TOPIK UTAMA

Beri Kepastian Hukum Properti Orang Asing

Administrator | Rabu, 13 Januari 2021 - 09:30:59 WIB | dibaca: 253 pembaca

Subsektor lain yang mendapat angin segar dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) adalah pasar apartemen, dengan diperbolehkannya orang asing memiliki unit apartemen di Indonesia. Meski pun potensi pasarnya diperkirakan tidak terlalu signifikan, namun aturan baru ini setidaknya ikut membantu menggairahkan kembali industri properti domestik.

Pasal 143 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun (Sarusun) merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama. dan tanah bersama. Pasal 144 ayat 1, menyebutkan hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada WNI, badan hukum Indonesia, WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan perundang-undangan, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.

Di ayat (2) disebutkan hak milik atas sarusun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Sedangkan di ayat (3), hak milik atas sarusun dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi ketentuan properti bagi orang asing di UUCK, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menilai ketentuan ini mempertegas posisi bahwa WNA dapat memperoleh hak milik atas hunian vertikal yang mereka miliki. Setidaknya UUCK lebih memberi kepastian hukum dan hal itu menambah daya tarik dan daya saing pasar Indonesia bagi orang asing.

“Pasar orang asing memang tidak begitu besar, tetapi tetap pasar yang potensial. Karena (untuk apartemen) sudah bisa hak milik, maka sekarang WNI dan WNA statusnya menjadi sama, karena sebelumnya WNA kan hanya hak pakai,” kata Totok, baru-baru ini.

Selama ini di sebuah sarusun dengan adanya pemilik unit yang memegang hak pakai dan hak milik menyulitkan notaris dalam mengeluarkan dokumen hukumnya.

Diakui Totok, persentase WNA untuk membeli properti hunian di Indonesia sangatlah kecil yakni sekitar 2%, tetapi dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia sangat besar. Di sisi lain, diberinya kepemilikan bagi orang asing untuk hunian vertikal tidak perlu dikhawatirkan karena unit tersebut tidak bisa dibawa keluar negeri sehingga cukup aman dijadikan sarana investasi.

“Walau pun nantinya hak milik WNA dibatasi hingga 90 tahun misalnya, tetapi itu cukup lama dan kompetitif dengan negara-negara tetangga,” ujar Totok.

Perlu Sinkronisasi
Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Hubungan Luar Negeri, Rusmin Lawin menambahkan hak pakai yang selama ini diberikan kepada WNA tidak cukup menarik dan menyulitkan bagi pengembang dan notaris karena kesulitan mengurus surat kepemilikan yang berbeda-beda dalam satu bangunan gedung apabila pembelinya berisi campuran pembeli asing dan lokal.

Yang penting diberi batasan harga yang jelas, misalnya WNA bisa beli unit di harga minimal tertentu. Itu sudah cukup agar pasar lebih terbuka,” jelas Rusmin yang juga FIABCI Board of Director.

Apalagi, menurut Rusmin, Indonesia cukup tertinggal dalam membuka keran properti asing. Bahkan di kawasan ASEAN, Indonesia menjadi sedikit negara yang belum memberikan kemudahan berinvestasi properti bagi orang asing. Dia mencontohkan di Malaysia minimal hunian yang bisa dibeli WNA Rp 3,5 miliar, sedangkan Indonesia mencapai Rp 5 miliar.

Peraturan tinggal bagi WNA di Indonesia juga cukup sulit. Padahal di beberapa negara dengan paspor saja sudah bisa membeli properti. Oleh karena itu, Rusmin menyarankan setidaknya pemerintah mempermudah dengan memberikan visa tinggal.

“Omnibus Law diterbitkan disaat yang tepat, karena begitu pandemi selesai, maka banyak investor bisa masuk membeli apartemen dengan lebih mudah di Indonesia,” kata Rusmin.

Dia memprediksi jika UUCK berjalan baik, maka Jabodetabek adalah daerah yang paling banyak dicari investor asing. Selain itu beberapa kota besar dan destinasi wisatawan pun akan menjadi incaran seperti Surabaya, Medan, Semarang, Batam dan Bali.

“Setidaknya masih banyak investor yang ingin masuk seperti dari Singapura, Jepang, dan Korea yang masih percaya ekonomi Indonesia akan bertumbuh. Itu peluang pasar yang perlu dioptimalkan,” ujar dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam konferensi pers bersama UUCK pada awal Oktober lalu menegaskan bahwa WNA diizinkan untuk memiliki ruang rumah susun (Rusun) atau apartemen. Izin ini diberikan karena sifat rusun berbeda dengan landed house (rumah tapak).

Sementara untuk rumah tapak (tunggal) tetap hanya diberikan hak pakai sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

“UUCK juga mengatur WNA yang membeli apartemen tidak mendapatkan hak atas tanah bersama, jadi WNA tersebut hanya memperoleh kepemilikan pada unit ruangnya saja,” papar Menteri Sofyan.

Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto berpendapat ketentuan baru mengenai kepemilikan properti bagi WNA itu harus disinkronkan dengan UUPA terutama menyangkut status tanah apartemen, batasan harga jual dan aturan keimigrasian.

“Kalau semua sudah sinkron, tentu sangat menarik WNA untuk beli apartemen di Indonesia,” ujar dia.

Hal lain yang masih menjadi ganjalan adalah ketentuan bahwa WNA yang ingin membeli apartemen di Indonesia, harus berdomisili di Indonesia. Ketentuan itu berbeda dengan di Singapura, karena WNA bisa membeli apartemen meskipun tidak tinggal dan menetap berdomisili di negara tersebut. (Rinaldi/Teti)
 
Sumber: