor juga diperpanjang juga sampai akhir tahun ini,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut.

Insentif perpajakan untuk sektor properti diatur berdasarkan Peratur- an Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021, yang pada awalnya hanya ditanggung pemerintah hingga Agustus 2021.

Melalui insentif ini, pemerintah memberikan insentif PPN DTP 100 persen atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar, serta 50 persen untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Di tengah merebaknya kembali pandemi Covid-19 di awal semester kedua tahun ini, kalangan pengembang berharap perpanjangan insentif PPN ini dapat membantu mereka untuk sedikit dapat bernapas lega.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengungkapkan insentif PPN DTP diharapkan menjaga stabilitas pasar properti terutama di segmen hunian hingga akhir tahun ini. Terlebih saat ini sedang dilakukan PPKM yang membatasi gerak mobilitas masyarakat.

“Usulan kami untuk perpanjangan stimulus PPN DTP sudah disetujui dan ini menjadi modal untuk sektor properti terus bergerak sehingga ikut berkontribusi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Totok, demikian dia akrab dipanggil.

Menurut dia, usulan perpanjangan stimulus bebas PPN dan diskon 50 persen tersebut dimaksudkan agar kebijakan tersebut memiliki multiplier efek yang lebih luas bagi sektor properti. Karena bergeraknya bisnis properti akan mendorong sekitar 170-an industri turunan lain sehingga ekonomi masyarakat berputar.

Totok mengatakan penerapan PPN DTP tahap pertama mulai Maret- Agustus 2021, dampaknya sangat terasa sekali. Pasar properti yang sebelumnya mati suri karena pandemi Covid-19 langsung bangkit lagi. Dia pun tetap yakin, tahun ini pasar properti masih akan tumbuh sekitar 20 persen dibanding tahun lalu di tengah situasi pandemi. 

“Semua developer antusias untuk mengembangkan proyeknya. Yang paling banyak dicari pembeli adalah rumah yang berharga antara Rp
200-an juta hingga Rp 1 miliaran,”pungkas Totok seperti dikutip dari RadarSurabaya.

Stakeholder properti juga menyambut baik kebijakan pemerintah memperpanjang insentif PPN Properti hingga Desember  2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Country Manager Rumah.com, Marine Novita mengatakan perpanjangan tersebut diharapkan meningkatkan konsumsi masyarakat di sektor properti dan bisa menjadi katalis yang baik bagi perekonomian domestik.

”Apalagi berdasarkan data Realestat Indo- nesia (REI), penjualan  properti  naik berkisar 10%-20% sepanjang tiga bulan pertama pem- berlakuan insentif PPN Properti pada Maret- Mei 2021. Sehingga perpanjangan insentif PPN Properti perlu didukung oleh stakeholder in- dustri properti agar terjadi percepatan proses kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen (KPR/KPA),” jelas Marine dalam rilis- nya.
 
Insentif ini agar sektor properti segera bangkit dan masyarakat mulai menggunakan sumberdayanya untuk konsumsi, khususnya kelompok menengah atas. Menurut Marine, adanya  perpanjangan insentif PPN Properti menunjukkan bahwa pemerintah sedang beru- saha keras menggenjot industri properti dengan mendorong masyarakat melakukan pembelian rumah baik rumah tapak maupun rumah susun.

Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch mengakui bahwa stimulus sedikit mem- bantu menstabilkan pertumbuhan pasar properti, meski tidak dapat dipastikan akan mendongrak penjualan secara signifikan.

Dia menilai perlunya pemerintah juga memberi insentif di sektor properti untuk pembelian rumah indent. Karena, meskipun penjualan di kuartal I-2021 mengalami kenaikan, sektor properti berharap pemerintah bisa menggelontorkan stimulus untuk rumah-rumah indent.

“Melihat ekonomi saat ini, para pengembang hanya berani menyiapkan stok rumah bagi masyarakat  berpenghasilan menengah ke atas saja karena adanya kendala cash flow. Sedangkan untuk rumah tipe indent pemerintah harus segera memberikan kepastian terkait stimulusnya,”kata Ali dalam wawancara eksklusif di program Squawk Box, CNBC Indonesia, baru- baru ini.

Insentif Toko dan Gerai
Selain PPN DTP untuk rumah tapak dan rumah susun yang sudah berjalan, pemerintah juga akan memberikan insentif pajak berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sewa toko di mall. Insentif ini pun akan menggunakan mekanisme pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan insentif itu berlaku selama tiga bulan yakni untuk masa pajak Juni hingga Agustus 2021.

Sebagai informasi, batas waktu pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah pada akhir bulan berikutnya setelah ber- akhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Dengan  begitu, para penyewa  toko di pusat perbelanjaan tetap dapat memanfaatkan insentif PPN DTP Juni, meski periode bulannya akan berakhir 30 Juni. Sebab, batas lapor SPT Masa Juni jatuh pada akhir Juli mendatang.

“PPN kan sebesar 10%, berarti penyewa ruangan tidak bayar PPN karena 100% ditang- gung pemerintah untuk masa pajak Juni hingga Agustus 2021,” kata Iskandar seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Lebih  lanjut,  pemberian  insentif  PPN DPT sewa toko di mall digelontorkan untuk mendorong dunia usaha terkait, mengingat pe- nerapan PPKM Mikro Darurat dari 2 Juli hingga 20 Juli 2021.

Indonesia Property Watch menilai insentif pembebasan PPN atas sewa toko di mall ini sedikit membantu untuk menekan biaya peru- sahaan penyewa  untuk bertahan di tengah pandemi terutama menghadapi PPKM.

“Akan membantu ya, karena saat ini situasi pengusaha toko dan gerai di mall tidak terlalu bagus karena pembatasan pengunjung,” kata- nya. (Teti Purwanti) 
 
Sumber: