Konsultasi

Batam Diantara Dua Karang

Administrator | Selasa, 05 April 2016 - 14:48:57 WIB | dibaca: 1372 pembaca

Pasar properti di Batam sebetulnya bisa di kata sangat menjanjikan. Hal ini terkait posisi Batam yang dekat dengan Singapura dan Malaysia serta berada dalam jalur pelayaran antara Samudera Hindia dan Laut China Selatan.

Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto dulu, Batam diproyeksikan bakal seperti Singapura sehingga pembangunannya digenjot dan dibentuklah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sayangnya, prospek Batam tersebut tidak didukung oleh regulasi yang memadai sehingga pasar properti di Batam kalah bersaing dengan Singapura dan Johor (Malaysia), bahkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Ketua  DPD REI Batam, Kepulauan Riau, Djaja Roeslim mengungkap kurangnya dukungan pemerintah setempat dalam mengembangkan industri properti. Lantas seperti apa? Berikut penjelasannya:  

Salah satu penyebabnya adalah karena pengelolaan Batam dikendalikan oleh dua institusi, yakni BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam. Kendala lain, soal ketersediaan lahan pemukiman, tepatnya status lahan. Hal ini mengingat sebagian besar lahan di Batam masuk dalam kawasan hutan lindung. Kondisi ini membuat terbatasnya lahan-lahan untuk pengembangan seperti permukiman, perkantoran, pusat ritel dan perkantoran.

Kasus status lahan sebenarnya sudah ada penyelesaian sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015, namun sampai saat ini belum ada petanya sehingga masih belum jelas berapa luas yang sudah bebas dari status hutan lindung dan lokasinya di mana saja. Tetapi yang pasti belum semua lahan di Batam bebas dari status kawasan hutan lindung.

Berdasarkan data REI Batam, sedikitnya ada 1.830 hektare lahan yang tidak bisa dikeluarkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak Juni 2013 karena masuk dalam kawasan hutan lindung. Jumlah itu belum termasuk 12 ribu hektare lahan lainnya yang terhambat mendapatkan sertifikat dengan alasan yang sama.

Selain hutan lindung, pengembang di Batam juga menghadapi kendala terkait HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Lagi-lagi persoalan HPL ini disebabkan adanya dualisme otoritas pemberi izin tanah di Batam yakni BP Batam dan Pemkot Batam.

Persoalan lain lagi adalah kepemilikan asing. Akhir Desember 2015 lalu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Melalui PP yang merupakan revisi atas PP Nomor 41 Tahun 1996, orang asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki kepastian hukum untuk memiliki rumah tinggal atau hunian.

PP hasil revisi tersebut sebetulnya tidak menjawab persoalan tentang dua hal yang menjadi inti dari kepemilikan asing, yakni tentang orang asing yang bisa memiliki properti di Indonesia serta jangka waktu kepemilikan.

PP hasil revisi lagi-lagi membatasi orang asing yang berhak memiliki properti di Indonesia, yakni yang hanya melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. Dengan pembatasan itu, orang asing yang hanya sekadar singgah atau berwisata di Batam tak bisa membeli properti di Batam.

Orang asing juga semakin tak tertarik untuk membeli properti di Batam karena hal kedua, yakni jangka waktu hak pakai properti hanya 30 tahun, walau bisa diperpanjang 20 tahun. Bagi orang asing, jangka waktu hak pakai itu tidak memberi kepastian hukum.

Karena itu, orang asing lebih tertarik membeli properti di Singapura atau Johor yang tidak membatasi orang asing yang bisa membeli dan jangka waktunya sangat panjang, yakni 70 tahun.

Di Johor, pengembang diberi keleluasaan dan kemudahan regulasi untuk membangun berbagai proyek properti dari mulai permukiman, komersial hingga daerah industri yang mayoritas dibeli warga Singapura. Dengan kelemahan itu, hunian yang dibeli orang asing di Batam tak lebih dari 0,1 persen dari total hunian di Batam.

Tahun lalu, pasar properti di Batam anjlok sekitar 20 persen akibat situasi ekonomi Indonesia dan kawasan yang belum pulih. Hal itu juga mengingat, salah satu industri yang jadi primadona di Batam adalah industri galangan kapal dan pada 2015 prospek bisnisnya jatuh hingga 70 persen. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun drastis sehingga permintaan akan rumah juga melorot.

Namun tahun ini diharapkan kembali pulih seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya Upah Minimum Kota (UMK) dari sebelumnya Rp 2.685.302 menjadi Rp 2.879.819. Terkait program sejuta rumah, tahun lalu DPD REI Batam diberi target untuk membangun sebanyak 5500 unit, tetapi hanya terealisasi sekitar 3000 unit yang dibangun oleh sebanyak 10 pengembang.